indexArtikel Lainnya



Podium


Intoleransi yang Merusak Demokrasi

Jumat, 24 Juli 2015 | dibaca: 5564

Intoleransi merupakan sisi gelap yang muncul mengirisi demokrasi sekaligus merusaknya.

Dalam kehidupan sosial, untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antarkelompok, dibutuhkan toleransi, yakni sikap untuk menenggang rasa; memperbolehkan atau membiarkan pendirian (pandangan, pendapat, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda. Tantangan dari toleransi adalah intoleransi.

Toleransi dibutuhkan terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia yang dihuni berbagai ras, suku, agama, dan golongan. Tidak adanya tenggang rasa bisa menyebabkan intoleransi yang memicu konflik antarsuku, agama, ras dan golongan, seperti yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Tolikara, Papua. Peristiwa ini kemudian memicu ketegangan di daerah-daerah lain.

Intoleransi merupakan sisi gelap yang muncul mengirisi demokrasi sekaligus merusaknya. Dalam praktik, demokrasi meniscayakan kemenangan suara mayoritas. Jadi konsekuensinya, yang minoritas kerap terpaksa menerima aspirasi, kepentingan, serta kemauan-kemauan politik pihak mayoritas.

Intoleransi akan mengemuka saat antara kedua kelompok (mayoritas-minoritas) tidak terjalin hubungan yang harmonis. Di negeri ini, intoleransi benar-benar berkembang dengan mengatasnamakan demokrasi. Namun yang paling sering didapatkan, intoleransi diekspresikan oleh “para pemilik suara mayoritas” untuk mengecam atau bahkan menistakan “suara minoritas”.

Dalam satu dekade terakhir, atas nama demokrasi, intoleransi antarumat beragama berkembang. Intoleransi terjadi terutama antara Islam dan Kristen/Katolik. Bentrok, baik dalam skala besar maupun kecil, kerap terjadi antara kedua kelompok agama ini.

Bahkan dalam satu agama yang berkembang, di dalamnya ada mazhab-mazhab yang dapat merebakkan intoleransi. Banyak disaksikan, para penganut mazhab mayoritas mengucilkan dan mengusir yang minoritas. Di daerah-daerah tertentu, pengikut mazhab minoritas bahkan dibunuh dan dibakar tanpa ada pembelaaan, bahkan dari negara sekalipun.

Celakanya, pemerintah (baik pusat maupun daerah), cenderung membiarkan atau bahkan ikut mendukung aksi intoleransi demi memperoleh keuntungan politik. Sebagai contoh, mereka mencari dukungan dalam pemilu atau pemilihan kepala daerha (pilkada).

Para pejabat umumnya, atas nama demokrasi, tidak berpihak pada siapa yang benar. Mereka berpihak ke suara mayoritas, meskipun kelompok tersebut belum tentu benar.

Para pejabat yang tunduk ke suara mayoritas akan berakibat pada pengabaian pemerintahm terutama oleh kelompok (pemilik suara) mayoritas. Demokrasi yang tidak dibarengi toleransi, jika dibiarkan berkembang, secara perlahan namun pasti akan membunuh demokrasi itu sendiri.

Karena pada saat otoritas pemerintah tak lagi dihiraukan dan hak-hak orang lain diabaikan, saat itulah demokrasi akan mati. Itulah sebab toleransi, menurut Robert Putnamm, menjadi modal sosial yang teramat penting bagi demokrasi.  

Di Eropa dan Amerika, toleransi sudah menjadi fondasi bagi bangunan negara yang ditemukan dan dipelihara sejak awal sebagai instrumen nilai untuk menata keadaban publik dan demokrasi. Sejak abad ke-17, prinsip dasar toleransi sudah ditekankan John Locke dalam A Letter Concerning Toleration (1689).

Dari kota pengungsian di Amsterdam, Locke menulis surat terbuka tentang pentingnya toleransi untuk negerinya tercinta, Inggris. Saat itu, negara tersebut sedang diselimuti suasana intoleransi dan tahun-tahun konflik berdarah.

Para dissenters (sebutan untuk mereka yang berbeda pendapat dan menolak pemaksaan doktrin Gereja Anglikan yang didukung pemerintah)  menjadi korban penyiksaan secara politik dan keagamaan. Peristiwa itu mendorong Locke guna mengingatkan, tugas pemerintah sipil bukanlah mendukung Gereja Anglikan; melainkan menjaga prinsip netralitas dalam masalah keyakinan agama dan iman.

Setiap usaha intervensi iman oleh kekuatan eksternal, baik pemerintah sipil maupun institusi keagamaan, mengandung kekeliruan. Ini karena iman yang benar, Locke memaparkan, bukan ditentukan kekuatan eksternal; melainkan oleh hati nurani individu. Kekuatan mayoritas yang mengatasnamakan demokrasi pun tak boleh menindas yang minoritas.

Dijamin Konstitusi
Argumen di atas diadopsi “Bapak Konstitusi Amerika”, James Madison, untuk merumuskan konstitusinya. Sadar akan posisi agama dan iman sebagai anugerah Tuhan dan bukan manusia, Madison mendesain toleransi dan kebebasan beragama sebagai spirit utama konstitusi Amerika.
Kebebasan beragama ditafsirkan sebagai kemerdekaan dari agama apa pun. Karena itu, ateis pun dijamin konstitusi. Sekte dan aliran agama apa pun dan ada berapa pun pengikutnya dibiarkan hidup dan berkembang.

Indonesia, seperti halnya Amerika Serikat (AS), sebenarnya didesain bapak pendiri bangsa di atas fondasi serupa. Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, tetapi tetap satu) melambangkan moto yang serupa dengan AS, E Pluribus Unum yang berarti satu dari banyak.
Setiap warga diikat oleh kesatuan komitmen dan tekad suci terhadap pluralitas. Hidup di negara paling pluralis di dunia seperti AS dan Indonesia mensyaratkan toleransi yang tinggi. Ini adalah anak tangga ke arah terwujudnya high trust society.

AS mencerminkan warganya yang punya tingkat kepercayaan tinggi satu dengan lainnya karena toleransi yang tinggi. Indonesia justru sebaliknya, low trust society. Hal itu ditandai  rendahnya tingkat kepercayaan satu warga dengan warga lainnya.

Kehidupan kita, hampir di semua lini, ditandai rasa curiga dan sarat rumor. Kadar toleransi rendah. Padahal, toleransi yang rendah dengan sendirinya mudah retak dan membawa ke jurang perpecahan.  

Masyarakat dengan kadar toleransi rendah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya intoleransi. Jika dibiarkan, hal ini sudah pasti akan merusak demokrasi yang prinsip-prinsip dasarnya telah dengan susah payah dibangun para pendiri bangsa.

Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.







 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online