indexArtikel Lainnya



Podium


MenungguKabinet Jokowi

Jumat, 08 Agustus 2014 | dibaca: 5950

Kabinet yang dibutuhkan Jokowi lebih dari sekadar zaken kabinet.

Tanpa mengabaikan proses gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK), kita tetap yakin apa yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan berubah. Argumen kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) perlu pembuktian yang tidak gampang.

Kalau hanya klaim, siapa pun bisa melakukan. Klaim kemenangan bisa dilakukan Prabowo-Hatta, tetapi atas dasar apa? Inilah pertanyaan yang perlu dijawab secara lugas. Jika hanya klaim sepihak tak ada gunanya. Apalagi kalau sekadar berdasarkan rumor, kabar angin, dan isu-isu yang dikembangkan di media sosial yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Atas dasar keyakinan bahwa keputusan MK tidak akan mengubah hasil secara signifikan, akan lebih baik jika kita fokus pada apa yang seharusnya dilakukan pasangan capres-cawapres terpilih.

Kabinet seperti apa yang akan dipimpin Presiden Jokowi menjadi penting untuk kita perbincangkan. Kabinet yang baik dan sesuai harapan publik sedikit banyak akan mengurangi keraguan para pendukung Prabowo pada Jokowi.

Jokowi sebagai Simbol
Joko Widodo alias Jokowi tak sekadar nama. Dia sudah menjadi representasi dari sejumlah simbol politik. Di antara simbol-simbol politik yang identik dengan Jokowi adalah blusukan, jujur, sederhana, dan bekerja.

Blusukan menjadi trendsetter yang tak bisa dilepaskan dari sosok Jokowi. Blusukan sama sekali berbeda dengan turba (turun ke bawah) yang sudah populer sejak masa Soeharto.

Turba artinya orang yang berada di atas turun ke bawah. Turba menjadi simbol kesenjangan posisi dan strata sosial. Turba menjadi kosakata yang membedakan penguasa dengan rakyatnya.

Sementara itu, blusukan menjadi simbol kebersamaan, lebih dari sekadar kedekatan, tapi �manunggal� antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Karena pemimpin hakikatnya berasal dari rakyat maka blusukan menjadi keniscayaan. Istilah blusukan akan terdengar aneh untuk para elite yang dalam kehidupan sehari-harinya jauh dari rakyat.

Selain blusukan, yang juga lekat dengan Jokowi adalah jujur, sederhana, dan bekerja. Ketiga kata ini menjadi sangat populer karena menjadi bagian dari lirik lagu hip-hop yang dinyanyikan Muhammad Marzuki (�Kill The DJ�) dari Yogyakarta.

Kejujuran menjadi penekanan dalam memilih calon pemimpin karena segala kejahatan, termasuk kejahatan para penguasa, lebih banyak berawal dari ketidakjujuran.

Banyak kalangan menganggap remeh ketidakjujuran dengan mengatakan �ya sekali-kali tidak apa-apa�. Padahal, justru karena sekali tidak jujur, pasti akan ditutupi dengan ketidakjujuran yang lain. Ketidakjujuran menjadi beranak-pinak.

Seperti kejujuran, kesederhanaan juga penting bagi seorang pemimpin. Saat ini, kesederhanaan sudah menjadi anomali, hal yang aneh bagi pemimpin.

Sementara itu, sebagian besar rakyat berada dalam kemiskinan, para elite umumnya hidup dalam gelimang kemewahan. Pemimpin boleh saja kaya raya sepanjang kekayaannya diperoleh secara sah dan halal, tapi kaya raya tidak identik dengan bermewah-mewah.

Untuk ukuran umumnya orang Indonesia, Jokowi bukan orang miskin. Ia memiliki kekayaan miliaran rupiah dari hasil usahanya sebagai pengusaha mebel yang sudah menembus pasar mancanegara.

Namun, kekayaan itu tak membuatnya bermewah-mewah. Jokowi tetap sederhana walaupun kursi wali kota dan gubernur sudah didudukinya. Mobilnya tak pernah lebih mewah dari Kijang Innova, pun saat ia sibuk berkampanye keliling Indonesia.

Namun yang lebih penting dari kejujuran dan kesederhanaan adalah �bekerja�. Bekerja adalah fungsi utama pemimpin. Jujur bagus, sederhana juga bagus, tetapi kedua sifat baik ini tidak banyak manfaatnya kalau tidak dibarengi kemampuan bekerja yang baik. Untuk bisa bekerja, pemimpin butuh keberanian karena tidak semua pekerjaan pemimpin bisa disukai semua orang.

Keberanian mengambil risiko tidak disukai, tetapi berdampak konstruktif bagi masa depan bangsa. Itulah bentuk keberanian pemimpin.

Lebih dari Zaken Kabinet
Dengan modal blusukan, jujur, sederhana, dan bekerja, kabinet yang dibutuhkan Jokowi lebih dari sekadar zaken kabinet yang sudah disuarakan banyak orang.

Zaken kabinet artinya kabinet ahli dengan menempatkan orang sesuai kompetensi yang dimilikinya. Tentu akan lebih baik lagi jika kabinet ahli itu bukan berasal dari pemimpin partai politik.

Sebenarnya, para ahli bisa saja berasal dari partai politik karena faktanya memang sudah banyak kaum profesional yang menjadi pimpinan partai politik (parpol). Namun, pemimpin parpol sudah pasti akan terikat dengan kepentingan partainya. Ada konflik kepentingan yang akan mengganggu kinerjanya.

Idealnya, saat menjadi menteri, seorang politikus sudah harus terbebas dari kepentingan partainya. Loyalitasnya pada partai harus lebur saat loyalitas pada negara dimulai. Itu karena saat menjadi pejabat publik ia harus berkomitmen untuk mengabdi pada publik. Ia harus bekerja untuk kepentingan rakyat tanpa diskriminasi.

Tapi pengalaman menunjukkan, banyak anggota kabinet yang berasal dari parpol bekerja atas dasar kepentingan partainya. Anggota kabinet menjadi seperti anggota parlemen yang terhimpun dalam fraksi-fraksi sesuai nama parpol yang mencalonkannya. Karena itu, kabinet presidensial rasanya seperti parlementer.

Anggota Kabinet Jokowi tidak boleh seperti itu. Kabinet Jokowi harus mencerminkan karakteristik Jokowi sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas.

Lebih dari sekadar kabinet ahli yang mumpuni di bidangnya, tapi yang lebih penting adalah ia harus bagian dari rakyat, jujur, sederhana, rajin bekerja, dan berani mengambil risiko untuk kepentingan rakyatnya.

*Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online