indexArtikel Lainnya



Podium


Capres Gubernur

Rabu, 03 Juli 2013 | dibaca: 5335

Bukan tidak mungkin di negeri kita akan muncul pula tradisi gubernur “naik pangkat” menjadi presiden.

Muniroh SH

Calon presiden bisa bersumber dari mana saja, yang penting sesuai undang-undang, dan proses pengajuannya dilakukan secara jujur, transparan dan objektif. Salah satu sumber capres yang menurut saya potensial adalah para gubernur atau para mantan gubernur.

Jika dilihat dari stratifikasi kepemimpinan formal kepala pemerintahan, di bawah presiden ada gubernur, dan di bawah gubernur ada bupati atau wali kota, dan seterusnya. Jika banyak bupati atau wali kota yang maju menjadi calon gubernur, seharusnya tak salah juga jika gubernur atau mantan gubernur menjadi capres.
 
Bupati atau wali kota menjadi gubernur sudah ada beberapa contoh, di antaranya Gamawan Fauzi (kini mendagri), menjadi Bupati Solok sebelum menjadi Gubernur Sumatera Barat; Syahrul Yasin Limpo, sebelum menjadi Gubernur Sulawesi Selatan pernah menjadi Bupati Gowa selama dua periode; begitu juga Alex Noerdin, menjadi Bupati Musi Banyuasin (Muba) selama dua periode sebelum menjadi Gubernur Sumatera Selatan; dan yang paling fenomenal tentu saja Joko Widodo, menjadi Wali Kota Surakarta/Solo sebelum terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
 
Gubernur menjadi presiden belum ada contohnya sehingga sama sekali belum menjadi tradisi di negeri ini. Padahal, jika tradisi ini dikembangkan, akan menjadi harapan baru bagi publik, selain bisa memperluas sumber kepemimpinan nasional, mantan gubernur pada umumnya juga memiliki pengalaman yang cukup baik di jajaran birokrasi.
 
Keberhasilan memimpin daerah dengan kompleksitasnya masing-masing akan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk dijadikan modal jika berhasil menduduki kursi kepresidenan. Pengalaman di negara-negara maju banyak membuktikan hal itu.
 
Di Amerika Serikat, misalnya, tak sedikit mantan gubernur yang meneruskan jabatan dan naik kelas menjadi presiden, antara lain Presiden Franklin D Roosevelt (mantan Gubernur New York), Presiden James Earl (Jimmy) Carter (mantan Gubernur Georgia), Presiden Ronald Wilson Reagan (mantan Gubernur California), Presiden Bill Clinton (mantan Gubernur Arkansas), dan Presiden George W Bush (mantan Gubernur Texas). Pengalaman mereka menjadi gubernur di negara bagian masing-masing sangat berpengaruh positif dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik di tingkat federal (nasional).

Tradisi Positif

Kapan tradisi positif ini akan berkembang di Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Pada saat peluang menjadi presiden kian terbuka, bukan tidak mungkin di negeri kita akan muncul pula tradisi gubernur “naik pangkat” menjadi presiden.
 
Pada Pemilu 2009 lalu sudah ada mantan gubernur yang mencalonkan diri menjadi presiden, yakni Sutiyoso. Namun, karena tidak memiliki partai yang representatif, dalam arti memenuhi persyaratan mengajukan capres, mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya bisa sampai tahap bakal calon presiden.
 
Pada Pemilu 2014, peluang gubernur atau mantan gubernur menjadi capres sangat terbuka. Selain Sutiyoso, ada beberapa nama lain yang menurut saya sangat layak menjadi capres, sebut saja Sultan HB X, Sukarwo, dan tentu saja Joko Widodo.
 
Peluang gubernur atau mantan gubernur mendapatkan tiket pencalonan partai politik sangat besar bila mulai dari sekarang mereka bekerja keras memperkenalkan diri. Selain memperkenalkan nama dan wajah, yang paling penting adalah memperkenalkan program-program yang memikat rakyat.
 
Bahkan, tanpa mengesankan sebagai kampanye politik untuk maju sebagai capres, jika program-program yang dijalankan di tingkat provinsi berhasil dijalankan dan punya dampak positif yang luas di tengah-tengah rakyat, sudah pasti popularitasnya akan jauh lebih luas ketimbang dampak positifnya.
 
Apa yang dilakukan Joko Widodo dengan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) misalnya, meskipun manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh warga Jakarta yang miskin, namun karena dianggap positif, popularitas program ini jauh melintasi batas wilayah DKI Jakarta. Saya kira, sebagian besar rakyat Indonesia mengetahui ada program KJS.
 
Popularitas KJS makin melonjak setelah ada upaya interpelasi dari DPRD DKI Jakarta. Ada yang menduga, interpelasi untuk menjatuhkan, atau setidaknya untuk memperburuk citra Jokowi. Dugaan itu ternyata salah besar karena publik tampak semakin pro Jokowi dan banyak yang mengecam para inisiator interpelasi.
 
Di sini, peranan media massa sangat penting. Popularitas Joko Widodo tak bisa lepas dari peranan media massa. Pada saat popularitas sudah melonjak, para pemilik partai akan mengambil keputusan pragmatis untuk mencalonkan tokoh yang populer walaupun bukan berasal dari partai mereka. Kasus-kasus seperti ini sudah biasa terjadi pada proses pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi (gubernur), kabupaten (bupati), maupun kota (wali kota).
 
Oleh karena itu, jika ada gubernur atau mantan gubernur yang terbukti sukses memimpin di tingkat provinsi, tak ada salahnya jika kita dorong menjadi pemimpin di tingkat yang lebih tinggi, yakni menjadi presiden RI.

Penulis adalah Founder The Indonesian Institute.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online