Ziarah


Menjaga Semangat Multikultural

Jumat, 30 Oktober 2015 | dibaca: 4689

Menghormati keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan Hari Santri

Hari Santri pada 22 Oktober lalu disambut gegap gempita, tapi hanya oleh warga Nahdlatul Ulama (NU). Yang bukan NU, nyaris tidak ada yang peduli. Muhammadiyah bahkan menolak karena dianggap bisa memecah umat Islam menjadi santri dan nonsantri. Dengan menetapkan Hari Santri, bukan tidak mungkin, suatu saat ada tuntutan penetapan “Hari Priayi” dan “Hari Abangan”. Bangsa Indonesia akan terkotak-kotak dalam semangat sektarianisme.
Kita menghormati keputusan Presiden Jokowi yang tidak mau dianggap ingkar janji untuk menetapkan Hari Santri, tapi alasan pihak yang menolak juga patut diapresiasi karena kita tidak mau keutuhan bangsa ini dirusak ego sektoral yang bertentangan dengan semangat multikultural.
Istilah santri, meskipun ada ilmuwan NU yang berusaha memaknainya secara universal, secara sosiologis tetap saja tak bisa dilepaskan dari tradisi umat Islam, khususnya NU. Apalagi tanggal penetapannya juga terkait sejarah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dipelopori tokoh-tokoh NU. Jadi, kritik Hari Santri yang akan menguatkan semangat sektarian, agaknya sulit dibantah begitu saja.
Semangat multikultural mutlak harus kita jaga karena bagi Indonesia, kondisi multikultural merupakan realitas objektif yang tak bisa dibantah siapa pun. Dalam bahasa Buya Syafii Maarif, kondisi multikultural merupakan fakta keras. Fakta yang tak bisa dibengkokkan. Jika dipaksa bengkok, ia akan patah.
Sayangnya, fakta keras ini tampaknya belum bisa menjadi alasan untuk menjaga keutuhan bangsa sehingga masih ada kalangan yang mencoba menafikan kondisi objektif masyarakat Indonesia. Dengan mengatasnamakan agama tertentu–bahkan mazhab tertentu—serta golongan tertentu dan dengan metode tertentu, mereka berupaya menjadikan Indonesia negara yang terlepas dari kondisi multikultural, baik dari segi agama maupun budaya.
Sejauh ini, ada dua metode yang ditempuh untuk mencoba mengikis multikulturalisme. Pertama, dengan memanfaatkan otonomi daerah dan kedua, dengan menanamkan fanatisme agama. Otonomi daerah diidentikkan dengan upaya mempertahankan ciri khas daerah dan menghalau apa pun yang dianggap bertentangan dengan ciri khas daerah itu. Menanamkan fanatisme agama diidentikkan dengan mengafirkan atau menyesatkan agama lain yang tidak menjadi keyakinannya.
Metode pertama tampaknya berjalan efektif, yakni dengan menerapkan peraturan daerah (perda) yang berbasis syariat. Sudah ada beberapa daerah yang menerapkan perda yang dalam praktiknya jelas-jelas merugikan kelompok/penganut agama lain atau penganut agama itu sendiri, terutama dari kalangan perempuan.
Diakui atau tidak, perda-perda syariat lebih banyak merugikan ketimbang membawa manfaat. Banyak perempuan tak bisa mengekspresikan hak-hak asasinya secara utuh, terutama hak mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas juga kerap muncul sebagai dampak penerapan perda-perda semacam ini.
Metode kedua, upaya untuk mengikis semangat multikultural, secara efektif dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga agama. Di bangku pendidikan, agama tertentu ditanamkan bukan saja dengan menafikan agama lain, bahkan kerap dibumbui semangat permusuhan terhadap agama lain.
Terminologi kafir sebagai kelompok yang harus diperangi, misalnya. Banyak ditemukan dalam penyampaian materi pelajaran agama, terutama di sekolah dasar, tingkat menengah pertama, dan atas.
Selain melalui bangku sekolah, penanaman semangat antimultikulturalisme dilakukan melalui lembaga agama, seperti ormas dan kelompok-kelompok kajian yang secara khusus mencari generasi labil untuk direkrut dan didoktrin agar tak lagi mengakui konstitusi atau ketentuan perundang-undangan dari negara yang disebutnya kafir.
Hal yang sangat memprihatinkan, upaya untuk menolak semangat multikultural juga dilakukan lembaga agama yang notabenenya dibiayai negara, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti kita ketahui, MUI pernah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pluralisme dan liberalisme. Diakui atau tidak, fatwa ini bertentangan dengan semangat kebersamaan yang tak bisa dibangun tanpa adanya penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya dan agama.
Yang patut kita syukuri, tidak semua upaya yang menafikan semangat multikultural berjalan efektif. Perda-perda syariat hanya efektif untuk mendiskriminasikan perempuan, tapi tidak untuk memajukan masyarakat atau daerah yang menerapkannya. Kita berharap, suatu saat masyarakat setempat menyadari sehingga mau menghapuskannya.
Upaya kelompok-kelompok kajian untuk menanamkan fanatisme tidak berjalan efektif karena berhadapan dengan masyarakat yang terbuka dan setiap hari menyerap informasi berbagai media. Begitu pun fatwa MUI, pada faktanya tidak berjalan karena memang bertolak belakang dengan kondisi objektif masyarakat Indonesia.
Selain kondisi objektif masyarakat Indonesia yang secara generik sudah multikultural, upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan semangat multikultural banyak dilakukan, bahkan jauh lebih banyak ketimbang mereka yang melakukan sebaliknya.
Harus kita yakini, memusuhi kondisi objektif bangsa kita yang multikultural ini sama artinya dengan berupaya menghapus peta Indonesia dari atlas dunia.

Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2018 Sinar Harapan Online