Harapan Jaya Suprana


Jalan Munir di Jakarta

Kamis, 23 April 2015 | dibaca: 5202

Suciwati berangkat ke Belanda pada Sabtu malam, untuk menghadiri acara peresmian Munirpad pada Selasa. 

Kantor berita Antara memberitakan, nama aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib, diabadikan sebagai nama jalan di Kota Den Haag, Belanda. Istri Munir, Suciwati, pada Sabtu mengatakan Wali Kota Den Haag, Jozias van Aartsen, meresmikan Munirpad atau Jalan Munir pada 14 April.

Suciwati berangkat ke Belanda pada Sabtu malam, untuk menghadiri acara peresmian Munirpad pada Selasa. “Jalan Munir ini sudah mulai digulirkan sejak 2011. Ketika saya datang ke Belanda dalam undangan pemutaran film-film HAM, Wali Kota Den Haag berjanji kepada saya akan membuat Jalan Munir,” tutur Suciwati.

Munir adalah pengacara yang aktif membela kasus-kasus HAM. Terakhir, beliau membela korban penculikan pada masa Reformasi 1998. Munir meninggal dunia karena racun arsenik saat berada dalam pesawat Garuda Indonesia, yang akan membawanya menuju Amsterdam, untuk melanjutkan studi di Universitas Utrecht.

Membaca berita itu, sanubari saya di satu sisi merasa bangga, namun di sisi lain merasa malu. Saya bangga karena nama Munir telah diabadikan sebagai nama jalan khusus sepeda, yang merupakan alat transportasi utama masyarakat Belanda di Den Haag.

Namun di sisi lain, saya merasa malu karena yang menghormati dan menghargai Munir ternyata negara lain, bahkan negara bekas penjajah Indonesia. Padahal, Tanah Air Munir adalah Indonesia. 

Alasan Wali Kota Den Haag, Jozias van Aartsen, meresmikan Jalan Munir di Kota Den Haag sudah jelas, yaitu sebagai ungkapan penghargaan masyarakat Belanda atas perjuangan para aktivis HAM di Indonesia. Sebaliknya, tidak jelas kenapa di Jakarta, sebagai Ibu Kota Indonesia, tidak ada jalan atau minimal gang bernama Munir, seperti di Ibu Kota Belanda. Padahal, Munir adalah warga Indonesia. 

Alasan menjadi tidak jelas sebab di samping belum ada yang menjelaskan sang alasan, juga kemungkinan alasan bisa beranekaragam. Mungkin tidak ada jalan Munir di Jakarta karena urusan HAM luput dari perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang sedang direpotkan soal RAPBN, jalan macet, banjir, dan kemiskinan. 

Bisa juga sebelum Den Haag, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sudah ingin mengabadikan nama Munir sebagai salah satu nama jalan di Jakarta, demi menghormati dan menghargai sang pejuang HAM. Namun, ada pihak-pihak tertentu di Jakarta yang kebetulan lebih berwibawa dan berkuasa ketimbang Pemprov DKI Jakarta, merasa keberatan sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak berani memaksakan keinginan menjadi kenyataan. Mungkin pula akibat semua jalan di Jakarta sudah ada namanya, jadi sulit atau tidak mudah mengganti nama yang sudah telanjur eksis sebagai nama jalan di Jakarta. 

Saya pribadi terus terang merasa kecolongan Wali Kota Den Haag dalam menghormati dan menghargai perjuangan Munir. Akibat tidak memiliki kekuasaan politik dan hukum, saya hanya bisa memohon kepada para pemimpin Komnas HAM di Republik Indonesia, yang kebetulan bermarkas pusat di Jakarta, berkenan meluangkan waktu untuk duduk bersama membahas perlu-tidaknya Jalan Munir dihadirkan di Jakarta (misalnya sebagai nama jalan tempat kantor pusat Komnas HAM berada).

Bila dianggap tidak perlu, ya biar saja Jalan Munir hanya ada di Den Haag tanpa harus ada di Jakarta, meski Munir adalah warga negara Indonesia. Namun, bila Jalan Munir di Jakarta dianggap perlu, para tokoh pemimpin Komnas HAM, sebagai lembaga langsung di bawah presiden, dapat secara resmi menyarankan Pemerintah Jakarta berkenan memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap para pejuang HAM di Indonesia, dengan meresmikan nama Munir sebagai nama jalan di Ibu Kota Indonesia.

Penulis adalah pemerhati hak asasi manusia.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2017 Sinar Harapan Online