indexArtikel Lainnya



Podium


Pilpres dan Penyelamatan Indonesia

Jumat, 13 Juni 2014 | dibaca: 5464

Pilpres bisa dijadikan momentum untuk berkomitmen menyelamatkan (keutuhan) Indonesia.

Dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang tengah berkompetisi menuju Istana, ada di antaranya yang memakai tagline “Selamatkan Indonesia”. Publik layak bertanya, diselamatkan dari apakah negeri ini oleh pasangan capres-cawapres?

Banyak pihak mengatakan, negeri ini harus diselamatkan dari ancaman disintegrasi, mengingat bangsa ini sangat luas dan beragam penduduknya. Tapi, ancaman disintegrasi seperti apa? Menurut saya, ini masih perlu dielaborasi lebih jauh.

Saat era Orde Baru, disintegrasi kerap diidentikkan dengan kemungkinan terpisahnya provinsi-provinsi tertentu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan keluar mencegah ancaman ini dilakukan dengan “tangan besi”, menegakkan otoritas pemerintah pusat tanpa bisa diinterupsi.

Akibatnya apa? Saat “tangan besi” itu patah terkena arus demokratisasi pada Mei 1998 dan sudah tak mampu lagi menjaga keutuhan NKRI, provinsi (Timor Timur) pun terlepas tak lama setelah rezim Orde Baru berakhir. Timor Timur menjadi negara sendiri yang berdaulat, Republik Demokratik Timor Leste.

Apakah dengan demikian pola tangan besi seperti era Orde Baru perlu ditegakkan kembali agar Indonesia tetap utuh? Keinginan tampilnya pemimpin yang tegas–dalam pengertian fisik—bisa jadi karena terobsesi mengembalikan kejayaan Orde Baru. Bukti-bukti munculnya obsesi ini sudah tampak.

Pertama, ditandai keinginan “menertibkan” paham keagamaan yang dianggap melenceng. Kedua, munculnya gagasan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga, ada indikasi keterlibatan bintara pembina desa (babinsa) dalam mengarahkan pilihan warga.

Ancaman Sesungguhnya
Menurut saya, ancaman yang sesungguhnya dihadapi saat ini bukan lagi disintegrasi dalam pengertian terpisahnya provinsi-provinsi dari NKRI.

Ancaman disintegrasi tak lagi vertikal, pusat-daerah, tapi lebih kepada disintegrasi horizontal, yakni pertikaian antarwarga negara yang disebabkan kesenjangan ekonomi yang kian lebar karena minimnya pemahaman dan kesadaran untuk hidup secara berdampingan dalam perbedaan suku, agama, dan antargolongan.

Kedua, sebab ini berjalan berkelindan. Hal yang pertama menjadi potensi konflik laten, yang kedua bisa menjadi pemicu efektif dengan tingkat destruksi yang amat tinggi. Oleh karena itu, menurut saya, ada dua hal yang harus segera diperhatikan. Pertama, ancaman terhadap kebinekaan. Ancaman ini sering juga disebut intoleransi.

Ada bebarapa kejadian, lebih tepatnya kasus kekerasan, yang disulut karena sentimen agama. Baru-baru ini, bahkan terjadi di Yogyakarta, kota yang terkenal tertinggi tingkat toleransinya. Penyerangan terhadap umat Katolik yang tengah berdoa dan perusakan sebuah bangunan yang dipakai umat Kristen untuk beribadah merupakan isyarat penting, ada persoalan serius mengenai kebinekaan di negeri ini.

Kedua, ancaman penegakan hak asasi manusia (HAM). Semangat demokratisasi seyogianya berkelindan dengan semangat menghormati hak-hak asasi. Ini karena demokrasi tidak bisa dibangun tanpa ada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Masalahnya, praktik demokratisasi kerap menistakan kelompok minoritas yang disebabkan mereka “kalah suara”. Pengambilan keputusan “demokratis” melalui pemungutan suara memang meniscayakan “suara mayoritas” menjadi pemenang. Tapi, demokrasi prosedural semacam ini jika tidak dibarengi substansiasi demokrasi, akan ada bahaya yang mengintip untuk mengancam, tidak sekadar intoleransi, tapi juga bisa mengarah kepada penistaan hak-hak asasi.

Ada banyak kasus penistaan hak-hak asasi, seperti yang menimpa para penghayat keagamaan yang bukan mainstream di negeri ini. Sebut saja para penganut Ahmadiyah dan Syiah. Kedua kelompok ini menjadi langganan penistaan. Mereka tak jarang terlunta-lunta di kampungnya karena rumah dan tempat ibadah mereka dibakar.

Program Penyelamatan
 Hal pertama yang perlu diperhatikan, dengan menyejahterakan rakyat, memberikan kesempatan berusaha dan bekerja untuk sebanyak-banyaknya warga negara. Namun yang tidak kalah penting, memberikan kesempatan pendidikan serta pemberian pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Ornag miskin dibantu dengan program sekolah dan pengobatan gratis. Hanya dengan pendidikan dan kesehatan yang layak, siapa pun bisa bertahan hidup dan mampu menyejahterakan dirinya. Hilangnya kesempatan bekerja dan berusaha pada umumnya disebabkan minimnya tingkat pendidikan dan sulitnya mendapatkan pengobatan yang layak.

Kedua, dalam konstitusi jelas dikatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945). Praktik-praktik penistaan terhadap peribadatan yang dianggap melenceng dari ajaran mainstream tentu bertentangan dengan ketentuan ini.

Artinya, penegakan hukum menjadi keniscayaan untuk menjaga kebinekaan, di samping yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesadaran dalam menghormati keberadaan agama-agama dengan keragaman mazhabnya masing-masing.

Mari lihat, dari visi, misi, dan program capres-cawapres yang ada, pasangan mana yang lebih sesuai dan visibel untuk menjalankan kedua program ini. Tidak ada gunanya menggembor-gemborkan “selamatkan Indonesia” jika dalam visi, misi, dan programnya justru mengabaikan kesejahteraan dan menihilkan perbedaan-perbedaan yang menjadi hak setiap warga negara.

Dengan memilih pasangan capres-cawapres yang tepat, pemilihan presiden (pilpres) bisa dijadikan momentum untuk berkomitmen menyelamatkan (keutuhan) Indonesia.

*Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online