KBRI Jepang Imbau WNI Waspadai Topan Higibis

Minggu , 13 Oktober 2019 | 06:25
KBRI Jepang Imbau WNI Waspadai Topan Higibis
Sumber Foto Dok/Ist
Topan Habigis landa wilayah Jepang.

TOKYO - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk waspada dan mengikuti informasi otoritas di tengah terjadinya Topan Hagibis sejak Sabtu (12/10/2019) dini hari.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Judha Nugraha melaporkan Topan Hagibis mendekati wilayah daratan Pulau Honshu, Jepang, sejak Sabtu (12/10/2019) dini hari waktu setempat.

Otoritas telah memberikan peringatan untuk waspada, termasuk potensi banjir dan longsor akibat curah hujan tinggi dan air sungai yang meluap."KBRI Tokyo dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) Osaka telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat WNI untuk selalu waspada dan mengikuti informasi dan arahan otoritas setempat," ujar Judha dalam pesan tertulis, Sabtu (12/10/2019).

Judha mengatakan hingga saat ini belum ada laporan mengenai WNI yang menjadi korban langsung dari Topan Hagibis.

Sebagai informasi, jumlah WNI di Jepang tercatat mencapai 56.346 orang. Jika menghadapi situasi darurat, WNI dapat menghubungi hotline KBRI Tokyo: +8180-4940-7419 dan +8180-3506-8612 atau Hotline KJRI Osaka: +8180-3113-1003. WNI dapat pula menekan Tombol Darurat pada aplikasi Safe Travel Kementerian Luar Negeri.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan Topan Hagibis yang menghantam daerah selatan Jepang turut berdampak ke Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan adalah gelombang setinggi 1,25 hingga 4 meter yang terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Potensi gelombang tinggi sampai 4 meter ini diperkirakan terjadi pada 12-13 Oktober 2019.

"Terdapat Typhoon Hagibis 925 hPa di Samudra Pasifik selatan Jepang. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya dari Tenggara-Barat Daya dengan kecepatan 3-15 knot, sedangkan di wilayah selatan Indonesia dari Timur-Tenggara dengan kecepatan 5-20 knot," demikian pernyataan Bagian Hubungan Masyarakat Biro Hukum dan Organisasi BMKG, Sabtu (12/10/2019).

KOMENTAR

End of content

No more pages to load