Harapan Jaya Suprana


PBB Jangan Pilih Kasih!

Kamis, 05 March 2015 | dibaca: 5493


Lazimnya saya sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dalam hal hukuman mati saya tidak sependapat. Apa pun alasannya, saya tidak setuju hukuman mati. Sama halnya apa pun alasannya saya tidak setuju pembunuhan manusia oleh sesama manusia. 

Pembunuhan manusia secara hukum maupun etika bisa dibenarkan dengan alasan pembelaan diri seorang manusia yang merasa terancam dibunuh oleh sesama manusia. Seperti pada perang, pembunuhan manusia oleh manusia dibenarkan. 

Namun, hukuman mati yang dilaksanakan di masa damai alias tidak perang, ketika sang pelaksana hukuman mati sama sekali tidak terancam dibunuh oleh pihak yang akan dihukum mati, menurut pendapat saya sama sekali tidak bisa dibenarkan. 

Secara hukum, Presiden Jokowi berhak melaksanakan hukuman mati. Pendapat saya tidak bisa mengganggu gugat hak Presiden Jokowi untuk melaksanakan hukuman mati bagi mereka yang sudah divonis hukuman mati oleh hakim melalui proses pengadilan. 

Saya hanya bisa berbeda pendapat tanpa mampu menghalangi praktik hukuman mati di Indonesia selama hukum di Indonesia membenarkannya. Bisa saja memanfaatkan asas Pancasila:  kemanusiaan adil dan beradab, namun tetap saja saya hanya bisa berperan
sebagai seekor anjing menggonggong, sementara khafilah tetap berlalu.  

Saya gembira ketika mendengar Sekjen PBB, Ban Ki-moon, memprotes hukuman mati yang akan dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dua pengedar narkoba warga negara Australia, dengan langsung menelepon Menlu Indonesia Retno Marsudi. 

Saya gembira sebab ternyata sang Sekjen PBB memiliki pendapat yang sama dengan saya, yaitu tidak membenarkan hukuman mati dengan alasan apa pun. Sayangnya, kegembiraan saya tidak bertahan lama. Kegembiraan itu menyurut, bahkan berubah menjadi kejengkelan, setelah saya teringat pada fakta bahwa ketika begitu banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) terancam hukuman mati di mancanegara. Seingat saya sang Sekjen PBB sama sekali tidak pernah bereaksi, apalagi sampai protes keras. Atau mungkin protes, tetapi sedemikian lirihnya sampai tidak terdengar ke Indonesia sehingga saya pun tidak mendengarnya. 

Jelas sebagai warga negara Indonesia, apalagi yang mengagumi perjuangan hidup para TKI di mancanegara demi mencari nafkah bagi sanak-keluarga masing-masing di pedesaan, saya merasa jengkel atas sikap diskriminatif Sekjen PBB. 

Beraneka ragam pertanyaan menghantui benak saya akibat sikap pilih kasih Sekjen PBB. Apakah martabat pengedar narkoba warga Australia memang lebih tinggi ketimbang TKI yang mayoritas bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau buruh pabrik (bukan narkoba) di mancanegara? Apakah Australia lebih banyak ketimbang Indonesia dalam hal membayar iuran kepada PBB? Apakah kedudukan Australia di
PBB lebih terhormat maka lebih perlu diperhatikan ketimbang Indonesia? Apakah hukuman mati boleh dilakukan di Malaysia, Tiongkok, Arab Saudi, tetapi wajib tidak boleh dilakukan di Indonesia? 

Jika semua pertanyaan itu dijawab dengan TIDAK maka timbul kembali pertanyaan mengenai kenapa ketika dua pengedar warga Australia akan dihukum mati di Indonesia langsung diprotes oleh Sekjen PBB, sementara ketika TKI terancam hukuman mati di mancanegara bukan Indonesia langsung Sekjen PBB bisu setriliun bahasa. 

Silakan PBB antihukuman mati dengan alasan apa pun, namun yang perlu diperbaiki adalah etika dan budi pekerti PBB agar tidak pilih kasih dalam sikap dan perilaku mempersatukan segenap bangsa di bumi ini. (*)

Penulis antipembinasaan manusia oleh manusia.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2017 Sinar Harapan Online