Ziarah


Ekonomi Rakyat Menyubsidi Ekonomi Konglomerat

Kamis, 10 September 2015 | dibaca: 4751

Sektor informal, terutama warung-warung pedagang kaki lima (PKL) memberi kehidupan murah.

Pada zaman Orde Baru sering terdengar ungkapan trickle down effect. Artinya, dampak menetes ke bawah dari ekonomi (perusahaan) kepada ekonomi (usaha) kecil. Untuk itu, perlu dibangun perusahaan besar agar usaha-usaha kecil kebagian rezeki berupa pekerjaan sebagai penyuplai keperluan perusahaan besar.

Dalam industri manufaktur, sejumlah UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dijadikan pemasok peralatan yang menjadi bagian produk utama perusahaan besar. Misalnya, UMKM menyuplai jok,  “mur” atau “baut”-nya untuk industri mobil.

Istilahnya kini di-“outsourcing”-kan. Ini bukan karena kebaikan hati belaka perusahaan besar. Memang secara keekonomian lebih menguntungkan jika pembuatan perabot itu tidak dikerjakan sendiri, tetapi dikerjakan pihak lain yang berada dalam supervisi perusahaan besar untuk menjamin standar mutunya.

Beberapa perusahaan besar membangun kerja sama dengan sejumlah UMKM sebagai penyuplai  vendor items dengan memberi “bantuan” dalam rangka penyaluran dana CSR-nya (corporate social responsibility). Praktik ini saling menghidupi dan menguntungkan.

“Muncrat ke Atas”
“Tapi, jangan terpaku pada pola pikir perlunya pemihakan ‘altruisme–filantrofi’ kepada ekonomi rakyat.” Hal itu diungkapkan Prof Sri-Edi Swasono (SES), guru besar ekonomi kerakyatan Universitas Indonesia (UI), pada presentasi Sistem Ekonomi Indonesia, saat forum Gerakan Pemantapan Pancasila, di Jakarta, Selasa (18/8).

Ekonom dan penganjur gerakan kembali ke Pasal 33 UUD 1945 (asli) serta menantu Bung Hatta—Bapak Koperasi Indonesia—ini menyebutkan, dalam kenyataannya ekonomi rakyatlah yang memberi lapangan kerja dan menghidupi rakyat, khususnya dalam masa-masa sulit.

Sektor informal, terutama warung-warung pedagang kaki lima (PKL) memberi kehidupan murah (low cost economy and low cost of living) kepada para buruh berupah rendah dari korporasi-korporasi besar, PNS, dan prajurit TNI/Polri bawahan.

Buktinya, di trotoar, jalan, gang, atau tanah lapang sekitar gedung-gedung pencakar langit yang megah berjubel warung-warung murah yang dipenuhi karyawan bawahan.

Tak jarang juga pegawai atasan berdasi (atau dicopot dulu) yang ikut nongkrong di warung-warung PKL. Ada juga yang menyuruh OB (office boy) untuk beli makanan guna dibawa ke lantai atas.

“Ini trickle up effect (efek air muncrat ke atas). Suatu bukti bahwa ekonomi rakyat menyubsidi ekonomi besar di atasnya yang secara strategis mendukung ekonomi nasional. Jadi, apa yang disebut proses trickle down effect kapitalistik itu omong kosong,” ucap Prof SES.

Hal ini bisa dikiaskan sebagai “selera kaki lima, tapi rasa bintang lima” atau “gaji bintang lima, belanja kaki lima”. Sebuah pola hubungan ekonomi ekploitatif  yang tampak sekilas sebagai suatu kerja sama yang saling menguntungkan. Tampaknya, rezeki dari orang-orang atas nyiprat ke bawah ke pedagang-pedagang kecil.

Sayangnya, ketika dibangun gedung-gedung pusat perbelanjaan mewah, tidak ada PKL yang ikut terangkat ke atas, walaupun dagangannya sering dibawa dinikmati orang-orang yang berkantor di lantai atas gedung bertingkat. Alasannya klasik; mana mungkin PKL mampu menyewa apalagi membeli ruangan di gedung megah.

Dalam era krisis ekonomi kini, ketika nilai US$ 1 mencapai Rp 14.000, seperti krismon (krisis moneter) tahun  1997/1998 ketika US$ 1 mencapai Rp 16.000, ketergantungan pada sektor informal sebagai pembuka lapangan kerja dan sumber makanan murah meriah akan semakin besar. Dulu, banyak artis dan orang-orang kelas atas yang ikut-ikutan terjun ke sektor informal, membuka usaha jasa dan warung makanan murah.

Kenyataan itu hendaknya semakin menyadarkan bangsa ini bahwa perekonomian perlu disusun sesuai Pancasila dan UUD 1945 (asli). Obat berbagai krisis, termasuk ekonomi, adalah pengamalan ideologi dasar negara!

   
   







 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online