Jokowi Bicarakan Pengambilalihan FIR Singapura

Rabu , 09 Oktober 2019 | 09:06
Jokowi Bicarakan Pengambilalihan FIR Singapura
Sumber Foto Istimewa
Ilustrasi

Komitmen kerjasama saling menguntungkan antara Indonesia dan Singapura sedang diuji, apakah negosiasi masalah Flight Information Region (FIR) bisa diselesaikan dengan baik. Bila berhasil, hal tersebut merupakan prestasi yang bagus Presiden Joko Widodo karena negosiasi sudah berpuluh tahun gagal, sehingga ke depan pemerintah diharapkan mampu mengontrol wilayah perbatasan tersebut dengan baik dan efektif.

Kontrol wilayah udara di perbatasan tersebut selama ini sangat merugikan Indonesia, termasuk hal-hal yang sangat senitif karena berkaitan dengan masalah keadulatan Negara. Singapura juga mengontrol seluruh penerbangan pesawat komersial di atas wilayah perbatasan tersebut, menetapkan sejumlah regulasi, termasuk mengutip fee.

Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers setelah bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong, Selasa (8/10), menyampaikan bahwa kedua Negara pada September lalu sudah menandatangani Framework for Negotiation of FIR Realignment. Saat ini sebuah tim teknis kedua negara telah memulai pertemuan dan diharapkan dapat segera membuahkan hasil konkret. Tim Teknis Indonesia, jelas Presiden, telah memulai bernegosiasi. “Kami mendorong negosiasi secara cepat untuk mencapai hasil yang kongkrit,” ujarnya.

Saat ini Singapura bukan hanya mengontrol wilayah udara di atas Kepulauan Riau, melainkan tetap melakukan latihan militer udara. Berbagai jenis pesawat tempur berlatih diatas wilayah Indonesia tanpa kerangka hukum yang jelas, sehingga sangat merugikan kita. Awalnya, latihan militer Singapura tersebut dilakukan atas dasar perjanjian kedua Negara mengenai Military Training Areas (MTA). Namun perjanjian tersebut sudah berakhir tahun 2001 dan tidak diperpanjang karena pemerintah Indonesia merasa dirugikan.

Singapura Airforce tetap melakukan latihan militer dan atas alasan itu pesawat-pesawat tidak ada yang boleh melintas di MTA. Termasuk pesawat tempur milik TNI AU. Pemerintah telah berkali-kali melakukan perundingan masalah ini, bahkan pada 2007 dihasilkan draft perpanjangan perjanjian yang dikenal dengan Defence Cooperation Agreement (DCA). Namun hingga  saat ini tidak ada realisasinya.

Selain soal MTA, ruang udara Indonesia di Kepri juga dikuasai oleh Singapura. Hal itu sudah berlangsung sejak tahun 1946, yang diserahkan kepada Singapura sesuai mandat  PBB melalui International Civil Aviation Organization (ICAO). Ini terkait izin penerbangan pesawat berjadwal. Airlines yang melintas di seluas 100 nautical mile atau 200 km di wilayah udara Kepri harus melalui izin ATC Singapura, termasuk pesawat Indonesia.

FIR Singapura merupakan lalu lintas penerbangan padat. Setiap menit untuk satu jalur saja ada puluhan pesawat airlines yang melintas, termasuk penerbangan luar negeri. Mereka harus membayar fee kepada Singapura dan Indonesia hanya mendapat kompensasi kecil. Sebuah sumber mengatakan bahwa setiap pesawat airlines yang melintas di wilayah FIR itu harus membayar US$6.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara Chappy Hakim beberapa waktu lalu mengatakan Indonesia akan mudah dikendalikan oleh negara lain jika masalah FIR ini tidak bisa diselesaikan. Penerbangan di wilayah Indonesia seharusnya dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, bukan Singapura. Indonesia memang harus memperbaharui teknologi pemandu lalu lintas udara (ATC) sehingga nantinya dapat bekerja dengan baik jika harus mengatur lalu lintas udara di atas Kepulauan Riau.

Kini perundingan sedang berjalan. Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan sudah tidak ada lagi masalah krusial yang menghambat negosiasi masalah Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dan Singapura. Ia menilai, semua tidak boleh dibiarkan begini, harus dicari solusi selesaikan masalahnya. “Harus dilihat itu sebagai negara besar juga bagaimana win-winnya, kalau semua perfect saya kira tentu saya saja tidak bisa,” tegas Luhut di Singapura, Selasa sore.

Jelas bagi kita bawa masalah FIR di wilayah perbatasan dengan Singapura tersebut bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga kedaulatan Negara. Masalah pentingnya kontrol atas wilayah Negara. Apalagi pemerintah sudah memutuskan untuk membangun Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) di Kepri,  yang menunjukkan keinginan dan tekad kita untuk menjaga kedaulatan Negara. Tentu sangat rawan bila control udara di wilayah itu masih dipegang Negara tetangga

Maka, kita mendukung penuh negosiasi FIR dengan Singapura dan upaya mengambilalihnya. Tentu tidak mudah karena selama ini negosiasi dengan Singapura selalu alot dan sulit, yang berujung kerugian bagi kita. Mungkin saja pemerintah harus memberikan kompensasi yang “sangat besar” namun masalah kontrol kedaulatan Negara jauh lebih penting dan strategis. Presiden Jokowi dalam masa jabatannya yang kedua (2019-2024) akan meninggalkan warisan berharga bila mampu menuntaskan pengambilalihan FIR dari Singapura tersebut



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load