Talaud Kondusif, Pascapengibaran Bendera Filipina

Pin It

Dok / jejaknews.com

Diduga pengibaran bendera Filipina dan kepemilikan bom molof terkait pilkada di Talaud.

MANADO -  Kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), berangsur-angsur kondusif pascapengibaran bendera Filipina di Desa Binalang Kecamatan Tanpan'nama, dan empat orang ditemukan membawa bom molotov di Desa Desa Riung. Diduga peristiwa ini dipicu kisruh sebelum dan sesudah pemilihan bupati dan wakil bupati, Senin silam.

Kepala Kepolisian Resor Talaud, Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Medianto ketika dikonfirmasi SH lewat telepon selular, Jumat (13/12) menyatakan, JP salah satu tersangka pemilik bom molotov bersama tiga rekannya sudah diamankan di Markas Polres Talaud untuk proses penyelidikan.

Selain itu, kata Kapolres, polisi sedang menyelidiki keterlibatan dua dari empat tersangka yang merusak jembatan yang menjadi akses jalan panitia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendistribusikan logistik pilkada.

"Empat tersangka ditangkap di Binalang, setelah keluar dari Riung untuk menjemput dan melakukan konsolidasi dengan salah satu calon bupati yang digugurkan pihak KPU Sulut. Barang bukti yang didapat berupa senjata tajam dan bom molotov," Kapolres membeberkan.

Sedangkan, untuk pengibaran bendera Filipina, polisi masih mencari pelaku utama dan aktor intelektualnya.

"Untuk sementara waktu saya belum bisa memastikannya (pelaku utama pengibaran bendera Filipina), kejadian ini masih diselidiki. Dan, beberapa warga sudah dimintai keterangan sebagai saksi," ujar Budi.

Informasi yang dihimpun SH menunjukkan, kejadian ini berawal ketika warga Desa Riung menolak pemilhan bupati dan wakil bupati setelah KPU mencoret nama pasangan Noldi Towoliu dan Irene Riuang dari daftar perserta pilkada.

"Kami minta KPU Sulut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tindakan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap hukum di Indonesia," ujar Freddy Towoliu, warga Riung.

Hal senada diungkapkan Jemmy Pandensingka, warga Riung lain. Menurut dia, KPU Sulut jelas melakukan pelanggaran dalam tahapan Pilbup, tapi tak berani bertanggung jawab.

"Ini namanya pelanggaran hukum. Hukum bukan lagi jadi panglima dalam memutuskan sesuatu perkara. Warga menolak Pilbup Talaud yang digelar 9 Desember 2013 karena kecewa terhadap kinerja KPU," dia menandaskan.

Sementara, camat Tampan'amma, Nelson Sarempaa yang dihubungi SH menjelaskan pihaknya sudah berusaha melakukan pendekatan persuasif. Tapi, warga tetap berkeras menolak Pilbup dan tak menyalurkan hak politiknya.

Sumber : Sinar Harapan