DPR Sahkan UU P3, UU Mangkrak Dilanjutkan Periode Mendatang

Selasa , 24 September 2019 | 13:47
DPR Sahkan UU P3, UU Mangkrak Dilanjutkan Periode Mendatang
Sumber Foto Detik.com
Ilustrasi rapat paripurna DPR.

JAKARTA - DPR mengesahkan revisi UU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3). Berdasarkan revisi, maka kini undang-undang yang pembahasannya belum selesai dalam satu periode, dapat dilanjutkan DPR di periode berikutnya.

Pengesahan RUU PPP itu diputuskan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin rapat.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Totok Daryanto, menyampaikan laporan kesepakatan DPR dan pemerintah terkait revisi UU P3. Ia menjelaskan DPR dan pemerintah telah sepakat untuk membuat sistem 'carry over' terhadap RUU yang pembahasannya tidak selesai dalam satu periode.

"Ketentuan mengenai sistem pembahasan RUU yang carry over yang tidak selesai pembahasannya di periode sekarang ke periode selanjutnya," kata Totok.

Selanjutnya, Menkum HAM Yasonna Laoly juga menyampaikan laporan atas RUU P3. Dia mengucapkan terima kasih kepada DPR atas kerja sama dalam pembahasan revisi UU No 12/2011 ini."Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami," ujar Yasonna seperti dikutip detik.com.

Atas laporan DPR dan pemerintah, Fahri pun meminta persetujuan para anggota dewan. Anggota DPR yang hadir menyetujui rancangan revisi UU PPP disahkan menjadi undang-undang."Apakah rancangan UU tentang Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui?" kata Fahri.

"Setuju," jawab hadirin rapat. Fahri kemudian mengetuk palu tanda pengesahan undang-undang.

Selain soal carry over, UU ini juga mengatur pembentukan kementerian baru yang mengurusi soal regulasi. Alternatif lain ialah lembaga negara setingkat menteri.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load