Jokowi Terbitkan Daftar Positif Investasi di Januari 2020

Selasa , 12 November 2019 | 07:33
Jokowi Terbitkan Daftar Positif Investasi di Januari 2020
Sumber Foto: SH/Satryo Yudhantoko
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru mengenai daftar positif investasi (positive list investment).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

"Ya ini kita sedang persiapkan untuk di bulan Januari 2020," ungkapnya.

Langkah ini, diterangkan Airlangga, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menggenjot investasi di Indonesia. Karena itu, di dalam positive list tersebut pemerintah akan memasukan proyek strategis nasional (PSN) yang akan dilakukan pemerintah.

Misalnya saja, disebutkan Airlangga, peningkatan industri subtitusi impor, di mana Pemerintah akan memasukkan sejumlah komoditas yang masih cukup tinggi nilai impornya ke dalam daftar tersebut. Selain itu, positif list juga akan diterapkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan bahkan dipertimbangkan untuk mendapatkan tax holiday.

"Kan prioritas kita adalah subtitusi impor. Jadi kita tahu komoditas yang impornya tinggi. Itu yang akan kita prioritaskan. Dan itu sudah ada yang namanya fasilitas tax holiday. Kan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) nya sudah ada. Jadi yang KBLI mendapatkan tax holiday kita akan dorong," beber Airlangga.

"Sehingga kalau kita kampanye di luar kita sudah tahu apa-apa yang perlu dibangun. Sehingga antara rencana program dan itu bisa dilakukan," sambungnya.

Sementara itu, mantan Menteri Perindustrian ini juga menyinggung persoalan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang saat ini masih berlaku. Ia mengungkapkan akan menyederhanakan kembali DNI yang diatur di dalam Perpres nomor 44 tahun 2016.

DNI yang akan dikeluarkan nantinya tidak akan berdasarkan sektor, sebagaimana pada kebijakan awal pemerintah yang memasukan 54 klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kepada UMKM dari sebelumnya hanya kepada UKM.

Melainkan akan disesuaikan dengan konvensi-konvensi dunia yang berlaku dan kepentingan nasional (national interest). "DNI itu kita hanya melarang yang memang dilarang berdasarkan konvensi internasional atau ada (kepentingan) national interest. Jadi yang dilarang itu yang senjata kimia atau yang berproses melalui merkuri," tambahnya. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load