Golkar Dekati Demokrat

Deklarasi pencapresan Jokowi tidak diikuti Partai Golkar.

Pin It
JAKARTA - Setelah gagal membangun koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), mencoba mendekati Partai Demokrat. ARB, Rabu (14/5) siang, menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor presiden.

ARB sudah menjajaki koalisi dengan PDIP dan Partai Gerindra. Namun, kedua partai itu menolak target ARB sebagai calon presiden (capres), bahkan calon wakil presiden (cawapers).

Sumber SH di DPP Partai Golkar, Rabu pagi, mengatakan, situasi kritis sedang dihadapi ARB saat ini. “Jika gagal membangun koalisi, pada 18 Mei, saat rapimnas (rapat pimpinan nasional) bisa saja dia disuruh mundur dari ketua umum,” tutur sumber itu.

ARB harus bisa membangun poros koalisi baru jika tetap ingin menjadi capres, mengingat PDIP, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menyepakati pencapresan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi.

Sementara itu, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat mencapreskan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo bahkan sudah mendapat cawapres, yakni Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, yang besar kemungkinan didukung pula oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Peneliti Lembaga Survei Pol-Tracking, Agung Baskoro kepada SH di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa poros ketiga dalam pemilihan presiden (pilpres) sangat ditentukan Partai Demokrat. “Pilihan dimajukan akhirnya kepada nama Dahlan Iskan atau Anies Baswedan, sesuai hasil survei yang digelar di internal Partai Demokrat," ucapnya.

Terbentuknya poros baru akan membuat Partai Demokrat menjadi strategis karena secara internal maupun eksternal dapat menyolidkan partai, sekaligus mengalihkan perhatian publik.

Sekalipun ARB sudah menemui Jokowi di Pasar Gembrong, Selasa (13/5), tidak berarti kedua partai, PDIP dan Partai Golkar, telah sepakat berkoalisi. Dengan demikian, posisi Partai Golkar, Partai Demokrat, serta Partai Hanura masih terbuka.

Namun Agung Baskoro menuturkan, posisi Hanura cukup sulit karena suaranya tidak terlalu signifikan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Saleh Husein mengaku, partainya berkeinginan berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung pencalonan Jokowi. Sebelumnya, Ketua Umum Hanura, Wiranto, telah bertemu Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo.

Tanpa Golkar
Sore ini, PDIP akan menggelar deklarasi bersama dengan partai-partai pendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden di kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Deklarasi pencalonan tersebut tanpa melibatkan Partai Golkar. Hanya ada tiga pendukung yang dilibatkan, PDIP, Partai Nasdem, dan PKB.

Tjahjo Kumolo mengatakan, agenda deklarasi akan diisi pembacaan pidato politik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. "Pak Jokowi juga akan pidato,” tutur Tjahjo.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengungkapkan, Jokowi dan PDIP sebaiknya tidak perlu sibuk mencari partner baru dalam berkoalisi. Banyaknya mitra koalisi justru tidak sejalan keinginan Jokowi yang ingin membentuk kabinet yang solid dan efektif.

Ia mengingatkan, jika koalisi terlalu gemuk, Jokowi harus mengelola banyak partai. Mengelola banyak partai, artinya harus mengelola banyak kepentingan. “Hal ini malah bakal memperlambat kerja kabinet,” ucapnya.

Sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi, wajar Jokowi didekati banyak partai politik. Tetapi, Jokowi dan PDIP harus membatasi diri sehingga koalisi yang dibangun tidak menjadi transaksi jabatan.

Selasa siang, ARB menemui Jokowi di Pasar Gembrong, Pangkalan Asem, Jakarta Pusat. Pertemuan politik di pasar rakyat tersebut, menurut ARB, adalah langkah maju membangun koalisi.

Pertemuan ARB dengan Jokowi di Pasar Gembrong dianggap pelabuhan terakhir koalisi yang dibangun Partai Golkar dalam Pilpres 2014.

Namun, Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari mengatakan, wacana berlabuhnya Partai Golkar ke PDIP merupakan salah satu pembicaraan awal, sebelum keputusan final diambil dalam Rapimnas Partai Golkar.

Ia menegaskan, wacana Partai Golkar akan berkoalisi dengan PDIP bukan dampak dari gagalnya pembentukan koalisi yang hendak dibangun bersama Partai Gerindra. Faktanya, belum ada deklarasi cawapres dari sejumlah capres yang berkembang.

Akan tetapi diakui Hajriyanto, pembicaraan dengan Partai Gerindra tidak bertitik temu. Tapi, tidak ada rasa sakit hati atau apa pun yang dialami Partai Golkar sehingga memutuskan bergabung dengan PDIP nantinya.

Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait mengutarakan, pihaknya akan menghargai apa pun sikap politik Partai Golkar nantinya. Jika nanti hanya ada dua pasangan capres yang akan bertarung dalam pilpres, menurutnya, justru menjadi hal yang bagus dalam perkembangan politik Indonesia.

Wakil Bendahara DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, ARB kemungkinan besar mengikuti langkah Ketua Umum PDIP Megawati Soakarnoputri, yakni hanya sebagai king maker partai. Dengan demikian, Partai Golkar akan memperkuat Jusuf Kalla sebagai cawapres bagi Jokowi. (Ruhut Ambarita/Toar S Purukan)


Sumber : Sinar Harapan