indexArtikel Lainnya



Podium


Aspirasi Rakyat dan Konsistensi Capres

Rabu, 17 April 2013 | dibaca: 5061


Ist Foto

Setiap calon presiden (capres) pasti mempunyai program unggulan. Program unggulan inilah yang seyogianya jadi bahan jualan dalam setiap kampanye. Kita tidak berharap ada capres yang menyembunyikan program-programnya pada saat kampanye.

Dari nama-nama capres yang sudah bermunculan saat ini, bisa saja ada di antaranya yang menyembunyikan program karena mungkin program yang akan dilaksanakan pada saat menjadi presiden kelak pada saat ini masih dianggap tabu, dianggap tidak masuk akal, atau mungkin masih sangat kontroversial.

Capres yang menyembunyikan programnya mungkin secara legalistik sah, dalam arti tidak ada ketentuan undang-undang yang dilanggarnya. Akan tetapi secara etis kurang bijak karena terdapat unsur (meskipun tidak tersurat) yang cenderung mengelabui. Jika ada capres yang mencita-citakan menegakkan syariat agama tertentu, misalnya, karena tahu cita-cita ini akan ditolak publik jika disampaikan dalam kampanye, ia sembunyikan dan baru diupayakan setelah menjadi presiden. Upaya semacam inilah yang menurut saya mengandung unsur yang mengelabui publik atau pemilih.

Capres yang baik adalah yang mengusung proram sesuai dengan aspirasi rakyat. Apa yang menjadi pertimbangan rakyat dalam memilih presiden, itulah yang seyogianya menjadi perhatian setiap capres.

Menurut temuan sejumlah jajak pendapat (polling), alasan utama yang dapat mendorong publik memilih capres adalah karena kedekatannya dengan rakyat, kejujurannya, dan kemampuannya dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, kebijakan harga bahan pokok yang murah, dan penyediaan perumahan untuk rakyat. Sementara itu soal bersih dari korupsi yang selama ini menjadi sorotan publik ternyata tidak begitu menarik untuk menjadi alasan memilih capres.

Jika temuan ini benar, isu yang marak di tengah-tengah masyarakat tentang perlunya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) tidak menjadi alasan yang penting bagi rakyat untuk memilih. Karenanya, sangat mungkin rakyat juga tidak peduli dengan tuduhan nepotisme terhadap SBY yang bersama anaknya (Edhie Baskoro Yudhoyono) memimpin Partai Demokrat.

Kekurangpedulian publik pada kasus nepotisme juga terbukti di sejumlah daerah dengan banyaknya kepala daerah yang terpilih padahal yang bersangkutan jelas-jelas punya keluarga atau sanak famili yang menduduki jabatan penting, entah di lembaga legislatif maupun eksekutif.
Yang penting bagi rakyat adalah bagaimana capres yang terpilih kelak bisa dekat dan berkata jujur pada rakyat. Adapun program yang diinginkan adalah bagaimana agar kebutuhan hajat hidup sehari-hari bisa terpenuhi.

Maka dalam bidang ekonomi, program seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan perumahan (pencegahan penggusuran dan pembangunan rumah untuk rakyat) kemungkinan besar akan mudah “dibeli” oleh sebagian besar rakyat yang masih hidup dalam garis kemiskinan.

Sementara itu dalam bidang hukum dan politik, seperti kebebasan dan demokratisasi, penegakan keadilan, kepastian hukum, dan jaminan keamanan mungkin akan lebih menarik bagi kalangan kelas menengah ke atas, terutama kaum intelektual/akademikus, aktivis, dan pengusaha.

Menjaga Konsistensi
Aspek kejujuran menjadi bagian penting dari publik untuk memilih atau tidak memilih capres. Aspirasi ini muncul diduga karena rakyat merasa sudah banyak dibohongi dan ditipu oleh para penguasa yang telah mereka pilih. Apa yang disampaikan dalam kampanye bertolak belakang dengan tindakan-tindakannya pada saat sudah terpilih.

Mengapa rakyat cenderung tidak peduli dengan syarat anti-KKN, barangkali karena dengan berkata jujur dan konsisten dengan apa yang diucapkannya, sudah cukup mewakili. Artinya tanpa harus ditegaskan anti-KKN, pemimpin yang berbicara jujur dan konsisten dengan apa yang diucapkannya sudah dianggap dengan sendirinya bebas dari KKN.

Tanpa ada penonjolan aspirasi anti-KKN pun dalam temuan jajak pendapat tak menjadi masalah, karena pada dasarnya sudah pasti setiap capres akan mengampanyekan diri anti-KKN. Saat dia konsisten dengan apa yang dikampanyekannya itu, bagi rakyat sudah cukup.

Soal konsistensi ini penting kita tekankan karena akhir-akhir ini terlampau banyak elite politik yang tidak konsisten dengan apa yang diucapkannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi contoh yang terang benderang. Beliau selalu menuntut anggota kabinet yang berasal dari partai agar fokus pada tugas-tugas negara, nyatanya dia sendiri menjadi contoh konkret dari ketidakfokusan itu. Dengan bersedia menjadi ketua umum Partai Demokrat, SBY menjadi contoh sempurna dalam hal inkonsistensi.

Satu kata dan perbuatan menjadi barang langka. Mungkin akan sangat baik jika kita menuntut para capres yang ada saat ini agar betul-betul punya komitmen dengan kejujuran, punya kemauan kuat untuk mencontohkan satu kata dan perbuatan. Itu sudah cukup tanpa harus mengampanyekan diri anti-KKN.

Penulis adalah Founder The Indonesian Institute.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online