indexArtikel Lainnya



Podium


Presiden (Bukan) Petugas Partai

Jumat, 17 April 2015 | dibaca: 5307

Partai dianggap punya kepentingan sempit yang bisa mengganggu kepentingan negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah petugas partai. Ia adalah Presiden RI yang diikat konstitusi dan undang-undang (UU). Sesuai ketentuan konstitusi, Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang disumpah untuk menjalankan konstitusi, undang-undang, dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Berbakti kepada nusa dan bangsa, inilah kata kunci posisi dan tugas Presiden. Karena itu, saat ada yang mengharuskannya menjadi petugas partai, ini dianggap bisa berpotensi penyalahgunaan jabatan dan wewenang, bukan untuk kepentingan nusa dan bangsa, tapi untuk kepentingan partai yang menugaskannya.

Memang ada yang mencoba menafsirkan frasa petugas partai sebagai konsekuensi logis dari Undang-Undang Pemilihan Presiden (UU Pilpres) yang mengharuskan calon presiden (capres) diajukan partai politik (parpol) atau gabungan parpol dengan batas persentase perolehan suara tertentu (presidential threshold). 

Artinya, tanpa peran parpol, seseorang tidak bisa menjadi capres. Jadi, parpol berperan signifikan menjadikan atau tidak menjadikan seseorang menjadi presiden.

Pada posisi inilah Presiden Jokowi berada. Sebagai capres, Jokowi tidak bisa lepas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Setelah duduk menjadi presiden, ia diingatkan senantiasa berada dalam jalur partai yang telah mendukungnya, partai yang telah mengantarkannya ke singgasana kepresidenan.

Dengan demikian, sejatinya tidak ada yang salah dengan frasa presiden petugas partai. Faktanya, Jokowi memang petugas partai. Sebagai artinya, ia adalah kader partai yang ditugaskan menjadi Presiden RI. Dalam menjalankan tugas sebagai Presiden RI, Jokowi harus tetap berkomitmen memperjuangkan ideologi partainya.

Ideologi PDIP saya kira sudah jelas dan tegas, ideologi kebangsaan. Jika paham kebangsaan ini benar-benar diimplementasikan untuk mempersatukan kepentingan berbagai kelompok, suku, ras dan agama;  tentu kita sangat setuju. Tidak ada pertentangan antara tugas presiden dengan paham kebangsaan semacam itu. 

Lantas kenapa publik mempersoalkan penyebutan Jokowi petugas partai? Ini karena kita sudah terbiasa mempertentangkan kepentingan partai dengan kepentingan bangsa dan negara. Partai dianggap punya kepentingan sempit yang bisa mengganggu kepentingan negara.
Lebih dari itu, partai tak jarang dibuat seperti barang najis yang siapa pun bersentuhan dengannya dianggap ikut terkena najis. 

Jadi, problem utama alasan publik melayangkan protes keras atas penyebutan Jokowi sebagai petugas partai adalah karena posisi partai yang masih dipersepsikan sebagai institusi yang punya kepentingan sempit, yang bertolak belakang dari kepentingan publik, kepentingan rakyat banyak, atau secara normatif kepentingan nusa dan bangsa; sebagaimana ditegaskan dalam isi sumpah presiden (dan wakil presiden).

Mengapa parpol dipersepsi sedemikian buruk? Menurut saya ada dua sebab utama. Pertama, persepsi tidak lahir di ruang hampa. Persepsi terbangun karena ada realitas objektif yang terus-menerus mengemuka. Ada gejala yang sambung-menyambung hingga lama kelamaan menumbuhkan persepsi yang seolah-olah menjadi aksioma yang bisa diyakini kebenarannya.

Banyak aktivis partai bermasalah, terjerat kasus korupsi, dan kasus-kasus lain yang bisa menyulut kebencian publik kepada parpol. Pada tataran tertentu, mungkin bisa berkelit bahwa yang terjerat kasus adalah pihak tertentu, individu dari aktivis, bukan institusi kepartaiannya.
Tapi, jika kejadian itu terus-menerus hingga sampai tahap kesulitan membedakan antara individu dan institusi , wajarlah kemudian partai dipersepsi sangat buruk oleh publik.

Kedua, dalam sejarah kepartaian di Indonesia, terdapat upaya-upaya yang dilakukan negara untuk memberangus parpol. Presiden Soekarno di luar peranannya yang besar dalam memerdekakan Indonesia dari cengkeraman penjajah, serta dalam upaya membangun karakter dan dasar-dasar kebangsaan, juga memiliki penggalan sejarah memberangus parpol. 

Dekrit Presiden  pada 5 Juli 1959 menjadi titik balik sejarah awal penguburan partai-partai. Ini ditandai dengan pembubaran Konstituante oleh Presiden Soekarno.

Konstituante adalah perwakilan resmi partai-partai yang menjadi bagian penting dalam sejarah perumusan dasar-dasar negara dengan beragam pernik-perniknya. Saat konstituante dibubarkan dengan tangan kekuasaan, ketika itulah partai-partai sebagai salah satu pilar penting demokrasi telah diruntuhkan. Tanpa partai, demokrasi berubah menjadi otokrasi. Konstitusialisme berubah menjadi otoritarianisme.

Upaya penguburan partai-partai berlanjut hingga Presiden Soeharto berkuasa, dengan cara yang lebih menyakitkan. Keberadaan partai-partai diakui, namun peranannya dikebiri. Partai-partai menjadi seperti binatang peliharaan, yang diberi makan oleh negara, tapi bisa disembelih kapan saja jika negara mau. Parpol yang mendukung pemerintah tidak disebut sebagai parpol. Ini karena pemerintah alergi dengan parpol.

Dua sebab inilah saya kira membuat parpol hanya diakui peranannya secara proporsional oleh kalangan tertentu, yang memahami betul posisi dan peranan parpol dalam sistem ketatanegaraan dan alasan peranan yang signifikan itu menjadi berbanding terbalik dalam realitas objektif.

Kembali ke topik utama tulisan ini, jika dikembalikan pada posisi dan peranan partai yang sesungguhnya, tentu tak ada masalah dengan penyebutan presiden sebagai petugas partai. Tapi, jika partai-partai (baca: para aktivisnya) terus memperkuat pesepsi publik dengan tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan fungsi dan peranan parpol, inilah yang membuat publik tidak sudi mendengar ungkapan frasa presiden sebagai petugas partai.  


Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online