indexArtikel Lainnya



Podium


Problem Kuota Caleg Perempuan

Selasa, 04 Juni 2013 | dibaca: 5133

Kerumitan memenuhi kuota perempuan di bidang politik tidak lepas dari konstruksi budaya patriarki.

blogs.nimd.org Dok

Banyak problem yang dihadapi partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, salah satunya adalah bagaimana memenuhi kuota 30 persen daftar calon anggota legislatif (caleg) berjenis kelamin perempuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sebenarnya, kuota perempuan sudah berlaku sejak Pemilu 2004. Namun berbeda dengan Pemilu 2004 dan 2009 yang memberlakukan kuota secara pukul rata di tingkat nasional, pada periode ini kuota harus dipenuhi di setiap daerah pemilihan (dapil). Bahkan di setiap tiga daftar caleg yang berurutan, minimal satu di antaranya harus perempuan, dan untuk dapil yang memperebutkan empat atau lima kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), harus menyertakan dua di antaranya caleg perempuan.

Ketentuan secara detail (baca: rumit) mengenai kuota caleg perempuan ini dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013. Sebelum ada peraturan ini, kuota perempuan hanya diberlakukan secara nasional. Artinya, untuk dapil-dapil yang tidak memenuhi kuota bisa ditutupi oleh dapil lain yang melebihi kuota. Berlaku semacam sudsidi silang antardapil dalam memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Namun untuk Pemilu 2014, tidak berlaku subsidi silang.

Apa dampak dari kerumitan ini? Yang pasti, partai-partai harus bekerja ekstra untuk memenuhi kuota karena jika tidak terpenuhi, ancaman diskualifikasi ada di depan mata. Apa yang terjadi kemudian? Syarat-syarat kualitas yang sudah distandardisasi oleh setiap partai pada akhirnya diabaikan. Yang penting bersedia dan memenuhi syarat administratif, caleg perempuan bisa masuk daftar tanpa seleksi. Bahkan ada partai-partai yang ikut membantu mengurus proses pendaftaran berikut semua syarat-syaratnya. Jadi asalkan bersedia, tinggal duduk manis, caleg perempuan bisa masuk daftar yang diajukan ke KPU.

Sementara di sisi lain, banyak caleg laki-laki yang sudah memenuhi syarat administratif, mungkin secara kualitas juga cukup memadai, harus tersingkir dari daftar karena tidak kebagian tempat. Secara akumulatif, perbandingan antara caleg (laki-laki) yang mendaftar dengan yang masuk daftar sekitar tiga atau empat berbanding satu.

Pada dasarnya, penetapan kuota perempuan merupakan kebijakan afirmatif yang didasarkan pada keinginan untuk memproporsionalkan peran perempuan di bidang politik. Upaya proporsionalisasi ini dipandang penting terutama untuk menghindari kemungkinan lahirnya perundang-undangan yang tidak sensitif gender.

Masih Minim
Munculnya kebijakan politik yang diskriminatif terhadap perempuan diduga kuat karena masih minimnya perempuan yang ikut terlibat secara aktif dalam menyusun dan menetapkan undang-undang. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif yang berbanding secara proporsional dengan laki-laki diharapkan mampu menghindari kemungkinan lahirnya kebijakan politik yang mendiskriminasikan perempuan.

Perlu dicatat, bila alasannya proporsionalitas, penerapan kuota 30 persen caleg perempuan sebenarnya belum cukup karena para pemilih perempuan yang harus terwakili di lembaga legislatif berada di kisaran angka 50 persen pemilih. Artinya proporsionalitas gender bisa dicapai jika diberlakukan kuota 50 persen. Masalahnya, jangankan 50 persen, untuk memenuhi 30 persen pun partai-partai sudah kerepotan.

Kerumitan memenuhi kuota perempuan di bidang politik tidak lepas dari konstruksi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki secara lebih otoritatif sehingga peran-peran sosial yang sejatinya netral (bisa diperankan siapa pun) bisa dipilah-pilah menurut jenis kelamin. Misalnya untuk urusan rumah tangga (di dalam rumah), urusan kesekretariatan (di kantor), dan peran-peran yang bersifat domestik lainnya, dianggap hanya cocok bagi perempuan. Adapun untuk peran-peran pengambil kebijakan, dari kepala rumah tangga sampai kepala pemerintahan, dianggap cocok bagi laki-laki.

Konstruksi budaya ini sudah tertanam sedemikian akut sehingga banyak di antara kita yang tak bisa lagi membedakan mana kodrat, mana peran sosial. Peran-peran domestik bagi perempuan dianggap kodrat. Padahal, yang dimaksud kodrat hanyalah adanya jenis kelamin (bagi laki-laki dan perempuan), menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui (bagi perempuan). Mendidik anak, mengatur urusan dapur, kebersihan rumah, dan lain-lain adalah peran sosial yang bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Begitu pun pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan urusan politik, bukan takdir bagi laki-laki melainkan peran sosial yang bisa dilakukan oleh siapa pun.

Sampai kapan kebijakan afirmatif kuota 30 persen perempuan akan sampai pada tahap aktualisasi secara proporsional? Mungkin tidak akan berakhir karena di negara-negara maju pun proporsionalisasi itu belum atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sebenarnya, di luar ketentuan kuota yang mengutamakan jenis kelamin, ada hal yang menurut saya tidak kalah penting, yakni mengubah cara pandang kita terhadap peran laki-laki dan perempuan. Jika kita tak lagi membedakan peran antara keduanya, sesungguhnya kuota perempuan tak lagi diperlukan.
 
Penulis adalah Founder The Indonesian Institute.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online