indexArtikel Lainnya



Podium


Menjaga Keadilan Pilkada

Jumat, 13 Nopember 2015 | dibaca: 4617

Menjalankan pilkada secara adil, sama artinya menyelamatkan demokrasi

Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan serentak di sebagian wilayah Indonesia sudah mulai memasuki tahap-tahap krusial. Kampanye dan debat kandidat sudah digelar di sejumlah daerah. Secara umum, semuanya berjalan lancar dan tertib.

Harus diakui, suasana kampanye pilkada kali ini jauh lebih tertib dibandingkan pilkada sebelumnya. Hal ini mungkin karena sesuai aturan main, hanya penyelenggara (KPUD) yang berhak memasang atribut kampanye, lokasi pemasangan, hingga kampanye di media massa atau media elektronik. Kampanye pilkada relatif berjalan secara adil.

Penyelenggaraan pilkada yang adil menjadi awal baik bagi proses demokratisasi di tingkat lokal. Hal ini penting kita garisbawahi karena proses pilkada sebelumnya masih sangat jauh dari keadilan. Terdapat banyak kecurangan, manipulasi, juga ketimpangan antara kandidat kaya dan miskin. Pada pilkada kali ini, kecurangan, menipulasi, dan ketimpangan itu relatif bisa diminimalisasi.

Para petahana yang biasanya bisa dengan mudah memanipulasi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk kepentingan kampanye politik pilkada, kali ini sudah sulit melakukannya. Kalaupun masih dilakukan, kemungkinan munculnya protes dan gugatan akan lebih mudah karena delik pelanggarannya relatif bisa dideteksi. Ada pengawasan melakat dari warga masyarakat.

Tinggal bagaimana nuansa keadilan ini terus dipertahankan sampai hari H, pada saat penghitungan suara, dan hingga hasil pilkada resmi diumumkan. Meskipun mungkin ada pemenang pilkada yang perolehan suaranya tidak signifikan karena perbedaan yang tipis, jika sudah dilakukan dengan tingkat keadilan yang tinggi, publik akan memberi dukungan sepenuhnya.

Masa-masa kritis biasanya terjadi ketika menjelang pemungutan suara. Para kandidat yang kaya atau yang didukung orang-orang kaya (biasanya disebut sebagai bandar atau bohir), berpotensi melakukan apa yang sering disebut serangan fajar, yakni melakukan serangan dengan cara memberi uang kepada segenap calon pemilih pada saat fajar (menjelang subuh), beberapa jam menjelang pemilihan. Tujuannya, tentu saja agar kandidat yang didukungnya bisa dipilih.

Praktik serangan fajar ini sama artinya dengan menyogok. Membayar dengan uang untuk suatu pekerjaan yang tidak seharusnya dibayar. Tujuannya agar yang diberi uang memilih seseorang yang dikehendaki sang penyogok. 

Praktik kotor ini terus-menerus terjadi dan sulit dikontrol karena biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan mekanisme kerjanya seperti mafia, ada bandar, pengawas, dan penanggungjawab lapangan. Mereka bekerja secara sistematis. Akan lebih sulit lagi diungkap jika ada oknum penyelenggara pilkada (KPU/D atau Pan/Bawaslu) yang terlibat.

Selain menjelang pemungutan suara, saat yang juga krusial adalah pada penghitungan suara. Kecurangan biasanya terjadi di TPS yang tidak memiliki saksi-saksi lengkap, yang saksinya hanya dimonopoli salah satu kandidat. Kecurangan berikutnya terjadi pada saat hasil perhitungan suara berpindah dari TPS ke kecamatan, di sini kerap terjadi penggelembungan atau mungkin pemindahan suara.

Untuk menghindari kecurangan pada saat-saat krusial ini, pengawasan pilkada harus ditingkatkan dengan berjenjang dan menyeluruh. Berjenjang artinya ada pola kerja yang tidak terputus dari tingkat TPS hingga sampai di KPUD dan menyeluruh artinya dilakukan semua pihak yang tidak hanya bertanggung jawab, tapi peduli pada perbaikan proses demokratisasi di daerah ini.

Kita tak bisa mengandalkan pengawasan pilkada hanya pada panitia pengawas pemilu atau pada saksi-saksi yang formal, baik dari partai politik maupun lembaga-lembaga pengawas pemilu partikelir. Pengawasan bisa dilakukan siapa pun dengan melibatkan seluruh warga negara yang peduli. 

Cara pengawasan yang efektif bisa dilakukan, misalnya melalui teknologi aplikasi pengawasan pilkada yang bisa diakses semua jenis telepon selular dengan cara kerja menyerupai jurnalisme warga (citizen jurnalism). Dengan aplikasi ini, siapa pun bisa meliput kegiatan penghitungan suara di TPS-TPS dan mengabadikannya dengan kamera atau video, lalu mengunggahnya melalui aplikasi pengawasan pilkada.

Menyelamatkan saat-saat krusial dengan pengawasan yang ketat dan sistematis akan berdampak pada hasilnya valid dan sulit digugat. Karena itu, kemungkinan konflik setelah pilkada juga bisa diminimalisasi. Konflik biasanya terjadi karena dipicu kecurangan-kecurangan. Minimnya kecurangan berdampak positif pada minimnya konflik.

Menjalankan pilkada secara adil, sama artinya menyelamatkan demokrasi. Demokrasi tanpa keadilan menjadi demokrasi artifisial. Demokrasi menipu yang dibangun atas dasar kecurangan. Jika demokrasi pada tingkat pilkada bisa dibangun dengan baik, niscaya di tingkat nasional pun bisa kita lakukan dengan baik. Penguatan demokrasi di tingkal lokal akan menjadi landasan yang kokoh bagi demokrasi tingkat nasional.

Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online