indexArtikel Lainnya



Podium


Asas Keadilan dalam Pemilu

Jumat, 07 March 2014 | dibaca: 6379

Jika ketidakadilan era Orde Baru didalangi pemerintah maka pada sekarang bisa didalangi siapa pun.

ist dok

Dalam sejarah pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, asas keadilan pernah menjadi aspek yang sulit diperjuangkan. Pada era Orde Baru, pemilu jauh dari keadilan. Golongan Karya (Golkar) sebagai partai penguasa mendominasi kemenangan pada setiap pemilu. Kemenangan diperoleh secara tidak adil.

Dominasi Golkar tidak hanya mewarnai perolehan suara, tapi juga sejak awal prosesnya sudah begitu nyata. Saat penempatan para calon anggota legislatif (caleg), pada saat kampanye, dan ketika hari “H” pemungutan suara, partai-partai selain Golkar didiskriminasi sedemikian rupa sehingga amat sulit memperoleh dukungan rakyat secara signifikan.

Semua anggota pegawai negeri sipil (PNS) yang seyogianya mengabdi pada kepentingan masyarakat, diharuskan memilih Golkar. Jika (ketahuan) ada yang tidak memilih Golkar, konsekuensinya bisa dipecat atau setidaknya dikucilkan dan tidak akan pernah naik pangkat.

Para aparat keamanan di tingkat desa, baik polisi maupun Babinsa (Bintara Pembina Desa), bertugas mengamankan suara Golkar. Jika ada indikasi warga desa tidak mau memilih Golkar, para aparat ini tak segan-segan melakukan pendekatan persuasif. Jika tak berhasil, jalan teror pun bisa ditempuh.

Apabila di suatu daerah terjadi “anomali”, dalam arti bukan Golkar yang menang, tak ayal, daerah tersebut akan dianaktirikan dalam proses pembangunan.

Infrastrukturnya dibiarkan merana. Jika penduduknya menuntut pembaikan pada pemerintah, mereka akan mendapat jawaban, “makanya pilih Golkar kalau mau maju.” Ketidakadilan dalam pemilu berlanjut pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintah pada segenap warganya.

Meskipun demikian, bukan berarti tak ada tuntutan pelaksanaan pemilu yang adil. Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) sudah bermunculan, meskipun dianggap sebagai organisasi tanpa bentuk (OTB) karena tidak mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Berkaca dari ketidakadilan pemilu Orde Baru, pemilu era reformasi menambahkan asas jujur dan adil (jurdil) selain langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Gunanya, agar pemilu benar-benar dijalankan secara demokratis, dan di antara prinsip demokrasi yang harus ditegakkan dalam pemilu adalah kejujuran dan keadilan.

Mengapa keadilan menjadi satu paket dengan kejujuran, karena antara keduanya tak bisa dipisahkan, tidak ada kejujuran tanpa keadilan, begitu pun sebaliknya. Pada saat pemilu sudah benar-benar dijalankan secara adil, kejujuran akan terbangun dengan sendirinya.

Ini karena dalam keadilan ada aspek penghormatan pada setiap pilihan. Apa pun pilihan seseorang, harus dihormati karena merupakan haknya sebagai warga negara. Hak warga negara benar-benar dijamin dalam konstitusi (UUD 1945). Jika hak ini tidak dijalankan pun — dengan memilih golongan putih—tidak ada masalah dan tetap harus dihormati.

Tergerus Ambisi

Sayangnya, belakangan ini, asas keadilan mulai tergerus dalam pelaksanaan pemilu, terutama oleh ambisi pihak-pihak yang ingin berkuasa. Karena ambisinya yang sedemikian besar, mengikuti pemilu berarti harus menang, harus berhasil memperoleh kekuasaan.

Karena keharusan itulah, orang-orang yang ambisius cenderung menempuh segala cara, dengan bermain curang dan bertindak tidak adil pada para calon (kandidat) dan atau para kontestan pemilu yang lain. Sistem penentuan pemenang dengan suara terbanyak menjadi faktor pendorong utama kecenderungan ini.

Artinya, jika ketidakadilan pada era Orde Baru didalangi pemerintah maka pada era sekarang, bisa didalangi siapa pun yang memiliki kekuasaan, termasuk kekuasaan uang.

Manifestasi ketidakadilan itu bisa muncul di media atau bisa juga dalam penertiban alat-alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dianggap terlarang. Ada atribut yang ditertibkan (dicopot/dibuang), tak sedikit pula yang dibiarkan.

Ada dugaan karena para pekerja penertiban (aparat yang bersangkutan) dibayar atau punya hubungan dekat dengan para kontestan tertentu yang memunculkan konflik kepentingan dan membuat mereka bertindak tidak adil.

Penegakan Hukum

Cara paling efektif untuk meminimalkan ketidakadilan adalah dengan penegakan hukum. Media-media yang tidak adil tak cukup hanya ditegur, tapi juga dihukum. Hukuman tak harus dilakukan lembaga yang berwenang seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), tapi bisa juga dilakukan warga yang merasa terganggu dengan ketidakadilan itu.

Semua warga memang harus merasa terganggu dengan tayangan berita dan iklan yang didominasi kontestan tertentu. Ini karena setiap lembaga penyiaran (radio dan televisi) dioperasikan menggunakan frekuensi milik publik, milik semua warga, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik sempit yang hanya mewakili kelompok tertentu.

Penegakan hukum juga harus diterapkan pada saat penertiban atribut kampanye caleg dan partai politik agar tidak terjadi diskriminasi.

Perlakuan diskriminatif, kalau dibiarkan, bisa berpotensi memancing konflik dan kerusuhan yang berakibat fatal. Kita, semua warga negara, menginginkan pelaksanaan pemilu yang tertib dan damai. Keadilan pun merupakan syarat utama dalam menjaga ketertiban dan kedamaian.

*Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online