indexArtikel Lainnya



Podium


Menolak Hukuman Mati?

Kamis, 30 April 2015 | dibaca: 5453

Sudah banyak eksekusi dilakukan bagi bandar atau pengedar narkoba, tetapi bisnis haram ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.

Menjelang pelaksanaan eksekusi terhadap sepuluh terpidana mati yang sudah sekian lama direncanakan, muncul penolakan dalam skala masif, dengan tekanan politik yang tidak bisa dianggap remeh.

Penolakan tak hanya datang dari negara-negara para terpidana berasal, seperti Australia, Prancis, Brasil, Nigeria, Ghana, dan Filipina. Penolakan juga datang dari dalam negeri, terutama menyangkut kasus yang menimpa Mary Jane Fiesta Veloso, terpidana mati asal Filipina.

Mary Jane, yang ditulis sebagian media di Indonesia sebagai ratu heroin, ternyata mendapat pembelaan dari para aktivis. Karena menurut informasi yang layak dipercaya, terpidana yang berprofesi sebagai buruh migran ini merupakan korban perdagangan manusia (human traficking) yang dijebak menjadi kurir oleh sindikat pengedar narkoba yang tidak diketahuinya.

Mary Jane merupakan perempuan miskin yang tidak berdaya. Untuk menyambung hidup, ia terpaksa menjadi buruh migran. Sayangnya, ia ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, karena kedapatan membawa 2,622 kilogram heroin. Setelah melalui proses hukum yang panjang, Pengadilan Negeri Sleman akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Upaya hukum lanjutan terus diupayakan para penasihat hukumnya, dari peninjauan kembali (PK) hingga permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo.

Dukungan terhadap Mary Jane datang bertubi-tubi. Hampir semua aktivis menyuarakan agar hukuman mati terhadap dirinya dibatalkan atau setidaknya ditunda. Dari juara tinju asal Filipina Manny Pacquiao hingga para aktivis Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Migrant Care, dan lain-lain meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan hukuman mati terhadap Mary Jane.

Melihat kondisi Mary Jane, para aktivis seolah melihat para buruh migran warga negara Indonesia (WNI) yang tengah menghadapi persoalan serupa, yakni dalam ancaman hukuman mati di negara-negara tempat mereka bekerja. Mereka tidak berdaya, penuh keterbatasan, dan dituduh melakukan kejahatan luar biasa. Kalaupun benar mereka melakukan kejahatan itu, hampir bisa dipastikan karena terpaksa atau karena hal lain yang tanpa disadarinya telah membuat mereka terjerat dalam lingkaran kejahatan.

Di samping itu, saat-saat menjelang eksekusi dilakukan, ada “kabar baik” dari Filipina. Ada pengakuan dari Maria Kristina Sergio, tersangka yang telah merekrut Mary Jane, ternyata menyerahkan diri ke kantor polisi Cabanatuan City, Filipina. Kabar ini bisa menjadi novum (bukti baru) untuk menyelamatkan Mary Jane.

Sayangnya, setelah disampaikan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo kepada Presiden Joko Widodo, menurut Jaksa Agung, presiden tetap meminta semua dijalankan sesuai ketetapan hukum. Namun, hanya beberapa saat sebelum eksekusi dilakukan, presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung agar eksekusi Mary Jane ditunda dengan pertimbangan menunggu proses hukum di Filipina selesai.

Sementara itu, delapan terpidana lainnya telah dieksekusi pada Rabu (29/4) dini hari pukul 00.25 WIB. Mereka adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (yang terkenal dengan sebutan duo Bali Nine asal Australia), Martin Anderson (Ghana), Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudili Oyatanze (Nigeria), Rodrigo Gularte (Brasil), serta Zainal Abidin (Indonesia). Selain Mary Jane, yang ditunda eksekusinya adalah Freddy Budiman (Indonesia), dengan alasan menunggu proses hukum PK yang tengah diajukannya.

Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi publik, terutama terkait hukuman terhadap Mary Jane. Namun, karena eksekusi tetap dijalankan untuk yang lain, penolakan terhadap hukuman mati tentu akan tetap disuarakan, terutama oleh kalangan aktivis pegiat hak-hak asasi manusia (HAM).

Ada dua alasan pokok mengapa hukuman mati seyogianya ditolak. Pertama, bertentangan dengan konstitusi (UUD RI 1945) yang menjamin HAM. Dalam Pasal 28A UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”  Pemberlakuan hukuman mati dianggap sebagai bentuk perampasan hak hidup seseorang.

Kedua, masih maraknya kasus peradilan sesat, menjatuhkan hukuman tanpa keadilan, serta kemungkinan-kemungkinan lain yang memengaruhi majelis hakim untuk mengambil keputusan secara tidak proporsional. Jika putusannya kurungan penjara, berapa tahun pun lamanya masih tetap punya kesempatan untuk membela diri sewaktu-waktu terungkap adanya kesalahan fatal atas keputusan yang dijatuhkan kepada dirinya. Namun, jika vonis yang dijatuhkan hukuman mati, kesempatan membela diri itu tertutup sudah.

Begitu pun jika hukuman yang dijatuhkan, misalnya sudah tepat, tentu masih ada kesempatan bertaubat bagi pelakunya. Namun, kesempatan itu tertutup sudah manakala pelakunya sudah berkalang tanah.

Selain dua alasan pokok tadi, masih ada sejumlah alasan tambahan yang bisa memperkuat argumen penolakan hukuman mati. Alasan ini, misalnya memperburuk citra Indonesia di mata dunia, mempersulit Indonesia untuk membela warga negaranya yang menjadi pesakitan sebagai terpidana mati di negara-negara lain, dan efek jera yang diharapkan dari fungsi hukuman belum tentu bisa berjalan efektif. Sudah banyak eksekusi dilakukan bagi para bandar atau pengedar narkoba, namun bisnis haram ini tetap saja ada dan bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. (*)

Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.








 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online