Indonesia Tak Butuh UU Perlindungan Minoritas

Perangkat konstitusional dan UU yang ada sekarang sudah cukup menjamin.

Pin It

Dok / SH

Pluralisme

MANADO -  Indonesia tak butuh Undang-undang (UU) Perlindungan Minoritas yang saat ini kembali mengemuka. Indonesia telah cukup memiliki framework konstitusional hukum dalam menjamin rasa aman setiap golongan di Indonesia, sekecil apapun kelompok tersebut. Kuncinya  terletak pada penegakan hukum dan keberanian pemerintah dalam menggunakan otoritasnya untuk melindungi setiap kelompok.

Hal tersebut dikatakan calon legislatif (caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulut, Bara Krishna Hasibuan kepada wartawan di Manado, Rabu (19/3).

Menurutnya,perangkat konstitusional dan UU yang ada sekarang sudah cukup untuk menjamin perlidungan minoritas. Apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi di mana prinsip utamanya adalah adanya jaminan setiap golongan untuk berhak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa rasa takut. Dan ini semua sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Bara mengungkapkan yang jadi akar masalahnya justru ada pada negara. Negara tidak menggunakan otoritasnya untuk bertindak tegas dalam menegakkan hukum serta menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat kerap kali takut dalam menindak tegas setiap pelaku kekerasan terhadap berbagai kelompok. Sebut saja beberapa kasus yang terjadi dan dialami seperti jemaat Gereja GKI Yasmin yang dilarang menjalankan ibadah, perusakan gereja di Temanggung, kekerasan yang dialami jemaah Ahamadiyah dan beberapa kelompok minoritas lainnya di Indonesia.

"Maka penegakan hukum yang tegas bagi setiap pelaku kekerasan adalah kunci bagi perlindungan terhadap kelompok minoritas di Indonesia," tandas putra keturunan Batak dan Minahasa itu. Dikatakannya, akhir-akhir ini negara sering absen dalam menjalankan fungsi dan otoritasnya. Negara tidak berdaya menghadapi kelompok-kelompok radikal yang menggunakan kekerasan dan menyebarkan kebencian.

"Negara juga tidak berdaya dalam menjamin dan memberikan proteksi bagi berbagai golongan dalam menjalankan ibadah keagamaan dan keyakinannya," tegas Bara.

Dengan absennya negara, ujar Bara, maka tidak heran intoleransi tumbuh subur diberbagai daerah. Bahkan tidak mengherankan apabila publik pada akhirnya menilai bahwa negara telah melakukan pembiaran atas kasus kekerasan yang terjadi. "Untuk apa menambah instrumen UU baru untuk mengatur dan melindungi kelompok minoritas, sementara penegakan hukum yang dilakukan pemerintah masih jauh dari harapan," ungkapnya.  
 

Sumber : Sinar Harapan