Anomali Penegakan Hukum Kita

Selasa , 11 September 2018 | 09:56
Anomali Penegakan Hukum Kita
Sumber Foto PARA Syndicate
Ilustrasi
POPULER

Sungguh beda antara Malang dan Mamuju. Kedua kota itu memang dipisahkan lautan luas, namun yang terjadi di kedua daerah itu sungguh membuat dahi kita berkerut. Betapa tidak. Kalau di Malang hampir semua anggota DPRD ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disangka menerima suap, Pengadilan Negeri Mamuju, Sulawesi Barat, justru membebaskan pimpinan DPRD dari dakwaan korupsi.

Banyak lagi pimpinan dan anggota DPRD yang kini meringkuk  dalam tahanan KPK karena dakwaan penerimaan suap. Bukan hanya di Malang, tapi Jambi, Riau, Bengkulu dan sejumlah daerah lainnya. Komisi anti korupsi itu terlihat sangat garang belakangan ini, meski kasus-kasus “kelas teri” pun disikat untuk menununjukkan bahwa praktek korupsi masih merajalela.

Lantas mengapa PN Mamuju justru melepaskan empat pimpinan DPRD yang sebelumnya dituntut jaksa tujuh tahun penjara? Bisa dimengerti bila timbul reaksi dari berbagai kalangan terhadap keputusan hakim tersebut karena dipandang melawan rasa keadilan. Sebelumnya jaksa menyatakan keempat tokoh politik local itu terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan UU yang berlaku. Mereka terjerat perkara hukum karena melanggar ketentuan UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kita melihat keempat pimpinan DPRD Sulbar itu cukup beruntung karena perkaranya ditangani kejaksaan, bukan KPK. Meskipun menggunakan ketentuan UU yang sama, jaksa KPK lebih keras dalam menetapkan tuntutan, demikian pula hakim-hakim Pengadilan Negeri Tipikor hampir tak pernah meloloskan terdakwa dari hukuman.

Apa yang sebenarnya terjadi dalam penegakan hukum kita? Mengapa implementasi UU bisa berbeda-beda di lapangan antara satu lembaga penegak hukum dan lainnya. Kita seolah-olah tidak ada standar atau patokan baku sehingga satu lembaga tampak garang dan melakutkan, sedangkan lembaga lainnya terkesan lembek dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Apakah dengan demikian KPK lebih hebat dan terpercaya dibandingkan kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan umum? Kesan yang diterima masyarakat seperti itu, namun terkadang apa yang dilakukan KPK juga menyebabkan dahi berkerut. Misalnya, mengapa KPK harus menangani kasus-kasus “kelas teri”? Bukankah para anggota DPRD Malang ditangkap karena menerima uang gratifikasi Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta?

Memang yang terjadi di Malang sangat memalukan karena pejabat eksekutif dan anggota legislative bersama-sama menikmati hasil korupsi.  Biar sedikit asal merata. Tapi dimana tidak? Dimana-mana terjadi seperti itu. Kalau kasusnya berupa perampokan anggaran melalui penggelembungan anggaran seperti dalam proyek KTP elektronika, KPK memang harus turun tangan dan mengusutnya hingga tuntas.

Kalau KPK melakukan praktek “sapu jagat” maka bisa terjadi tumpang tindih dan tidak efektif. Apalagi kalau KPK melakukan tindakan “hantam kromo” tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, seperti yang kita saksikan dalam pengusutan perkara BLBI dengan tersangka mantan ketua BPPN Sjafruddin A Temenggung. KPK telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BP{K) melakukan audit investigatif pada 2017 hanya untuk memperkuat dakwaannya, padahal sudah ada audit sebelumnya.

Audit investigatif tersebut janggal karena BPK tidak melaksanakannya sesuai ketentuan dan prinsip yang berlaku, antara lain tidak ada auditee dan hanya mendasarkan pemeriksaan atas data dan dokumen yang disodorkan KPK. Padahal untuk kasus tersebut BPK telah menetapkan keputusannya pada tahun 2002 dan 2006, namun KPK hanya menggunakan hasil audit BPK 2017.

Kita menilai praktek penegakan hukum di negeri ini masih jauh dari rasa keadilan, melainkan lebih bersifat tebang pilih dan tergantung keinginan lembaga bersangkutan. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan pimpinan dan penguasa, apapun latarbelakangnya.

Kasus pembebasan empat pimpinan DPRD Mamuju tadi juga memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum, termasuk hakim, masih belum menunjukkan pemihakannya pada kebenaran dan rasa keadilan. Alasan yuridis bisa dicari dan dikemas dengan cantik, namun keputusan tersebut jelas melukai hati para pencari keadilan.

Penegakan hukum yang baik, selain memenuhi rasa keadilan, juga memberikan kepastian hukum, bukan hanya bagi masyarakat umum, melainkan juga investor dan dunia usaha. Jaminan kepastian hukum juga berpengaruh pada kualitas daya saing kita terhadap negara lain, yang dalam hal ini kita masih jauh dari harapan.

 



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR