indexArtikel Lainnya



Podium


Presiden untuk Semua

Jumat, 15 Mei 2015 | dibaca: 5383

Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika masih ada kepala negara yang belum terbebas dari ikatan primordial kepartaiannya.

Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, baru-baru ini, patut diapresiasi sebagai bentuk sikap kenegarawanan seorang kepala negara. Ia memosisikan diri berdiri sejajar untuk semua golongan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi hadir dan memberikan sambutan dalam Pelantikan dan Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta. Presiden disambut hangat oleh segenap kader PAN yang hadir dan semua pemimpin partai lain, baik dari jajaran Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Kehangatan penyambutan yang ditunjukkan para pemimpin partai KMP, serta pemberian kesempatan memberikan sambutan dalam hajatan resmi partai KMP telah mencairkan hubungan, bukan saja antara presiden dan semua pemimpin partai. Tapi, ini juga bisa mempererat hubungan antar elite partai yang ada di negeri ini.

Jika masih ada pemimpin partai yang bersikap menutup diri dari hubungan persahabatan dengan pemimpin partai lain, apalagi masih menganggap Jokowi lawan yang tidak sepatutnya dihormati sebagai kepala negara, biarlah rakyat yang menilai sikap seperti itu patut diapresiasi atau tidak.

Persahabatan dan ketatanegaraan adalah dua hubungan yang berbeda. Hubungan persahabatan terkait kepatutan sikap hubungan kemanusiaan. Sementara itu, hubungan ketatanegaraan terkait sikap politik. 

Perbedaan sikap politik–terutama dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat—tidak serta-merta memutuskan hubungan kemanusiaan. Setiap elite politik seyogianya bisa menempatkan diri, kapan harus berlawanan dan kapan mesti menunjukkan sikap bersahabat.

Persahabatan antarelite politik akan berimbas positif ke hubungan keakraban antarberbagai pendukung partai politik (parpol) di tingkat akar rumput, yang sempat terbelah dalam pemilu, baik pemilu legislatif (pileg) maupun eksekutif (pemilu presiden/pilpres). 

Sikap angkuh elite politik semakin tidak mendapatkan tempat di hati rakyat.  Rakyat menginginkan para elite tetap bersatu, meskipun berbeda partai. 

Saat pemilu sudah usai, persaingan politik harus ditinggalkan. Kini saatnya bersatu padu membangun negara. Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika masih ada kepala negara yang belum terbebas dari ikatan primordial kepartaiannya.

Metamorfosis Sikap Politik
Setiap pejabat publik, dari struktur terendah seperti ketua rukun tetangga (RT) hingga kepala negara (presiden), harus bersikap layaknya pejabat publik yang adil. Pejabat publik tidak boleh membeda-bedakan sikap dengan siapa pun dan menjadikan rakyat (minimal yang berada di wilayah kekuasaannya) menjadi prioritas utama. Ketentuan ini berlaku bagi semua pejabat publik, baik yang berasal dari parpol atau bukan.

Khusus untuk yang berasal dari parpol, biasanya mereka akan lebih menjadi sorotan. Berdasarkan pengalaman, mereka memiliki kecenderungan lebih mengutamakan kepentingan partai. Meminjam istilah anak muda zaman sekarang, banyak pejabat yang belum bisa move on dari partai tempat ia berasal.

Presiden Jokowi bahkan—entah dipaksa oleh situasi atau karena sebab lain—terkadang belum bisa move on dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagai contoh, saat Konggres IV PDIP di Bali, belum lama ini, Jokowi hadir bukan sebagai presiden, tapi sebagai kader PDIP, lengkap dengan atribut merahnya. Ini yang membuat publik bertanya-nyata, bagaimana mungkin kader PDIP datang di suatu acara resmi dengan fasilitas kepresidenan.

Setiap pejabat publik/negara harus bersikap sebagai negarawan. Loyalitasnya ke partai harus diakhiri saat menjadi pejabat negara.

“My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins.” Inilah ungkapan populer Manuel L Quezon, negarawan Filipina. Ungkapan ini menjadi rujukan banyak negarawan besar di dunia, termasuk John F Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat (AS). 

Proses metamorfosis sikap politik menjadi keniscayaan setiap pejabat publik/negara yang berasal dari parpol. Kader partai yang sudah menjadi pejabat publik tidak boleh bersikap mendua, apalagi ditarik-tarik bagi kepentingan partainya. 

Jika demikian, akibatnya akan sangat buruk bagi negara yang diisi pejabat-pejabat publik yang masih terikat dengaan kebijakan partainya. Akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan secara semena-mena. Demokrasi akan mati.

Presiden Semua Pihak
Presiden partai berbeda dengan Presiden RI. Presiden partai tidak ada masalah berpikir, berperilaku, dan bersikap sesuai kepentingan partai. Itu misalnya yang ditunjukkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selalu tampil dengan atribut partai dan bersuara untuk kepentingan partai. 

Presiden RI tentu bermasalah jika tetap ditarik-tarik untuk kepentingan parpol. Ia harus berdiri di atas konstitusi negara dan disumpah untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Perlu ada kesadaran yang tinggi, bukan hanya dari figur presidennya, melainkan juga dari parpol yang mengusungnya. Presiden harus sadar, ia telah dipilih segenap rakyat untuk memimpin negara. 

Parpol yang mengusungnya pun harus sadar, kader yang didukungnya telah menjadi milik bangsa. Implikasi positif dari kesadaran ini akan menjadi pendidikan politik paling berharga bagi semua anak bangsa.

Sikap kenegarawanan seorang presiden akan menjadi oase di tengah kegersangan politik, yang sejauh ini masih dipenuhi sikap picik, saling curiga, keengganan mengakui kesuksesan lawan (iri), dan gemar mencaci maki. 

Presiden harus ditempatnya, di posisinya yang layak. Ia mesti berpikir dan bersikap "larger than life", lebih besar dari sosoknya, lebih luas dari jangkauan pancaindranya. (*)



Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online