indexArtikel Lainnya



Podium


Betulkah Rakyat Merindukan Soeharto?

Jumat, 10 January 2014 | dibaca: 6287

Euforia politik itu sama sekali tak ada korelasinya dengan peningkatan kesejahteraan.

ist dok

Publikasi itu tersebar tidak resmi sehingga benar-benar menumbuhkan kesan tanpa basa-basi. Ungkapan-ungkapannya tampak alami, tertulis dengan huruf-huruf yang kadang tak memedulikan keindahan.
 
Diungkapkan dalam bahasa Jawa khas, terbaca di bagian belakang bak mobil truk, di gerobak-gerobak sampah, di tembok-tembok kusam, dan tak lupa disertakan gambar Soeharto.

“Piye kabare? Isih penak jamanku tho...” Ungkapan inilah yang menggambarkan (seolah-olah) rakyat benar-benar merindukan Soeharto.
 
Sejumlah kalangan bahkan memperkuatnya dengan memaparkan hasil survei bahwa mayoritas rakyat merindukan pola kepemimpinan seperti Soeharto. Dalam survei, katanya, kerinduan itu riil, tidak mengada-ada. Intinya, menurut publik, situasi saat ini tidak lebih baik dari era Soeharto.

Terlepas setuju atau tidak, kondisi “rindu Soeharto” bisa jadi merupakan refleksi dari fakta-fakta yang selama ini kita lihat dan rasakan.
 
Pemerintah boleh saja mengklaim keberhasilan di berbagai bidang, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, tapi fakta yang kita lihat di lapangan sangat berbeda. Kemiskinan itu begitu terasa, keresahan masyarakat begitu nyata.

Pesatnya pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan pertumbuhan industri manufaktur dan geliat ekonomi sektor riil yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kalau pun benar ada peningkatan indikator pertumbuhan ekonomi maka itu hanya dampak dari budaya konsumtif yang justru kurang baik bagi masyarakat dan ketahanan ekonomi mereka.

Mengapa industri manufaktur dan kegiatan-kegiatan ekonomi sektor riil tidak berjalan seimbang dengan pertumbuhan penduduk? Antara lain karena buruknya infrastruktur, birokrasi yang (masih) berbelit-belit, dan korupsi yang kian menjadi-jadi.

Semua itu menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang membuat investor–baik dari dalam maupun luar negeri—enggan menanamkan modalnya di negeri ini. Kalau pun ada investor, mereka lebih tertarik masuk pada sektor jasa dan bisnis keuangan yang tidak banyak membutuhkan topangan infrastruktur dan tenaga kerja.

Karena investasi sektor jasa dan keuangan hanya mungkin terjadi di kota-kota besar, ketimpangan ekonomi pun semakin menjulang. Secara georafis, kegiatan ekonomi terkonsentrasi di Jawa dan sedikit di Sumatera, itu pun terbatas di kota-kota besar.

Selain sektor ekonomi, gejolak politik juga menjadi faktor yang berkontribusi besar bagi ketidaknyamanan masyarakat. Embusan kebebasan yang datang bersamaan dengan gerakan reformasi telah menciptakan euforia politik. Partai-partai lahir bagaikan cendawan di musim hujan. 
 
Pada setiap kongres, muktamar, dan kegiatan-kegiatan partai pada umumnya nyaris selalu diwarnai kericuhan. Semuanya diliput media sehingga publik ikut menyaksikan kericuhan itu.

Tragisnya, euforia politik itu sama sekali tak ada korelasinya dengan peningkatan kesejahteraan. Alih-alih menyejahterakan, yang timbul hanya kegaduhan yang potensial menciptakan instabilitas. 
 
Jika semua ini dibiarkan, bukan tidak mungkin masyarakat yang menurut sejumlah polling sebagian besar kecewa dengan performa partai politik, akan semakin kecewa bahkan tumbuh rasa benci pada partai politik.

Jika rakyat benar-benar membenci partai politik, akan menjadi petaka bagi proses demokratisasi. Suasana seperti era Soeharto yang otoritarian bukan hanya dirindukan, tapi akan diwujudkan. Indonesia akan kembali pada era rezim tangan besi yang membungkam perbedaan dan aspirasi masyarakat dengan mengatasnamakan stabilitas nasional.

Bagaimana agar kerinduan terhadap masa lalu yang otoritarian itu bisa dikikis atau diminimalkan? Jawabannya, aspirasi dan kepentingan rakyat harus dikelola dengan benar.  Para pemimpin yang diberi mandat mengemban amanat rakyat harus dipilih dari orang-orang yang tepat.  

Di Indonesia saat ini, meminjam istilah Ralf Dahrendorf, berkembang “democracy without the democrats”, demokrasi tanpa kaum demokrat.  Demokrasi di Indonesia dijalankan sekelompok elite partai yang mungkin sangat paham dengan demokrasi, namun mereka tak menjalankan demokrasi yang sebenar-benarnya.
 
Sekadar contoh kecil, dalam proses pemilu, banyak kontestan (baik partai politik maupun calon yang diusungnya) yang meraih suara dengan praktik-praktik kotor seperti politik uang dan kecurangan dalam penghitungan suara.

Yakinlah bahwa mereka yang terpilih melalui pemilu yang tidak sehat akan menjadi penyelenggara negara yang tidak sehat pula, abai terhadap aspirasi rakyat, dan cenderung menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan golongannya. Praktik politik seperti inilah yang membuat rakyat kian tidak percaya pada proses demokrasi.

Mengupayakan agar aspirasi dan kepentingan rakyat harus dikelola dengan benar secara praktis bisa dimulai dengan melakukan pendidikan politik pada segenap rakyat agar dalam pemilu mereka memilih orang-orang yang tepat; agar mereka tidak tergiur iming-iming janji dan pemberian uang yang mendatangkan kesenangan sesaat, tapi setelah itu menderita selama lima tahun.

Jika pemilu menghasilkan orang-orang yang tepat, saya yakin rakyat tidak akan berpaling lagi ke masa lalu, ke sistem politik otoritarian. Pemilu harus mampu membangun kepercayaan rakyat pada sistem demokrasi berikut pilar-pilarnya seperti partai politik, lembaga legislatif, dan pers.

Jika pemilu sudah dijalankan dengan benar, tentu kita akan bisa melihat, apakah “Rindu daripada Soeharto” itu benar-benar faktual atau sekadar rekayasa.

*Penulis adalah Founder The Indonesian Institute.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online