Mewaspadai Bencana Banjir dan Longsor

Kamis , 08 November 2018 | 09:14
Mewaspadai Bencana Banjir dan Longsor
Sumber Foto Istimewa
Ilustrasi
POPULER

 

Bencana banjir dan tanah longsor kembali menelan korban. Sejak awal tahun ini jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam sudah lebih 20 orang di berbagai daerah. Mengingat hujan lebat diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Maret, maka perlu kesiagaan tinggi aparat Pemda dan masyarakat  agar bencana bisa diantisipasi lebih baik sehingga korban bisa diminimalisasi.

Terakhir kita menyaksikan berbagai kejadian akibat tanah longsor dan banjir di Jakarta dan Bogor yang menelan korban jiwa. Dalam beberapa kasus sebenarnya korban bisa dihindari namun seringkali masyarakat mengabaikan peringatan dini, bahkan kurang peduli terhadap bencana tersebut. Misalnya, mereka masih tinggal di daerah rawan bencana dan tidak mengindahkan imbauan pemerintah.

Banyak daerah di Indonesia yang masuk kategori rawan gerakan tanah. Menurut catatan, setiap tahun korban meninggal akibat tanah longsor mencapai 200 orang. Hingga Februari ini setidaknya sudah lebih 20 orang korban tanah longsor. Potensi kerawanan gerakan tanah itu meningkat seiring curah hujan yang melanda berbagai daerah. Kasus yang terjadi di kawasan Puncak dan beberapa tempat di Jawa Barat, tak lepas dari wilayah rawan gerakan tanah tersebut.

Selain karena karakteristiknya, alih fungsi lahan di daerah perbukitan juga memperparah potensi kerawanan itu. Apalagi saat ini makin banyak getaran di sekitar kawasan, berasal dari getaran mobil yang lalu lalang, juga mesin pabrik, eksploitasi batu gunung, penambangan pasir dan sebagainya.  

Saat ini diperkirakan sebanyak 150 juta orang yang tinggal di wilayah rawan bencana. Sebanyak 60 juta berada di wilayah rawan banjir, 40 juta orang berada di wilayah rawan longsor, 4 juta orang di wilayah rawan tsunami, dan 1,1 juta orang berada di wilayah rawan erupsi. “Dari Sabang sampai Merauke merah semua, Indonesia memang daerah rawan bencana,” ujar Kepala BadanPusat Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Willem Rampangilei beberapa waktu lalu.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kejadian bencana di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut dia, sebanyak 95 persen kejadian bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. "Yaitu bencana yang dipengaruhi cuaca. (Seperti) longsor, kekeringan, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrem," katanya beberapa waktu lalu

Fakta tersebut mengharuskan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat selalu waspada terhadap kemungkinan terjadi bencana di sekitarnya. Bila mereka sudah mengetahui wilayah tempat tinggalnya termasuk dalam peta merah bencana, maka sebaiknya lebih berhati-hati, bahkan sebaiknya menghindari daerah itu.

Kita menyadari betapa besar keterikatan masyarakat terhadap wilayah tinggal yang sudah didiami secara turun temurun sehingga sangat berat untuk meninggalkannya. Apalagi bila ketergantungan penghidupan ekonomi dan sosialnya sangat tinggi. Maka menjadi tugas Pemda untuk terus menerus melakukan sosialisasi dan memberikan pengertian kepada warganya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan mereka.

Selain itu pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan untuk menetapkan manajemen bencana yang mencakup penetapan peta rawan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk merelokasi warga untuk menghindari kemungkinan terburuk. Tentu saja dengan cara dan pendekatan yang bisa dipertanggungawabkan.

Buruknya manajemen bencana juga menyebabkan kejadian terus berulang. Setiap tahun kita menghadapi kasukasus yang hampir sama. Di musim kemarau selalu terjadi kekeringan, kesulitan air dan kebakaran hutan, sedangkan saat musim hujan selalu terjadi banjir dan tanah longsor. Sosialisasinya buruk, demikian juga penegakan hukumnya.

Kejadian yang terus berulang juga menunjukkan kita semua sering menganggap enteng dan tidak mampu bertindak cepat. Kita baru kelabakan setelah bencana meluas. Ini bukan hanya mengenai banjir dan tanah longsor saja, melainkan juga saat kekeringan dan kebakaran hutan.

Kita tidak boleh menganggap enteng masalah=masalah tersebut. Pemerintah harus mampu menegakkan aturan, selain terus menggalang kepedulian semua pihak, termasuk perusahaan dan para dermawan, untuk membantu sesame dan meringankan korban yang terdampak bencana.



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR