Harapan Jaya Suprana


Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selasa, 16 Juni 2015 | dibaca: 5946

Dalam sejarah kerajaan Nusantara, telah terbukti seorang perempuan mampu memimpin kerajaan.

Kesultanan Yogyakarta sedang gonjang-ganjing. Tampak gejala putri sulung Sri Sultan Hamengkubawana (HB) X dipersiapkan menjadi putri mahkota. Ini sebenarnya baru gejala, belum menjadi kenyataan, tapi terbukti sudah memicu pro dan kontra.

Pihak yang pro menganggap masalah gender sudah anakronis, alias tidak sesuai perubahan zaman, apalagi abad XXI. Dalam sejarah kerajaan Nusantara, telah terbukti seorang perempuan mampu memimpin kerajaan. Ini seperti telah nyata dibuktikan Tribhuana Wijayatunggadewi dan Ratu Kalinyamat.

Jauh sebelum Yogyakarta, ternyata Aceh sudah memiliki sultan perempuan, seperti Sultanah Safiafuddin Syah atau Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah. Sejarah monarki Eropa berulang kali menampilkan para perempuan perkasa, seperti Ratu Athahilah dari Judah, Ratu Dido pendiri Kartago, atau Ratu Sammu-Ramat dari Asiria pada abad IX sebelum Masehi. Selain itu, ada Ratu Baoudicca yang perkasa melawan imperalisme Roma di Inggris pada abad I setelah Masehi.

Bukan kebetulan puncak kejayaan Kerajaan Inggris justru ketika dipimpin seorang perempuan, yaitu Ratu Elizabeth I pada abad XVI. Kekaisaran Rusia juga mengalami masa keemasan pada abad XVIII, masa Ratu Katherina II. Monarki Asia juga tidak kekurangan perempuan perkasa, seperti Kekaisaran Tiongkok jelang akhir masa kemonarkian abad XIX sampai awal XX, di bawah kaisar perempuan Tzu Hsi.

Sebenarnya, kemampuan kaum perempuan menjadi pemimpin kerajaan tidak perlu diragukan lagi. Namun, sepanjang sejarah memang belum pernah ada perempuan bertakhta di singgasana Kesultanan Yogyakarta. Tidak heran bila banyak yang mempertanyakan, bahkan meradang, ketika mendengar berita putri sulung Sri Sultan HB X dipersiapkan menjadi Sri Sultanah HB XI, atau entah bagaimana nanti gelarnya. 

Gerakan perlawanan juga pernah timbul ketika Megawati Soekarnoputeri dicalonkan menjadi Presiden Indonesia. Kala itu, masih banyak yang tidak setuju negara dan bangsa Indonesia dipimpin perempuan. Memang, semula Megawati gagal menjadi presiden. Namun, karena Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan DPR-MPR, Megawati dilantik menjadi presiden.

Saya pribadi, sebagai penulis buku Kelirumologi Genderisme, tidak pernah percaya anggapan komperatif gender; bahwa perempuan merupakan kaum lemah dibanding lelaki. Kenyataan, keunggulan kaum lelaki terhadap perempuan hanya terbatas pada otot. Keunggulan otot makin tidak penting dalam era masyarakat industri dan informasi, akibat kemampuan otot dapat diambil alih daya teknologi.

Sebaliknya, kaum perempuan memiliki keunggulan komperatif terhadap lelaki secara biologis. Salah satu contoh adalah kaum perempuan memiliki daya biologis menstruasi, pregnasi, dan laktasi. Kaum lelaki terbatas cuma menghamili.

Menurut data statistik WHO, rata-rata hayat dikandung badan kaum perempuan lebih lama sekitar delapan tahun ketimbang kaum lelaki. Fakta bahwa dalam masyarakat Indonesia abad XXI, telah terbukti begitu banyak perempuan mampu menjadi pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan, dengan sendirinya menggugurkan paham apalagi keyakinan perempuan tidak layak memimpin Indonesia.

Namun, sebagai bukan warga Yogyakarta, saya tidak layak ikut campur polemik layak-tidaknya seorang perempuan menjadi Sultanah Yogyakarta. Yogyakarta memang merupakan daerah Indonesia, tetapi Yogyakarta adalah daerah istimewa.

Polemik yang timbul di Yogyakarta, dengan sendirinya juga menjadi istimewa; dalam arti tidak bisa begitu saja dipaksakan untuk harus sama dengan daerah lain Indonesia.

Seyogianya urusan internal Kesultanan Yogyakarta dirembug dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sesuai mashab rukun agawe santoso oleh keluarga besar Kesultanan Yogyakarta.

Penulis adalah budayawan.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2017 Sinar Harapan Online