PLN Raih Kredit Sindikasi Rp 12 Triliun

Keenamnya adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Pin It

Antara / Foto

PLN

JAKARTA – Enam lembaga keuangan sepakat memberikan pembiayaan fasilitas kredit Sindikasi Capital Expenditure (Capex 5) atau belanja modal, untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada 2015 senilai Rp 12 triliun. Keenamnya adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

BRI berperan sebagai mandated lead arranger (MLA) atau pemimpin sindikasi sekaligus agen fasilitas dan agen penampungan, dengan fasilitas pemberian kredit Rp 5 triliun. Porsi plafon kredit Bank Mandiri senilai Rp 3 triliun, BNI Rp 2,5 triliun; serta Bank BCA, LPEI, dan PT SMI masing-masing Rp 500 miliar.

“Kerja sama ini merupakan wujud sinergi Bank BRI bagi BUMN energi, untuk terus mengembangkan usahanya dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia. Penambahan suplai listrik yang memadai akan sangat membantu menggerakkan perekonomian nasional,” tutur Hari Siaga, Corporate Secretary Bank BRI, Kamis (17/12).

Ia menjelaskan, fasilitas kredit sindikasi Capex 5 PLN 2015 merupakan fasilitas tahunan yang diberikan Bank BRI, untuk digunakan PLN dalam skema pembiayaan kredit investasi. Sejak pembiayaan Capex 1 pada 2011 hingga Capex 5 2015, total plafon yang diberikan Bank BRI kepada PLN dikatakannya sudah Rp 24 triliun. Dukungan Bank BRI ini dapat membantu mewujudkan target pemerintah untuk mempercepat proyek penambahan daya listrik 35.000 MW, yang semula direncanakan 10 tahun (2013-2022) menjadi delapan tahun.

Subsektor Utama
Direktur Bisnis Banking I BNI, Herry Sidharta menuturkan, penyaluran kredit sindikasi tersebut dan posisi BNI sebagai MLA dan agen fasilitas, menunjukkan aktifnya BNI dalam mendorong pembiayaan di sektor-sektor infrastruktur penting. Kelistrikan merupakan salah satu dari subsektor utama infrastruktur yang mendapatkan pembiayaan BNI, selain transportasi, minyak dan gas, konstruksi dan jalan tol, serta telekomunikasi.

“Pada akhir kuartal III/2015, khusus untuk penyaluran kredit yang membiayai pembangunan proyek infrastruktur, BNI mencatatkan pertumbuhan 6,6 persen, salah satunya disalurkan ke sektor kelistrikan,” ujar Herry.

Khusus kredit sindikasi pembangunan PLTU Kalimantan Timur-Teluk Balikpapan, kali ini BNI menyalurkan kredit dengan porsi senilai lebih dari Rp 600 miliar, dari total kredit lebih dari Rp 2 triliun. Herry menambahkan, dukungan BNI terhadap PLN tidak terbatas hanya pada finansial. BNI juga siap memberikan pelayanan terpadu bagi PLN, mulai dari fasilitas lindung nilai (hedging), penerimaan tagihan listrik, layanan trade finance, consumer loan, cash management, hingga  asuransi jiwa bagi para pegawai PLN dan anak perusahaannya.

Bagi PLN, pembiayaan sindikasi Rp 12 triliun ini rencananya akan digunakan sebagai pembiayaan perusahaan (corporate loan) untuk keperluan investasi, sesuai RKAP 2015 dan 2016. Salah satunya adalah untuk menunjang target investasi penambahan daya 35.000 MW. 

“Ini bukan untuk bayar utang. Ini untuk investasi,” ucap Direktur Utama PLN Sofyan Basyir. 


Sumber : Sinar Harapan