Harapan Jaya Suprana


Habis Manis, Jangan Rakyat Dibuang

Kamis, 11 September 2014 | dibaca: 5024

Niatan utama merampas hak rakyat memilih kepala daerah, diserahkan kepada DPRD.

Mayoritas anggota DPR sedang berjuang menyusun undang-undang, agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Alasannya cukup terstruktur, sistematis, dan masif; antara lain penghematan biaya, mencegah keresahan masyarakat agar suasana tetap tenteram dan damai di masa pemilihan, serta menghemat waktu.

Pendek kata, niatan utama adalah merampas hak rakyat memilih kepala daerah mereka, untuk diserahkan kepada DPRD. Memang, sementara ini yang diperjuangkan baru pada tahap pilkada. Ibaratnya, sebelum berenang di kolam renang, terlebih dahulu menguji coba kedalaman dan kenyamanan suhu air di kolam renang. Kasus pilkada merupakan uji coba kekuatan koalisi mayoritas di DPR.

Bukan mustahil bila perjuangan menggolkan bola pilkada menembus gawang rakyat berhasil, perjuangan serupa akan dilancarkan terhadap pilpres. Apa pun alasan dan tujuannya, jelas yang dilakukan mayoritas anggota DPR terhadap pilkada adalah habis manis, rakyat dibuang.

Setelah terbukti dalam Pilpres 2014, mayoritas rakyat tidak memilih capres yang dijagokan bukan pendukung Jokowi, langsung terasa rakyat sudah habis manisnya alias menjadi pahit. Langsung rakyat menjadi sepah yang habis manis memang seharusnya dibuang saja.

Mencoba mencabut hak rakyat untuk memilih presiden pada pilpres, dikhawatirkan terkesan terlalu terang-terangan menampilkan rasa tidak puas terhadap pilpres. Agar niatan yang sebenarnya agak tersamar, terlebih dahulu dilakukan uji coba mencabut hak rakyat untuk memilih kepala daerah pada pilkada. Secara logika, memang tidak bisa diingkari timbul gejala sikap dan perilaku habis manis, rakyat dibuang.

Setelah dengan susah-payah rakyat memilih para wakil mereka untuk bertakhta di kursi-kursi DPR, sebab sudah tidak membutuhkan rakyat lagi, langsung mayoritas anggota DPR yang semuanya dipilih rakyat justu bersatu-padu (demi menghindari istilah berkomplot) demi ramai-ramai mencabut hak rakyat memilih kepala daerah mereka sendiri. Setelah dipilih rakyat, justru yang asyik dilakukan mayoritas anggota DPR adalah berjuang mencabut hak rakyat di daerah untuk memilih kepala daerah mereka masing-masing.

Hak memilih dikembalikan ke genggaman DPRD, dengan alasan menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Secara “kelirumologis” maupun “alasanologis”, sulit menerima alasan mencabut hak rakyat adalah demi kepentingan rakyat. Diterawang lewat neraca rugi-laba, jelas pencabutan hak lebih merugikan ketimbang menguntungkan kepentingan pihak yang haknya dicabut. Sama halnya pencabutan hak para koruptor, jelas sama sekali bukan menjunjung tinggi kepentingan para koruptor.

Apa pun alasan dan niatan yang diucapkan, dapat ditafsirkan mencabut hak rakyat memilih sama saja menghukum rakyat. Padahal, rakyat tidak layak dihukum sebab mereka justru memilih para anggota DPR yang tergabung maupun tidak tergabung di koalisi mayoritas. Sungguh ironis tapi tragis, bila rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di singgasana DPR, kemudian ternyata para wakil yang terpilih itu mencabut hak rakyat untuk memilih.

Sebagai rakyat jelata, saya pribadi tidak memiliki pengaruh, apalagi kekuasaan, sedikit pun terhadap para anggota DPR yang terhormat, yang telah resmi terpilih mayoritas rakyat untuk memegang kekuasaan legislatif tertinggi di negeri kita tercinta ini. Ibarat seekor anjing, jika saya menyalak seberisik apa pun juga, kafilah DPR akan tetap tegar dan perkasa berlalu.

Sebagai rakyat jelata, saya sadar hanya tersisa satu hak yang masih saya miliki, yaitu hak untuk mengharap. Melalui surat kabar ini, saya pribadi mengharap para anggota DPR yang sangat terhormat itu senantiasa dilimpahi anugerah Tuhan yang Maha Kasih, berupa berkah sinar kesadaran untuk senantiasa dan niscaya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang telah memilih mereka dengan senantiasa dan niscaya sadar berpegang teguh pada asas kesantunan habis manis, jangan rakyat dibuang.

Bila harapan saya terkabul, sudah selayaknya kita semua mengucapkan terima kasih tak terhingga, bahwa para anggota DPR yang telah dipilih rakyat, ternyata tidak pernah melupakan rakyat yang telah memilih mereka. Terima kasih, para anggota DPR yang terhormat. (*)

                                                                                                                                                                                    Penulis adalah budayawan.







 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2017 Sinar Harapan Online