Aliansi Akademik Desak Rektor Unes Cabut Pengaduan

Senin , 10 Desember 2018 | 16:54
Aliansi Akademik Desak Rektor Unes Cabut Pengaduan
Sumber Foto Tribunnews.com
Rektor Unes Semarang Prof Fathur Rokhman
POPULER

JAKARTA--Aliansi Akademisi Progresif Indonesia mendesak Rektor Universitas Negeri Semarang Prof Fathur Rokhman mencabut laporan hukum terhadap jurnalis Zakki Amali. "Mengkriminalisasi pekerjaan wartawan karena laporan jurnalistiknya adalah sejenis tindakan anti-intelektual," demikian pernyataan tertulis yang diterima di Semarang, Senin.

Andina Dwifatma selaku Koordinator Aliansi Akademi Progresif Indonesia menyayangkan langkah antiintelektual yang dilakukan Rektor Unnes Prof Fathur yang melaporkan jurnalis Serat.id itu. Jurnalis media "online" Serat.id tersebut dilaporkan kepada kepolisian terkait tulisan-tulisan investigasinya mengenai dugaan plagiarisme yang dilakukan Fathur.

Aliansi Akademisi Progresif Indonesia yang merupakan sekumpulan akademisi yang percaya dengan nilai-nilai dunia akademi dan prinsip demokrasi, menurut dia, mengecam keras tindakan itu. Pernyataan tertulis itu tertanggal 10 Desember 2018 itu dituangkan 111 akademisi dari berbagai perguruan tinggi, seperti Unika Atmajaya, Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, hingga University of Queensland.

"Kami menilai langkah hukum yang diambil bukan saja memperlihatkan mentalitas dunia akademi yang antikritik, melainkan sebuah ancaman yang pesannya disampaikan kepada siapapun yang kritis dan berupaya mengungkap kebenaran," katanya.

Yang perlu dilakukan Fathur, kata dia, bukanlah mempolisikan Zakki, melainkan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan plagiarisme. Keberatannya atas laporan jurnalistik yang ditulis jurnalis, kata pengajar Unika Atmajaya tersebut, bisa ditempuh melalui mekanisme hak jawab yang dimediasi oleh Dewan Pers. "Sejatinya, mempidanakan kegiatan pers adalah bentuk melawan hukum karena Undang-Undang Pers menjamin kebebasan pers," katanya.

Selain itu, Aliansi Akademisi Progresi Indonesia juga menolak praktik penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang semakin lama menjadi momok mengerikan bagi kebebasan pendapat di Indonesia. Berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) setidaknya ada 245 kasus pelaporan UU ITE di Indonesia sejak 2008. Dari jumlah tersebut, 35,92 persen pelapor adalah pejabat negara, termasuk kepala daerah, kepala instansi atau departemen, menteri, dan aparat keamanan.

Alih-alih tepat guna dalam membangun kultur berinternet yang lebih etis, kata dia, UU ITE justru membungkam kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. 

 



Sumber Berita:Antaranews.com

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load