Catatan Politik: Sayang Jokowi Tak Singgung Pemberantasan Korupsi

Senin , 21 Oktober 2019 | 06:49
Catatan Politik: Sayang Jokowi Tak Singgung Pemberantasan Korupsi
Sumber Foto Sonora.co.id
Presiden Joko Widodo

Pidato pertama Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 cukup menggambarkan visi dan ambisinya lima tahun ke depan, khususnya di bidang ekonomi. Namun banyak kalangan menyayangkan Presiden tidak memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan di bidang poplitik, pertahanan keamanan, penegakan hukum dan HAM serta pmberantasan korupsi.

Presiden mengemukakan mimpinya di depan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta tamu-tamu Negara, bahwa pada tahun 2045, persis satu abad kemerdekaan RI, kita sudah menjadi Negara maju dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 320 juta per kapita, atau sekitar Rp 27 juta per kapita per bulan.

“Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif,” tegas Presiden Jokowi.

Ditegaskan bahwa peningkatan produktivitas akan menjadi prioritas. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif. Dalam lima tahun ke depan, Jokowi akan memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi. 

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Kelima, transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan-kebijakan tersebut bagus dalam upaya Jokowi mencapai target-target pembangunannya. Namun sayangnya tidak disinggung masalah penegakan hukum, HAM, penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Padahal kita tahu banyak sekali permasalahan di bidang-bidang tersebut yang telah menguras pikiran tenaga, bahkan nyawa manusia, sehingga harus ditempuh kebijakan baru yang lebih baik.

Dalam kaitan ini kita patut menggarisbawahi pendapat Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai pidato perdana Presiden Joko Widodo atau Jokowi seusai pelantikan mencerminkan arah pemerintahan yang mengarah pada pembangunan ala era Orde Baru. "Saya membaca ini memang nampak nuansanya lebih pada masalah pembangunan, masalah efisiensi, dan juga pembangunan terkait SDM, yang kalau kita lihat ini kok agak-agak mirip pemerintahan Soeharto," kata Firman, seperti dikutip Tempo.

Firman menyayangkan pidato Jokowi yang seakan tak menaruh perhatian terhadap masalah hukum, HAM, demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Padahal empat hal itu merupakan masalah pokok yang juga berkaitan dengan Pancasila dan kemanusiaan. Indonesiajuga masih memiliki banyak pekerjaan rumah di empat masalah tersebut. "Dalam hal ini saya kira presiden tidak terlalu sensitif. Ini satu hal yang sangat disayangkan," kata dosen pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI tersebut.



Sumber Berita:Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load