indexArtikel Lainnya



Podium


Mengakhiri Krisis Parlemen

Jumat, 26 Desember 2014 | dibaca: 5153

Sudah waktunya KMP-KIH melebur menjadi satu kekuatan parlemen menyumbangkan gagasan terbaik demi kepentingan yang lebih luas.

Ketua KPPUU DPD Gede Pasek Suardika (tengah) bersama Anggota F.Demokrat DPR Ruhut Sitompul (kedua kanan), Anggota F.PKB DPR Abdul Malik Haramail (kanan), Anggota F.PAN DPR Totok Daryanto (kedua kiri) ANTARA FOTO


Melewati bulan pertama setelah dilantik, seluruh anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) benar-benar memakan gaji buta. Mereka menerima gaji, padahal belum ada satu pun keputusan konkret yang mereka hasilkan. Selama satu bulan, pekerjaan mereka hanya berantem, rebutan jabatan pemimpin komisi dan alat kelengkapan dewan yang lain hingga memunculkan parlemen tandingan.

Mulai ada titik terang setelah diupayakan rekonsiliasi (islah) antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun, hingga memasuki masa reses, tetap belum ada dampak positif yang benar-benar bisa dirasakan segenap rakyat yang memilihnya.
Kondisi tak elok ini tak boleh dibiarkan. Dampak negatifnya sudah bisa kita rasakan saat ini. Wajah perpolitikan nasional semakin memburuk. Kepercayaan publik pada partai-partai—terutama yang tengah berkonflik—turun drastis. Banyak kejadian negatif di tengah-tengah masyarakat, tidak mendapat perhatian dari segenap anggota parlemen. Tak ayal, citra parlemen pun kian rontok di mata publik. Dengan citra yang rontok, parlemen mustahil mampu membangun hubungan yang proporsional, baik dengan pemerintah (eksekutif) sebagai mitra kerjanya maupun dengan lembaga-lembaga politik lainnya.

Harus segera disadari bahwa segenap anggota parlemen dipilih bukan untuk memikirkan nasibnya sendiri, mengejar jabatan apa dan bagaimana memanfaatkan jabatan itu untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Setiap anggota parlemen memiliki titipan amanat dari konstituen yang memilihnya, dan amanat itu harus dijalankan sesuai fungsi, peran, dan tanggung jawab yang diembankan pada dirinya.

Simpati publik yang mulai terbangun atas kinerja Kabinet Kerja pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan sampai terdampak atas apa pun yang dilakukan parlemen. Sebagai penyalur aspirasi publik, selayaknya parlemen juga mendapatkan dukungan, terutama dalam melakukan kontrol atas kinerja pemerintah yang kini tampak bergairah. Sikap sinis publik terhadap parlemen selayaknya dihentikan dengan cara mulai menjalankan tugas-tugasnya secara serius.

Untuk melakukan kontrol yang efektif, pada saat pemerintah menetapkan terapi kejut dengan langkah-langkah yang menimbulkan efek “aha” di mata publik, ada baiknya parlemen juga melakukan langkah yang sama, terutama di tingkat komisi yang sekarang mulai berfungsi. Pascakrisis parlemen, selayaknya masing-masing komisi menyampaikan program-program unggulan, terutama di bidang pengawasan dan regulasi. Prioritasnya tentulah disesuaikan dengan kebutuhan komisi-komisi yang dibentuk, dengan mengaitkannya dengan kebutuhan rakyat.

Alangkah eloknya jika energi perseteruan politik yang terjadi diarahkan demi memberikan masukan-masukan konstruktif kepada pemerintah. Bagaimanapun, kerja sama politik dibutuhkan oleh pemerintah baru. Tetapi, mengingat kepentingan partai-partai politik berbeda, pemerintah tidak bisa hanya menunggu datangnya dukungan, melainkan harus lebih proaktif mendekati pihak-pihak yang kemungkinan mengambil keuntungan dari kelemahan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu, pembantu-pembantu presiden (menteri-menteri) harus sedapat mungkin membuka diri dengan parlemen, termasuk mendialogkan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak populis seperti pengurangan subsidi BBM yang mendapat penolakan keras dari kubu KMP.
Jika parlemen sudah merancang langkah-langkah yang konstruktif, pemerintah dengan sendirinya akan menyesuaikan diri. Tidak seperti yang terjadi saat ini, antara pemerintah dan parlemen seolah berjalan sendiri-sendiri. Parlemen sibuk dengan konflik dan pemerintah sibuk mengejar target pencapaian-pencapaian program yang sudah dijanjikan. Dalam menjalankan program-programnya, pemerintah tidak mendapatkan sparring partner yang memadai dari parlemen.

Tanpa sparring partner, kerja pemerintah terkesan baik karena melaju kencang tanpa hambatan yang berarti dari parlemen. Dalam jangka panjang, kondisi semacam ini tidak menguntungkan karena akan menumbuhkan sistem politik yang tidak sehat akibat dari perimbangan kekuasaan yang tidak berjalan secara proporsional.Check and balances yang dibutuhkan untuk menyehatkan sistem demokrasi tidak berfungsi.

Sudah waktunya KMP-KIH melebur menjadi satu kekuatan parlemen yang mampu menyumbangkan gagasan terbaik yang dimiliki demi kepentingan yang lebih luas. Usai pemilu seyogianya usai pula pertikaian. Kalaupun ada pihak yang ingin meneruskan perebutan kursi presiden dan wakil presiden, selayaknya menunggu lima tahun lagi, bukan dengan memulainya saat ini, misalnya dengan berharap pemerintahan baru akan jatuh di tengah jalan.
Jangan sampai agenda setting dari masing-masing partai politik demi tujuan sektoral justru menggantikan agenda-agenda nasional, terutama untuk menata Indonesia baru agar tampil lebih baik dan apik di masa datang.

Untuk itulah, prioritas program anggota parlemen dalam masa reses ini selayaknya ditujukan kepada persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Musim hujan yang sudah mulai di beberapa daerah yang menimbulkan banjir dan bencana tanah longsor yang memakan banyak korban jiwa, misalnya, selayaknya menjadi perhatian bersama. Mestinya pemerintah dan parlemen sudah mempunyai sistem kerja tersendiri untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang sudah rutin ini.

Krisis parlemen harus segera diakhiri. Kepercayaan publik terhadap parlemen harus segera dibangun, dengan langkah-langkah kerja yang konstruktif. Mendengarkan, menyerap, dan menyalurkan aspirasi rakyat. Tapi, jika aspirasi tak tertransformasi dalam kerja-kerja real eksekutif (pemerintah), tentu akan sia-sia belaka. Agar tidak sia-sia, kemitraan parlemen dengan pemerintah harus segera dibangun dan direalisasikan.

Penulis adalah  Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.    







 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online