indexArtikel Lainnya



Podium


Pemilu untuk Melahirkan Pahlawan Baru

Jumat, 15 Nopember 2013 | dibaca: 5579

Hancurnya bangsa ini terutama disebabkan minusnya integritas moral para pemimpinnya.

ist dok

Minggu pertama dan kedua di November identik dengan kepahlawanan. Itu karena tanggal 10 bulan ini diperingati sebagai Hari Pahlawan, suatu hari untuk mengenang kegigihan perjuangan arek-arek Surabaya, 10 November 1945.
Mereka berhasil mengusir tentara sekutu yang ingin menganeksasi (kembali) Indonesia setelah dwitunggal Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan.

Pahlawan—dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani—memiliki pemaknaan yang terus berkembang sesuai perkembangan zaman.

Pada era sebelum kemerdekaan, kepahlawanan identik dengan perjuangan fisik dalam mengusir penjajah. Pada era menjelang dan pascaawal kemerdekaan, selain perjuangan fisik, kepahlawanan juga merupakan perjuangan nonfisik dengan cara mengasah otak.

Ini untuk memenangkan diplomasi di berbagai forum internasional guna memperoleh pengakuan kemerdekaan serta untuk merancang landasan sistem kehidupan bernegara.

Pada era Orde Baru, kepahlawanan identik dengan perjuangan pembangunan, terutama yang bersifat fisik. Perjuangan fisik di era ini mengantarkan Presiden Soeharto memperoleh berbagai penghargaan, termasuk sebagai “Bapak Pembangunan”. Kini di era pasca-Orde Baru, kepahlawanan lebih banyak dimaknai dalam perspektif perubahan.

Hal yang menarik, di era Reformasi penobatan kepahlawan tak hanya dilakukan negara, tapi juga lembaga-lembaga yang ada dan dikembangkan di luar sektor negara (civil society).

Lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga-lembaga studi, dan lembaga-lembaga penyiaran (media) pun ikut memberikan penganugerahan gelar pahlawan. Pahlawan dalam perspektif yang beragam, seperti di dunia pendidikan, sosial, lingkungan, dan perekonomian.

Pahlawan Perubahan

Sosok-sosok yang berjuang keras memberikan inspirasi dan melakukan perubahan tanpa pamrih di bidang-bidang itu diberi gelar pahlawan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Kepahlawanan mereka, menurut saya, tak kalah penting dan mulia dari pahlawan-pahlawan “resmi” yang diangkat pemerintah melalui surat keputusan presiden.

Tantangan yang ada di era Reformasi ini tak kalah berat dan rumit dibandingkan dengan era penjajahan dan era awal kemerdekaan. Mengapa demikian? Ini karena di era ini tantangan memiliki wajah yang sangat kompleks, dari yang terlihat hingga yang tidak terlihat.

Misalnya, tantangan kemajuan teknologi yang berdampak pada berbagai sektor. Ini membutuhkan sosok-sosok pejuang agar semuanya tetap berada pada koridor yang konstruktif.

Hal yang paling sulit diantisipasi tentu saja tantangan di bidang teknologi informasi. Ini karena perkembangannya merasuk ke ruang-ruang kehidupan kita melalui alam maya. Ruang geraknya tak terbatas, bahkan melintasi multidimensi hingga merasuk ke ruang bawah sadar kita.

Di sinilah kita membutuhkan pahlawan-pahlawan baru yang mampu mengantisipasi, menguasai, dan mengembangkan teknologi informasi ke arah perubahan yang lebih konstruktif dan bermanfaat bagi kemajuan bersama sebagai suatu bangsa.

Hal yang tidak kalah penting adalah perjuangan di bidang politik karena era Reformasi identik dengan era pembaruan politik.

Meskipun para founder negeri ini telah menetapkan Indonesia sebagai negara hukum—artinya hukumlah yang menjadi panglima dalam mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan— tetapi secara sistemik setiap perangkat hukum selalu lahir dari keputusan politik. Oleh karena itu, para pahlawan pembaruan di bidang politik selalu lebih menonjol daripada pahlawan di bidang hukum.

Fungsi Pemilu

Pada saat menjelang pemilihan umum (pemilu) seperti saat ini, tampilnya pahlawan perubahan di bidang politik menjadi sangat penting dan urgen karena pemilu merupakan momentum yang secara hukum dianggap sah untuk memilih sosok baru dalam mengisi dan memimpin lembaga-lembaga politik, terutama di bidang legislatif dan eksekutif.

Legislatif adalah lembaga politik yang melahirkan perangkat-perangkat hukum, sedangkan eksekutif adalah lembaga politik yang bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap perangkat hukum yang dilahirkan lembaga legislatif.

Hadirnya pahlawan di kedua lembaga ini akan menentukan pembaruan di segala bidang. Arah kebijakan hukum, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan akan sangat bergantung pada tokoh yang akan kita pilih dalam pemilu.

Akankah pemilu berfungsi melahirkan pahlawan-pahlawan perubahan yang konstruktif bagi kemajuan bangsa ini? Jawabannya ada pada kita semua.

Tampilnya para politikus yang gagal menjalankan fungsinya, bahkan banyak di antaranya yang destruktif bagi kemajuan bangsa, seyogianya bisa menjadi pelajaran mahapenting: Jangan sampai pemilu mendatang menghasilkan para pejabat serupa, apalagi jika yang terpilih adalah mereka yang lebih bejat dari sebelumnya.

Merugilah bangsa ini jika pemilu gagal melahirkan pahlawan-pahlawan baru yang lebih baik dari era sebelumnya. Untuk menghindari kemungkinan menjadi bangsa yang merugi, kita membutuhkan kejelian pada saat memilah dan memilih para calon pemimpin.

Pilihlah mereka yang memiliki kriteria yang mendukung kemajuan. Selain kompetensi (asas meritokrasi), hal yang tidak kalah penting adalah integritas moral dan kepeduliannya pada rakyat yang telah memilihnya.

Ibarat ikan yang membusuk dari kepalanya, hancurnya bangsa ini terutama disebabkan minusnya integritas moral para pemimpinnya. Oleh karena itu, dalam pemilu pilihlah mereka yang selain mumpuni dalam memimpin, juga layak menjadi pahlawan-pahlawan baru yang mampu memajukan bangsanya.

*Penulis adalah founder The Indonesian Institute






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online