Pemerintah dan KPK Harus Taat Asas

Selasa , 13 Maret 2018 | 07:14
Pemerintah dan KPK Harus Taat Asas
Sumber Fotoradiostudent.si
KPK
POPULER

Sangat aneh kedengarannya ketika seorang menteri senior meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan kasus korupsi bagi peserta Pilkada. Ketika rakyat mendambakan pemimpin yang jujur dan kredibel, pernyataan seperti itu bisa kontraproduktif dan patut disesalkan.

Adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto, yang melontarkan pernyataan tersebut. Ia mengatakan sudah membicarakan masalah itu dengan Jaksa Agung dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dikatakannya sepakat dengan keinginan tersebut.  

"Kalau belum ditetapkan sebagai calon atau paslon itu silakan saja KPK lakukan langkah-langkah hukum. Tapi kalau udah ditetapkan sebagai paslon untuk menghadapi pilkada serentak kita minta ditunda dulu lah penyelidikan dan pengajuannya sebagai saksi atau tersangka," ucap Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat Senin (12/03/2018).

Jika KPK tetap melanjutkan kasus hukum paslon, katanya, hal tu akan berpengaruh pada perolehan suara di Pilkada nantinya. "Karena apa? Karena akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu. Akan masuk ke ranah politik. Akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau udah ditetapkan paslon. Karna itu risiko itu pasti berpengaruh pada pasangan pencalonannya dia sebagai perwakilan dari parpol atau mewakili pada pemilih," ucapnya.

Banyak pihak yang menyayangkan pernyataan Wiranto tersebut. Kalaulah itu bukan bentuk intervensi namun pernyataan tersebut berangkat dari cara berpikir yang tidak tepat. Yaitu mengesampingkan langkah hukum untuk kepentingan hajatan politik. Padahal kita sudah sepakat untuk menjunjung  tinggi kepastian hukum diatas segalanya, apapun alasannya, demi kemaslahatan rakyat dan kejayaan bangsa.

Kita mengerti dan memahami kegundahan para pemimpin parpol berkaitan dengan langkah-langkah hukum KPK yang menjerat sejumlah kader baik di pusat maupun daerah. Langkah KPK menjerat Setya Novanto, misalnya, telah menimbulkan badai di lingkungan Partai Golkar, seperti halnya ketika komisi antirasuah itu menggiring Anas Urbaningrum dan sejumlah politisi Demokrat ke penjara. Faktanya, perolehan suara Partai Demokrat anjlok dalam Pemilu 2014 lalu, sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan.

Sangat mungkin suara Wiranto juga mewakili pimpinan Parpol lain yang kadernya dibidik KPK. Kalau sampai menjadi tersangka korupsi, dipastikan perolehan suaranya merosot karena publik memang sudah sangat kecewa dengan perilaku menyimpang para elit politik.

Kini masyarakat menunggu keteguhan hati pimpinan KPK yang sebelumnya mengatakan siap menjadikan tersangka sejumlah nama peserta Pilkada serentak. Ada yang proses penetapannya sudah 90%, artinya, tinggal memenuhi administrasi untuk penetapan tersangka. Berapa jumlah dan siapa saja peserta Pilkada yang dibidik, hanya KPK yang mengetahuinya. Penyelidikannya sudah dilakukan lama dan ekspose kasusnya juga sudah dilakukan. Kasusnya juga sudah disetujui oleh para pimpinan KPK untuk naik ke penyidikan.

Apakah KPK batal mentersangkakan mereka karena permintaan Wiranto? Publik kini menunggu. Kalau tidak jadi diumumkan maka public akan memandang KPK mengkhianati tugasnya sendiri. Kredibilitas komisi antirasuah itu akan merosot karena ternyata bisa diintervensi pemerintah. Bila itu terjadi, maka satu pilar penting dalam penegakan hukum mulai diragukan dan akan berdampak negative bagi masa depan pemberantasan korupsi.

Tapi kita percaya pimpinan KPK tetap teguh pada pendiriannya. Keteguhan para pimpinan KPK itu pula yang membuat rakyat menempatkan lembaga antirasuah itu selalu menempati peringkat pertama sebagai lembaga Negara yang paling dipercaya. Sebaliknya, dalam sejumlah survey, posisi lembaga politik termasuk DPR, justru menempati peringkat rendah.

Maka, sepatutnya bila semua pihak bersedia mawas diri. Semua pihak, baik pemerintah dan KPK perlu selalu berkaca, patut atau tidak sikapnya dimata rakyat. Kesediaan untuk selalu taat asas akan sangat membantu meningkatkan kualitas kita dalam berbangsa, bukan justru mengacaukannya.



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR