Harapan Jaya Suprana


Perppu

Kamis, 09 Oktober 2014 | dibaca: 5168

Melalui referendum, dapat lebih diketahui sebenarnya rakyat Indonesia lebih banyak yang menginginkan hak memilih.

Syukur alhamdulillah, ternyata harapan saya menjadi kenyataan. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabarkan hasrat membela kedaulatan rakyat ke langkah nyata, dengan mengeluarkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). 

SBY bahkan sudah menjalin kesepakatan dengan para partai politik (parpol) agar tidak menolak dua perppu ini. Terima kasih kepada SBY yang, menjelang masa akhir kepresidenan, masih berkenan membela kedaulatan rakyat. Rasa terima kasih tidak terkurangi sinisme bahwa SBY bersandiwara politik maupun pesimisme yang meragukan Perppu Pilkada SBY diterima DPR. Namun, kini yang penting adalah kenyataan SBY sudah mengeluarkan dua perppu untuk menggugurkan RUU Pilkada, yang pada dini hari menjelang akhir September 2014, sudah ditetapkan di forum DPR lewat voting.

Tidak kalah penting diperhatikan bagaimana bangsa Indonesia menyikapi kenyataan apabila Perppu Pilkada SBY ditolak DPR. Ini berarti Indonesia tidak punya UU Pilkada sama sekali. Sebelum SBY mempersembahkan dua perppu, saya sempat makan di sebuah kios di kawasan Kelapa Gading, yang tersohor sebagai destinasi wisata kuliner kota di wilayah Jakarta Utara.

Mengingat vox populi, vox dei; saya gemar mewawancara mulai pengemudi taksi, pemilik warung makan, pelayan warung, sampai tukang parkir demi mengetahui pendapat wong cilik mengenai kemelut pilkada. Ternyata, rakyat jelata tidak terlalu peduli mereka boleh atau tidak memilih kepala daerahnya. Bahkan, banyak yang tidak tahu kepala daerah mereka masing-masing.

Mereka ternyata lebih mengkhawatirkan perseteruan dan pertikaian yang sedang berkecamuk di DPR ketimbang urusan memilih kepala daerah. Kebanyakan dari mereka mengkhawatirkan pertikaian DPR berlarut-larut, lalu memuncak kemudian meledak menjadi kekerasan huru-hara yang sempat memorak-porandakan kehidupan Jakarta, 16 tahun lalu. Rakyat jelata lebih mendambakan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan ketimbang sekadar hak memilih kepala daerah.

Bercermin pada kenyataan rakyat jelata yang tidak mengutamakan kebutuhan politik, seyogianya kita yang merasa memiliki kebutuhan politik mencoba memetik kearifan dalam bersikap dan berperilaku menghadapi kemelut politik pilkada. Dalam menyikapi keberhasilan perppu SBY diterima DPR, jelas kita semua layak bersyukur.

Sebaliknya, dalam menyikapi bila perppu SBY ditolak DPR, saya banyak belajar dari sahabat dan mahaguru hukum yang saya hormati, Prof Mahfud MD, bahwa masih tersedia begitu banyak cara konstitusional untuk membela kedaulatan rakyat.

Itu misalnya menjabarkan hak inisiatif para parpol pembela kedaulatan rakyat di DPR, hak menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, demo abadi di depan gedung DPR dan DPRD, atau daerah-daerah istimewa yang tidak setuju pilkada dilakukan DPRD silakan tidak menggubris UU Pilkada karya DPR.

Mengingat masing-masing kubu yang berhadapan sama-sama mengatasnamakan diri sebagai wakil rakyat, bila segenap upaya ikhtiar berujung kepada jalan-buntu, sebenarnya masih ada kesempatan konstitusional bagi rakyat Indonesia untuk menentukan nasib mereka, yaitu melalui apa yang disebut sebagai referendum.

Memang referendum sebaiknya hanya ditempuh sebagai  jalan pilihan terakhir, bila suasana benar-benar sangat gawat darurat. Namun, jika memang ingin benar-benar mengetahui suara rakyat, referendum memang cara yang lebih baik ketimbang saling debat sambil menduga-duga dan mengaku-ngaku.

Melalui referendum, dapat lebih diketahui—secara langsung tanpa melalui perwakilan—sebenarnya rakyat Indonesia lebih banyak yang menginginkan hak memilih, atau lebih banyak yang tidak menginginkan hak memilih kepala daerah mereka masing-masing; yang menentukan apakah suatu referendum perlu atau tidak perlu diselenggarakan, itu sepenuhnya tergantung pada kehendak rakyat. (*)  

 Penulis adalah budayawan.







 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2017 Sinar Harapan Online