Akankah PAN Berpaling dari Kertanegara?

Jumat , 26 April 2019 | 10:28
Akankah PAN Berpaling dari Kertanegara?
Sumber Foto Liputan6.com
Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan usai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku di Istana Negara.

JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) mengundang tanda tanya: apakah PAN akan berpaling dari Kertanegara?

Perbincangan Zulkifli Hasan dengan Jokowi terjadi seusai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih.

Dalam foto yang beredar di media sosial bahkan Presiden Jokowi sempat makan bareng Ketua Umum PAN tersebut. Kedua berbincang di ruang belakang Istana Negara yang kerap dijadikan ruang untuk berkumpul para tamu undangan.

Jokowi dan Zulkifli Hasan sesekali menebar raut muka serius tetapi kemudian pecah menjadi senyuman dan tawa. Kejadian itu dilihat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Apa jawaban Zulkifli Hasan ditanya soal pertemuan dan makan siang satu meja dengan Presiden Jokowi?

"Ya kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kami bicarakan," kata Zulkifli Hasan di Istana Negara, Rabu (24/4/2019).

Sontak saja pertemuan itu menyisahkan pertanyaan besar: apakah PAN akan berubah seperti Partai Demokrat yang dalam beberapa pernyataannya menunjukkan sikap berbeda dengan partai politik koalisi Prabowo-Sandi?

Sehari setelah pertemuan Jokowi dan Zulkifli Hasan itu, politikus PAN Bara Hasibuan membuat pernyataan politik yang menohok politikus Partai Gerindra Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum PAN itu menolak ajakan Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR itu yang mengagas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 tak bersambut.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tidak sepakat dengan usulan pembentukan Pansus itu. Alasannya, hal itu sangat tidak relevan."(Pembentukan Pansus) sama sekali tidak ada relevansinya. Sama sekali tidak relevan," katanya di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Ia mengatakan, alasannya menolak pembentukan pansus lantaran tidak ada kecurangan yang terjadi secara masif.

Dia juga mengklaim sejalan dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut kecurangan dalam pemilu sekaligus pilpres 2019 tidak terstruktur dan bersifat nasional.

Anggota Fraksi PAN ini menyarankan semua pihak untuk mengikuti aturan yang berlaku jika menemukan adanya kecurangan selama pemilu. Dalam UU Pemilu, ia berkata kecurangan pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi."Jadi tidak ada relevansinya dan itu sudah ada mekanismenya di dalam UU Pemilu," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, ia mengklaim PAN tidak akan ikut bergabung dengan pihak yang menggalang dukungan untuk membentuk Pansus DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu."Saya pikir kami tidak akan ikut di situ," tuturnya.

PAN: Jangan Diartikan Macam-macam

Namun lepas dari peristiwa politik itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno buru-buru mengklaim bahwa pertemuan Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana tersebut jangan diartikan macam-macam.

Eddy Soeparno menegaskan mereka konsisten di Koalisi Adil Makmur pengusung capres Prabowo Subianto. Dia mengatakan perbincangan antara Jokowi dan Zulkifli merupakan hal wajar mengingat posisi keduanya sebagai pejabat negara.

"Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden di Istana dalam pelantikan Gubernur Maluku yang diusung antara lain oleh PAN. Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN," kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (26/4/2019).

"Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan, seperti halnya pelantikan Gubernur," tutur Eddy lagi.

Eddy ingin tak ada spekulasi terlalu jauh soal perbincangan Jokowi-Zulkifli. Lebih dari itu, dia meminta semuanya tidak mempercayai rumor beredar."Jangan percaya rumor," dia menegaskan.

Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditanya soal kemungkinan PAN berlabuh ke kubunya mengatakan, penentuan komposisi koalisi partai pendukung pemerintah akan dilakukan setelah penetapan presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mengatakan pihaknya saat ini masih fokus mengamankan rekapitulasi suara di internal dan KPU."Apakah nanti ada sebuah re-konfigurasi (koalisi), itu nanti sepenuhnya nanti setelah penetapan presiden dan wakil presiden dilakukan," ujar Hasto di Rumah Aspirasi, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Hasto menuturkan tidak terkejut dengan rencana PAN mengevaluasi keberadaannya di dalam koalisi Prabowo-Sandi. Sebab, hal tersebut pernah terjadi pada Pilpres 2014.

Ketika itu, ia mengatakan, PAN bersama Golkar dan PPP masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla meski saat Pilpres 2014 mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.

"Untuk itu, karena ini terkait dengan koalisi pemerintahan tentu saja Bapak Presiden Jokowi yang nanti punya kebijakan dan akan dikonsultasikan, tentu saja dengan Ketua Umum (parpol koalisi)," Hasto menambahkan.

Dalam pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf diketahui didukung oleh PDIP, PKB, Golkar, PPP, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, Perindo, dan PBB. Sementara Prabowo-Sandi didukung oleh Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Berkarya, dan Garuda.

Dalam politik segala sesuatu bisa terjadi dalam sekejap. Pertanyaanya kini: akankah PAN berpaling dari Kertanegara? Hanya waktu yang menentukan agaknya. (E-2)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load