indexArtikel Lainnya



Podium


Fenomena Parpol Kembar

Jumat, 12 Desember 2014 | dibaca: 5399

Problem utama parpol di Indonesia yakni absennya pijakan ideologi.

Belakangan muncul fenomena menarik dalam konstelasi politik nasional, yakni munculnya partai politik (parpol) kembar. Partainya satu, tapi dengan dua kepemimpinan yang masing-masing lahir dari proses suksesi yang dianggap sah sesuai versinya. Sampai kolom ini ditulis, ada dua parpol kembar, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

PPP yang satu hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy (Rommy), yang satu lagi hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz. Seperti PPP, Golkar juga memiliki dua kepemimpinan. Pertama hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie, kedua hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono.

Kedua parpol dengan saudara kembarnya masing-masing saling berebut legalitas dan legitimasi publik, juga berebut kantor sekretariat.
Munculnya parpol kembar secara terang disebabkan konflik internal parpol, yang gagal dicari jalan komprominya antarkubu berkonflik. Jika diselisik lebih dalam kenapa konflik muncul, penyebabnya karena dua faktor, internal dan eksternal. Secara internal karena persaingan meraih tampuk kepemimpinan. Secara eksternal karena intervensi pihak lain, terutama pemerintah.

Konflik parpol yang tak bisa disatukan, bukan fenomena baru di negeri ini. Bahkan, di PPP dan Golkar pun bukan yang pertama kali terjadi. Pascakepemimpinan Hamzah Haz, PPP terpecah dan melahirkan partai baru, Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dipimpin Zainuddin MZ dan Bursah Zarnubi. Pascakepemimpinan Jusuf Kalla, Golkar juga terpecah melahirkan partai baru, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang dipimpin Surya Paloh.
Berbeda dengan konflik sebelumnya, yang melahirkan partai baru yang berbeda dari �induknya�, kali ini terpecah dua dengan nama dan lambang sama, dan masing-masing merasa legal dan sah. 

Apakah pola yang sama akan terjadi pada Golkar? Mari kita lihat. Apa pun pola dan bentuknya, fenomena parpol kembar tidak menguntungkan, baik bagi parpol itu sendiri maupun bagi pemerintah sebagai pihak yang dituduh melakukan intervensi. Bagi parpol, jelas akan memecah dukungan publik, serta pasti akan berpengaruh buruk terhadap perolehan suaranya dalam pemilu kelak. Bagi pemerintah, tuduhan intervensi akan menjadi stigma buruk yang bisa berujung pada turunnya tingkat kepercayaan publik.

Dalam kasus PPP dan Golkar, tuduhan intervensi pemerintah sulit dihindari. Itu karena secara faktual PPP versi Rommy dan Golkar versi Agung Laksono didukung pemerintah. PPP Rommy dibuktikan dengan pengesah�an menkumham, dan Golkar Agung Laksono dibuktikan dengan afiliasi politiknya dengan koalisi pemerintah.
Apakah intervensi pemerintah dibenarkan? Saya kira, dalam politik, yang menjadi pertimbangan bukan semata soal benar atau tidak benar, melainkan juga soal kepentingan dan bagaimana efeknya bagi masyarakat. 

Pemerintah berkepentingan menjaga kebijakan-kebijakan politiknya di parlemen. Hal itu hanya bisa dilakukan jika ada tambahan suara dari Koalisi Merah Putih. Jika program-program berjalan baik, mendapat dukungan cukup dari parlemen, sudah tentu efeknya juga akan baik bagi masyarakat.
Oleh karena itulah, saat bicara kepentingan, baik pemerintah maupun parpol sama-sama mempunyai pijakan yang dianggapnya konstruktif. Tidak perlu heran jika pada fenomena munculnya parpol kembar, terdapat pola hubungan simbiosis mutualistis antara pemerintah, yang punya kepentingan untuk menambah dukungan bagi kebijakan-kebijakan politiknya, dan parpol yang punya kepentingan untuk ikut ambil bagian dan manfaat dari kekuasaan yang dimiliki pemerintah.

Dengan demikian, meski pemerintah dianggap salah maka kesalahan itu pada hakikatnya juga ada pada parpol bersangkutan. Jika parpol solid dan berkomitmen kuat untuk menjadi penyeimbang pemerintah, dibujuk dan diintervensi dengan cara apa pun tidak akan goyah.
Hal yang perlu digarisbawahi, ada atau tidak adanya intervensi pemerintah, parpol yang pijakan ideologi dan konsolidasi internalnya rapuh pasti akan mudah terserang virus konflik internal. Inilah salah satu problem umum utama parpol kita; absennya pijakan ideologi, yang ada hanya kepentingan jangka pendek yang dibalut dengan (seolah) kepentingan ideologi.

Konsolidasi internal antarpemimpin juga rapuh karena masing-�masing memiliki ambisi untuk berkuasa. Pada situasi normal, ambisi biasanya masih bisa diredam. Namun, ibarat api dalam sekam, saat berlangsung suksesi kepemimpinan, ambisi itu membun�cah ke permukaan dan tak jarang saling berbenturan satu sama lain. Mahkamah parpol yang ada dalam struktur formal setiap parpol, yang seyogianya berfungsi mendamaikan, malah kerap dijadikan alat satu pihak untuk menafikan pihak lain. 

Apakah kondisi destruktif ini bisa diatasi? Menurut saya sangat bisa. Syaratnya, semua pihak (pemimpin, kader, dan anggota) dalam parpol tersebut, memiliki komitmen yang sama untuk merealisasikan visi dan misi parpolnya. Ini yang pertama.
Kedua, jika parpol tidak mau diintervensi pemerintah, ingin terbebas dari konflik yang mengarah pada perpecahan, ia harus berdiri di atas pijakan ideologi yang kokoh, yang bisa dibedakan secara signifikan dengan (ideologi) parpol lainnya. 

Sikap apa pun yang dipilih (misalnya penyeimbang pemerintah), jika dibangun di atas pijakan idelogi yang kokoh, niscaya konsolidasi internal antar kader dan pemimpinnya akan memiliki ikatan kuat. Parpol menjadi imun dari intervensi pihak mana pun, termasuk jika ada kekuatan internal yang berupaya memecah belah.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online