Amien Rais Ancam Bawa Tim Asistensi Hukum ke Mahkamah Internasional

Selasa , 14 Mei 2019 | 19:33
Amien Rais Ancam Bawa Tim Asistensi Hukum ke Mahkamah Internasional
Sumber Foto Dok/Ist
Amien Rais
POPULER
Besok Putusan MK, Wiranto: Masyarakat Tenang Karena Aparat Siaga Maksimal Tiba di Jakarta, Prabowo Langsung Gelar Pertemuan dengan Sandi Besok Wiranto, Panglima TNI Hingga Kapolri Pantau Putusan MK Hari Ini Prabowo Tiba Kembali di Tanah Air Moeldoko: Ada yang Belum Bisa Terima Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo

JAKARTA - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais menyebut Menko Polhukam Wiranto telah melakukan "Abuse of Power" atau menyalahgunakan kekuasaan.

Ia menyatakan hal itu usai mengikuti simposium "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" yang digelar Prabowo-Sandi di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) sore.

Menurutnya, Wiranto perlu diadili di Mahkamah Internasional."Pak Wiranto perlu dibawa ke Mahkamah Internasional karena dia melakukan abuse of power," katanya.

Amien Rais mengatakan, Tim Asistensi Hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto, bertujuan untuk menyerang lawan politik pemerintah. "Dengan kekuasaannya dia akan membidik lawan politiknya. Di muka bumi ini orang ngomong ditangkap enggak ada. Hati-hati Anda Wiranto," katanya.

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. SK yang berisi susunan anggota dan tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam itu diterbitkan dan ditandatangani oleh Wiranto 8 Mei 2019.

Dalam SK tersebut diketahui bahwa tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam meliputi tiga hal. Pertama, melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca-pemilihan umum serentak tahun 2019.

Kedua, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kajian hukum sebagaimana hasil kajian dan asistensi hukum sesuai kewenangan. Ketiga, menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah.(ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load