Harapan Jaya Suprana


Junjung Tinggi Kedaulatan Rakyat

Kamis, 18 September 2014 | dibaca: 5465

Wakil rakyat yang telah dipilih melalui voting oleh rakyat justru mengkhianati kedaulatan rakyat.

Salah satu asas Pancasila adalah “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memenuhi asas perwakilan yang terkandung di dalam Pancasila. Namun, sistem voting yang lazim dilakukan DPR sebagai mekanisme pengambilan keputusan pada hakikatnya tidak selaras dengan asas permusyawaratan.

Tidak bisa disangkal, sistem voting berakar di lahan kebudayaan bukan Indonesia. Masyarakat tradisional Nusantara lebih cenderung bermusyawarah-mufakat ketimbang ber-voting-mufakat. Pemilu sulit dilaksanakan di Papua akibat masyarakat tradisional setempat tidak mengenal sistem voting. Namun, terlepas dari kebudayaan, sistem voting mustahil lepas dari ketidaksempurnaan yang makin hakiki hadir dalam perilaku manusia berkelompok. Silakan anggap voting cara paling ideal untuk mengambil keputusan.

Namun, sama sekali tiada jaminan keputusan yang diambil lewat voting adalah tepat dan benar. Voting dikultuskan dengan dalih keputusan mayoritas dijamin pasti benar. Berdebat tentang kebenaran tidak pernah selesai sampai akhir zaman.

Jangan meyakini kebenaran berada di tangan manusia nan mustahil sempurna ini, sebab kebenaran adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Empiris terbukti dalam sejarah umat manusia, voting demi mengambil keputusan berdasar mayoritas, tidak selalu benar. Ini terbukti dari keputusan memilih Adolf Hitler sebagai Kanselir Jerman karena partai politik Hitler, berdasar voting pemilihan umum, terpilih oleh mayoritas warga Jerman.

Sebelum Perang Dunia II sampai masa tentara Jerman masih unggul dalam memerangi sekutu, mayoritas rakyat Jerman yakin Adolf Hitler adalah pemimpin Jerman yang visioner, bijak, serta gigih membawa Jerman menjadi bangsa terunggul di planet Bumi ini. Namun, setelah Jerman mulai kalah di sana-sini dalam memerangi sekutu, mulai banyak rakyat Jerman meragukan kebenaran keputusan memilih Hitler sebagai pemimpin Jerman melalui sistem voting.

Apalagi, setelah Jerman hancur-lebur dikalahkan sekutu. Boleh dikata, tidak seorang pun di Jerman yang membenarkan keputusan mengangkat Hitler menjadi kepala negara Jerman. Bisa saja para pembela fanatik voting melawan dengan bukti tandingan, bahwa Hirohito menjadi Kaisar Jepang bukan melalui sistem voting terbukti juga menjerumuskan Jepang ke jurang kekalahan perang.

Namun, baik Hitler maupun Hirohito justru merupakan bukti mutu sebuah keputusan bukan tergantung dari bagaimana cara mengambil keputusan, melainkan dari sang keputusan an sich berhasil atau tidak berhasil menanggulangi masalah yang dihadapi. Bahkan, pada hakikatnya, demokrasi tidak layak diberhalakan sebagai satu-satunya jalan demi memberhasilkan perjuangan suatu bangsa dan negara menyejahterakan rakyatnya.

Telah terbukti di negara-negara tanpa demokrasi, seperti UEA, Qatar, Brunei Darussalam, dan Arab Saudi malah lebih berhasil menyejahterakan rakyatnya ketimbang negara-negara yang sesumbar demokratis. Keputusan DPR yang diambil secara voting, seperti misalnya tentang pembentukan Pansus Pilpres yang dipaksakan mayoritas parpol yang tergabung di DPR, pada hakikatnya tidak layak dinilai mengenai benar/tidaknya sang keputusan.

Lebih baik itu dinilai mengenai untuk apa sebenarnya pansus dipaksakan mayoritas anggota DPR untuk dibentuk. Jika untuk menelaah apa saja yang keliru dalam Pilpres 2014 demi mencari solusi menyempurnakan Pilpres 2019, jelas Pansus Pilpres harus dipuji bahkan didukung. Namun, apabila Pansus Pilpres 2014 hanya demi mencari-cari kekeliruan Pilpres 2014 yang memang pasti ada, sekadar demi mengusik apalagi membatalkan kepresidenan Jokowi, jelas Pansus Pilpres yang ditetapkan melalui voting itu perlu dipertanyakan keabsahannya.

Bukan secara konstitusional, melainkan secara kerakyatan demi kedaulatan rakyat. Ini karena Jokowi telah dipilih melalui voting oleh mayoritas rakyat Indonesia. Namun, yang paling memilukan adalah upaya mayoritas anggota DPR melalui voting untuk mencabut hak rakyat untuk memilih kepala daerah masing-masing. Sungguh memilukan.

Para wakil rakyat yang telah dipilih melalui voting oleh rakyat justru mengkhianati kedaulatan rakyat, yang melalui voting telah memilih para wakil mereka untuk bertakhta di kursi-kursi singgasana DPR. Kemelut perbenturan pendapat yang sedang terjadi di DPR sebenarnya wajar, bahkan  konstitusional.

Namun, seyogianya kita bersama sejenak merenunginya secara ngono yo ngono ning yo ojo ngono. Saya benar-benar mengharap dari lubuk sanubari terdalam, para wakil rakyat yang telah dipilih melalui voting oleh rakyat untuk bertakhta di lembaga legislatif tertinggi di persada Nusantara, masih memiliki nurani kerakyatan.

Jadi, mereka gigih menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan tetap mengikhlaskan rakyat tetap memiliki hak untuk secara langsung—tanpa harus melalui DPR—memilih kepala daerah mereka masing-masing. Terima kasih, para anggota DPR yang terhormat akibat telah dipilih rakyat. (*)  

                                                                                                                                                                                 Penulis adalah budayawan.








 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2017 Sinar Harapan Online