Ziarah


Intoleransi, Sisi Lain Demokrasi

Jumat, 16 Oktober 2015 | dibaca: 4420

Demokrasi secara praktis bertumpu ke suara mayoritas

Demokrasi secara praktis bertumpu ke suara mayoritas. Karena itu, demokrasi sangat potensial mengabsahkan intoleransi. Saat suara mayoritas menghendaki pelarangan terhadap apa-apa yang diperbolehkan kalangan minoritas, pada saat itulah terjadi praktik intoleransi dengan mengatasnamakan demokrasi.

Antara demokrasi dan intoleransi menjadi praktik yang berhimpitan, meskipun secara substantif bertentangan. Demokrasi memberikan kebebasan. Namun pada saat kebebasan disuarakan, ia tak selalu mendapatkan persetujuan dari semua kalangan. Di sinilah pentingnya menjaga agar pada saat mengekspresikan demokrasi, tidak ada kalangan yang merasa terganggu atau terisolasi.

Banyak kalangan menilai, Indonesia saat ini merupakan negara paling demokratis di dunia. Amerika Serikat (AS) yang dikenal sebagai kampiun demokrasi bahkan dalam batas-batas tertentu sudah kalah dengan Indonesia. Itu misalnya dalam memilih presiden. Cara memilih presiden yang digunakan di Indonesia lebih demokratis dibandingkan cara AS.

Indikator lain yang membuat Indonesia lebih demokratis menyangkut kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat. Di luar kasus-kasus ancaman terhadap wartawan, pers Indonesia memiliki kebebasan yang maksimal. Begitu pun cara rakyat mengemukakan pendapat. Saking bebasnya, siapa pun bisa menjadi bulan-bulanan pers, termasuk presiden.

Karena demokrasi diyakini sebagai sumber kekuatan rakyat, atas nama rakyat, siapa pun bisa mengkritik bahkan mengecam pihak-pihak yang tidak disukainya, terutama mereka yang dianggap berkekuasaan. Jadi, tak perlu heran jika di negeri ini banyak pejabat negara, bahkan presiden, bisa dikecam dan di-bully kapan saja, terutama di jaringan media sosial.

Di negeri ini, intoleransi benar-benar berkembang dengan mengatasnamakan demokrasi. Hal yang paling sering didapatkan, intoleransi itu diekspresikan oleh “para pemilik suara mayoritas” untuk mengecam bahkan menistakan “suara minoritas”.

Atas nama demokrasi, intoleransi umat beragama berkembang. Banyak kita saksikan, para penganut agama dan mazhab mayoritas mengucilkan dan mengusir yang minoritas. Di daerah-daerah tertentu, pengikut mazhab minoritas dapat dibunuh dan dibakar tanpa pembelaaan. Negara yang memiliki kekuasaan bahkan tak bisa membelanya.

Demokrasi minus toleransi, jika dibiarkan berkembang secara perlahan namun pasti, itu akan membunuh demokrasi itu sendiri. Karena saat otoritas pemerintah tak lagi dihiraukan dan hak-hak orang lain diabaikan, saat itulah demokrasi akan mati. Itulah sebab toleransi, menurut Robert Putnamm, menjadi modal sosial yang teramat penting bagi demokrasi.

Di Eropa dan Amerika, toleransi menjadi fondasi bagi bangunan negara yang ditemukan dan dipelihara sejak awal sebagai instrumen nilai untuk menata keadaban publik dan demokrasi. Sejak abad ke-17, prinsip dasar toleransi sudah ditekankan John Locke dalam A Letter Concerning Toleration, (1689). Dari kota pengungsian di Amsterdam, Locke menulis surat terbuka tentang pentingnya toleransi untuk negerinya tercinta, Inggris, yang saat itu sedang diselimuti suasana intoleransi dan tahun-tahun konflik berdarah.

Para dissenters—sebutan untuk mereka yang berbeda pendapat dan menolak pemaksaan doktrin Gereja Anglikan yang didukung pemerintah—menjadi korban penyiksaan secara politik dan keagamaan. Peristiwa itu mendorong Locke untuk mengingatkan, tugas pemerintah sipil bukanlah mendukung Gereja Anglikan; melainkan menjaga prinsip netralitas dalam masalah keyakinan agama dan iman.

Setiap usaha intervensi iman oleh kekuatan eksternal, baik pemerintah sipil maupun institusi keagamaan, mengandung kekeliruan pada dirinya sendiri. Iman yang benar, Locke berpendapat, bukan ditentukan kekuatan eksternal, melainkan oleh hati nurani individu. Bahkan kekuatan mayoritas yang mengatasnamakan demokrasi pun tak boleh menindas yang minoritas.

Argumen itulah yang diadopsi Bapak Konstitusi Amerika, James Madison, untuk merumuskan konstitusinya. Sadar posisi agama dan iman sebagai anugerah Tuhan, bukan manusia; Madison mendesain toleransi dan kebebasan beragama sebagai spirit utama konstitusi Amerika. Kebebasan beragama ditafsirkan sebagai kebebasan dari agama apa pun. Karena itu, ateis pun dijamin konstitusi. Sekte dan aliran agama apa pun dan ada berarapa pun pengikutnya dibiarkan hidup dan berkembang.

Indonesia, seperti halnya Amerika, sebenarnya didesain bapak pendiri bangsa di atas fondasi serupa. Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda, tetapi tetap satu) melambangkan moto yang serupa dengan Amerika, e pluribus unum (satu dari banyak). Setiap warga diikat kesatuan komitmen dan tekad suci terhadap pluralitas.

Hidup di bangsa pluralis di dunia, seperti Amerika dan Indonesia, mensyaratkan toleransi yang tinggi. Ini adalah anak tangga ke arah terwujudnya high trust society. Amerika mencerminkan warganya yang punya tingkat kepercayaan tinggi satu dengan lainnya karena toleransi yang tinggi. Indonesia justru sebaliknya, low trust society ditandai dari rendahnya tingkat kepercayaan satu warga dengan warga lainnya.

Kehidupan kita, hampir di semua lini, ditandai rasa curiga dan sarat rumor, dengan kadar toleransi yang rendah pula. Padahal, toleransi yang rendah dengan sendirinya mudah retak dan membawa ke jurang perpecahan. Itulah sebab demokrasi tidak bisa ditegakkan tanpa fondasi toleransi yang kokoh.
Intoleransi yang didasarkan ke suara dan kepentingan mayoritas merupakan sisi lain demokrasi. Sisi lain ini harus terus-menerus diminimalisasi.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online