Pemerintah dan Kadin Perpanjang Kerja Sama Pengembangan KEK

Kamis , 10 Oktober 2019 | 14:27
Pemerintah dan Kadin Perpanjang Kerja Sama Pengembangan KEK
Sumber Foto: SH/Satryo Yudhantoko
Jumpa pers penandatangan MoU KEK di Kantor Kemenko Perekonomian.

JAKARTA - Nota kesepahaman terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara pemerintah dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) kembali diperpanjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa perpanjangan Nota Kesepahaman itu merupakan kelanjutan dari penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan pada 27 Juli 2017 dan berlaku selama 2 tahun. Maka dari itu, Nota Kesepahaman yang baru ini, kata Darmin, akan berlaku selama jangka waktu 5 tahun ke depan.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu pun menyatakan, bahwa upaya kerja sama pemerintah dengan Kadin itu ialah sebagai motor penggerak dunia usaha, agar mampu menarik investor mengembangkan dan menumbuhkan KEK di Indonesia.

"Dunia usaha memiliki peran penting dalam pengembangan KEK di berbagai pelosok Tanah Air. Oleh karena itu, guna mendorong dan meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pembangunan dan pengembangan KEK, Dewan Nasional KEK menjalin kerja sama dengan Kadin Indonesia,” ujar Menko Darmin dalam acara penandatanganan MoU di Kantornya, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

Selain meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mempercepat pembangunan dan pengembangan KEK, langkah ini juga untuk meningkatkan kemampuan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK dalam pengelolaan dan pemasaran KEK melalui serangkaian kegiatan pelatihan.

Misalnya saja seperti Focus Group Discussion (FGD), studi banding, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk menarik investasi, serta memberi masukan dalam rangka evaluasi dan peningkatan daya saing KEK. "Melalui Nota Kesepahaman ini, upaya peningkatan investasi KEK dilakukan melalui serangkaian forum bisnis, road show, dan sosialisasi kepada investor," tambah Darmin.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kadin Rosan Roeslani menyatakan bahwa pihaknya memberikan sejumlah catatan atas pelaksanaan KEK yang dilakukan bersama Kadin sejak 27 Juli 2017. Di mana, investasi di Indoenesia masih harus dikembangkan melalui perbaikan perizinan.

"Dari segi kebijakan perizinan, sehingga ini benar-benar friendly dan simplify sehingga bisa meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Karena kita mengetahui dari arahan presiden ingin mengundang investasi masuk ke Indonesia, tetapi dalam kenyataannya kita agak tertingggal dengan negara tetangga, karena mereka melakukan reformasi kebijakan," ungkapnya.

Dalam catatan Kemenko Perekonomian yang berperan sebagai Ketua Dewan Nasional KEK, hingga Oktober 2019 tercatat komitmen investasi di seluruh KEK yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air telah mencapai Rp 85,3 triliun, dan sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 8.686 orang.

Pada tahun 2012 baru ada 2 KEK yang ditetapkan yaitu KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara dan KEK Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun, jumlah KEK meningkat pesat menjadi 8 pada tahun 2014, dan hingga Oktober 2019 telah berkembang menjadi 13 KEK.

Hingga saat ini jumlah KEK yang telah beroperasi sejumlah 10 Kawasan, yaitu KEK Sei Mangkei (Sumatera Utara), KEK Tanjung Lesung (Banten), KEK Palu (Sulawesi Tengah), KEK Bitung (Sulawesi Utara), dan KEK Morotai (Maluku Utara).

Selain itu juga KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur), KEK Mandalika (Nusa Tenggara Barat), KEK Tanjung Kelayang (Kepulauan Bangka Belitung), KEK Arun Lhokseumawe (Aceh), serta KEK Galang Batang (Kepulauan Riau). Selanjutnya, KEK Sorong (Papua Barat) akan menjadi KEK kesebelas yang rencananya akan diresmikan operasionalnya esok hari, 11 Oktober 2019.

Dua KEK lainnya, yakni KEK Singhasari baru saja ditetapkan sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019, serta KEK Tanjung Api-api di Sumatera Selatan yang telah lebih dahulu ditetapkan statusnya sebagai KEK, kini sedang bersiap masuk tahap operasional.

Selain 13 KEK yang telah ditetapkan, empat KEK dalam proses untuk ditetapkan yaitu KEK Kendal (Jawa Tengah), KEK Likupang (Sulawesi Utara), KEK Nongsa (Batam), dan KEK MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) di Batam. ”Pemerintah punya target pengembangan 17 KEK hingga akhir tahun 2019 dan target tersebut bisa dicapai,” kata Menko Perekonomian. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load