indexArtikel Lainnya



Podium


Pemilu dan Perubahan yang Lebih Baik

Rabu, 31 Juli 2013 | dibaca: 5507

Tidak ada demokrasi sejati tanpa penegakan hukum.

Junaidi Hanafiah SH

Untuk apa pemilihan umum (pemilu) dijalankan? Antara lain untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam perspektif penyelenggaraan negara, perubahan yang diharapkan dari pemilu adalah terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis.
 
Cita-cita inilah yang muncul pada saat Pemilu 1999 dijalankan, yang merupakan pemilu pertama di era perubahan politik di Indonesia, dari rezim Orde Baru menuju Orde Reformasi. Dalam batas-batas tertentu, cita-cita itu bisa dicapai, yang ditandai terutama dengan berkembangnya kebebasan politik dan terpenuhinya (sebagian) hak-hak sipil.
 
Sayangnya, hingga memasuki pemilu ketiga (2009), perubahan yang hakiki belum bisa dicapai, yakni terciptanya pemerintahan yang dijalankan secara demokratis, bisa menyejahterakan rakyat, dan terbebas dari korupsi. Hingga saat ini, demokratisasi masih tersendat, sebagian besar rakyat masih berada dalam kubangan kemiskinan, dan korupsi makin merajalela.
 
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali memasuki zaman gelap, dengan pemerintahan yang otoriter, membelenggu kebebasan sipil, makin jauh dari kesejahteraan, dan korupsi menjadi hal yang dianggap lumrah dan biasa saja, bukan kejahatan.
 
Tanda-tanda menuju ke arah itu sudah mulai terlihat, misalnya banyak kalangan yang menganggap era Soeharto lebih baik dari era sekarang. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat akan dikembalikan ke mekanisme musyawarah mufakat di DPRD, dan Undang-Undang Ormas yang isinya jelas-jelas membelenggu kebebasan sipil pun dipaksa disahkan walaupun ditentang oleh hampir semua aktivis ormas.

Bagaimana agar kondisi ini tidak terus memburuk? Jalan keluar yang paling memungkinkan adalah dengan menjalankan pemilu yang didasarkan dan dijalankan dengan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu yang kemudian melahirkan pemimpin baru yang baik dan mampu membawa Indonesia ke alam demokrasi yang hakiki, yakni demokrasi yang tidak semata berhenti pada proses, tapi juga pada tujuan dan cita-cita yang diinginkannya.
 
Dengan demikian, perubahan politik yang diharapkan lahir dari pelaksanaan pemilu yang paling pokok adalah, seperti disinggung di awal tulisan ini, terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratis yang dimaksud tak semata prosedural, tapi dalam pengertiannya yang hakiki, yang ditandai dengan: pertama, melahirkan pemerintahan yang bisa dijalankan secara efektif dan stabil. Stabil bukan dalam pengertian antiperubahan, tapi kesinambungan perubahan yang terus dijaga secara konstruktif.
 
Kedua, mampu melahirkan dan menjalankan sistem perekonomian negara yang menyejahterakan rakyat. Apakah sistem yang dimaksud cenderung mengarah ke sosialis, liberal, atau neo-liberal bukan hal yang perlu diperdebatkan. Yang lebih penting adalah kemampuannya menyejahterakan rakyat.
 
Ketiga, mampu menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel. Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam pemerintahan yang demokratis. Bahkan bisa dikatakan, jika demokrasi diumpamakan fisik seseorang maka penegakan hukum merupakan jiwanya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa penegakan hukum.
 
Keempat, memberi jaminan kebebasan sipil untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, beragama dan berkeyakinan, serta mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak. Hak-hak sipil paling dasar ini secara normatif sudah ada dalam konstitusi (UUD 1945 pascaamendemen), namun dalam penerapannya masih membutuhkan upaya-upaya yang lebih keras lagi.
 
Kelima, memberi jaminan kebabasan pers yang mendidik. Kebebasan pers adalah satu hal, dan mendidik adalah hal lain. Dalam memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi, kebebasan pers akan menjadi penunjang demokrasi yang sangat efektif, dengan satu syarat bahwa kebebasan yang dijalankan tetap berada dalam panduan moral untuk memberikan pendidikan politik yang konstruktif bagi segenap rakyat.

Keenam, merancang dan menjalankan sistem pemilu yang mampu melahirkan suksesor yang lebih baik. Pemimpin yang baik adalah yang bisa melahirkan generasi pelanjut yang lebih baik. Pemerintahan yang baik adalah yang dijalankan secara baik, dan mampu menjaga kontinuitas pemerintahan selanjutnya ke arah yang lebih baik.
 
Jika perubahan yang konstruktif semacam ini tidak bisa dilahirkan dalam pemilu maka proses demokratisasi yang kita perjuangkan sejak 1998 itu akan tetap mati suri atau jalan di tempat. Suatu kondisi yang sama sekali tidak kita harapkan.
 
Gejolak politik yang terjadi di Mesir kita jadikan pelajaran penting bahwa jika pemilu gagal melahirkan perubahan yang labih baik maka segala kemungkinan buruk bisa saja terjadi, seperti kudeta militer atau kerusuhan sosial yang memakan banyak korban jiwa.
 
Karena itu, mari kita jadikan Pemilu 2014 sebagai momentum untuk mendorong perubahan-perubahan politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang jauh lebih baik dari yang ada saat ini. Komitmen inilah yang harus kita bangun, jaga, dan realisasikan.

Penulis adalah Founder The Indonesian Institute.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online