Harapan Jaya Suprana


Terima Kasih, Gubernur Jakarta!

Kamis, 10 September 2015 | dibaca: 5084

.

Ketika awan kelabu sedang merundung Jakarta, mendadak tersebar sebuah berita bahagia yang ditulis wartawan Benzano.com, Emireta Anis. Dikabarkan,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan membebaskan warga miskin Jakarta dari kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai 2016. 

Ahok mengemukakan, warga yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak itu adalah warga yang tinggal di rumah susun yang dimiliki pemerintah daerah dan warga yang memiliki rumah dengan akumulasi nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan yang tidak melebihi nilai Rp 1 miliar. 
“Kami siapkan pergub (peraturan gubernur)-nya. Tahun depan Anda tidak perlu bayar PBB satu sen pun, nol. Anda nggak usah bayar sama sekali,” ujar Ahok di gedung Dinas Teknis Pemerintah Provinsi DKI di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Ahok menyebutkan, kebijakan ini dijalankan sebagai bentuk realisasi tugas pemerintah mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pada masa kondisi perekonomian yang terpuruk, Ahok menyebutkan, jumlah penghasilan warga dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI yang hanya Rp 2,7 juta per bulan tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan hidup. 

Ahok mengutarakan, pemerintah tidak mungkin menaikkan UMP dengan nilai yang signifikan. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat kondisi ekonomi semakin terpuruk karena perusahaan yang tidak mampu membayar UMP akan gulung tikar. 

Strategi yang diambil Pemprov DKI, selain membebaskan warga miskin dari kewajiban membayar PBB, adalah menggratiskan warga miskin yang memiliki KJP atau kartu ATM Bank DKI menumpang bus TransJakarta. 

Sebaliknya, Ahok mengatakan, Pemprov DKI akan menggencarkan pemungutan PBB dari warga yang memiliki rumah mewah atau bangunan dengan NJOP lebih dari Rp 1 miliar. Hal seperti ini dinilai sebagai solusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat. 

Rakyat yang memiliki penghasilan berlebih diwajibkan membayar pajak. Rakyat dengan penghasilan yang tidak mencukupi menikmati berbagai subsidi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dari uang pajak yang terkumpul. 

Meski saya tidak tergolong warga yang menikmati pembebasan PBB, saya merasa bahagia dan bangga Gubernur Jakarta akan membebaskan rakyat miskin dari PBB. Ahok benar-benar membuktikan dirinya sebagai seorang gubernur yang benar-benar berpihak kepada rakyat miskin. 

Ahok juga benar-benar menghayati Pancasila, tak sekadar menghafal, tetapi berupaya mewujudkannya menjadi tindakan nyata demi kepentingan rakyat. Ia mengerti, pada masa kondisi perekonomian yang terpuruk, jumlah penghasilan warga tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan hidup. Ia pun melancarkan strategi subsidi bagi warga miskin. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pasti bangga Gubernur Jakarta benar-benar paham makna sukma Nawacita sebagai garis besar haluan negara Presiden Jokowi. Gelora semangat Gubernur Jakarta dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyat, terutama warga miskin Jakarta akan makin paripurna merakyat apabila gubernur berkenan mendengar curahan hati warga miskin bantaran Kali Ciliwung demi bersama menegakkan pilar-pilar keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Apalagi, pejuang kemanusiaan, Romo Sandyawan beserta para tokoh punakawan, yaitu Prof Mahfud MD, Prof Emil Salim, Prof Sarlito Wirawan, Prof Alwi Dahlan, Prof Frans Magnis Suseno, Prof Sri Edi Swasono, Romo Benny, Harjono Kartohadiprojo SH, Dr HS Dillon, Dr Idwan Suhardi, dan para tokoh Konferensi Akademikus dan Praktisi Pencinta Kampung Kota siap mendampingi Gubernur Jakarta silaturahmi, urun-rembug, musyawarah-mufakat, dengan warga miskin Jakarta. 
Terima kasih, Gubernur Jakarta! 

Penulis adalah budayawan.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2017 Sinar Harapan Online