KPU Belum Tentukan Nasib Ratusan Pemilih Tak Mencoblos di Sydney

Senin , 15 April 2019 | 16:04
KPU Belum Tentukan Nasib Ratusan Pemilih Tak Mencoblos di Sydney
Sumber Foto Dok/SH
Arief Budiman

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum(KPU) belum menentukan sikap menyusul adanya ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak bisa mencoblos di Sydney, Australia.

Ketua KPU Arief Budiman mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Bawaslu terkait adanya ratusan pemilih yang tidak bisa mencoblos karena terlambat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Saya minta PPLN koordinasi dengan Bawaslu dan apakah ada ketentuan yang melanggar. Kalau tidak ada maka ada pasal yang mengatur, apakah ada pemilu susulan atau apa? Itu yang harus dicek dulu dan direspon bagaimana," kata Arief saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

KPU bersama-sama Bawaslu nantinya juga akan memastikan ketersedian logistik disejumlah TPS di Sydney, Australia yang memiliki banyak pemilih yang belum mencoblos."Termasuk nantinya mengecek ketersedian logistiknya, termasuk apakah yang mengulang termasuk kategori pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih," dia menjelaskan.

Intinya, dia melanjutkan, KPU akan secepatnya memutuskan adanya pemungutan suara ulang atau tidak. "Kita akan meminta laporan secepatnya dan diputuskan seperti apa menindak lanjutnya," Arief menambahkan.

Sebelumnya, ratusan WNI di Sydney, Australia masih dirundung perasaan kecewa. Ratusan WNI itu tidak dapat memberikan hak pilihnya dalam pemilu lantaran tidak diberikan kesempatan untuk mencoblos.

Kekecewaan massa yang tidak dapat mencoblos ditumpahkan di sosial media terkait pencoblosan yang dilaksanakan pada Sabtu (13/4/2019) mulai pukul 08.00 waktu setempat hingga 13:00 WIB.

WNI juga banyak yang mengeluh perihal pelaksanaan pemilu di Sydney di grup Facebook The Rock yang beranggotakan WNI yang tinggal di Australia. Bahkan, saat ini lebih dari 3.000 WNI dikabarkan sudah menandatangani petisi untuk mendesak pemilu ulang di Sydney. Mereka yang tidak dapat memilih ini berstatus daftar pemilih khusus (DPK).(ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load