Pendekatan di Papua Harus Diubah

Kamis , 06 Desember 2018 | 07:10
Pendekatan di Papua Harus Diubah
Sumber Foto Istimewa
Ilustrasi

Tindakan para anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang makin brutal semestinya menyadarkan pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan lugas di Papua. Sikap yang terkesan lemah melalui “pendekatan kesejahteraan”  seperti selama ini justru dimanfaatkan untuk meningkatkan jaringan, memperkuat persenjataan dan menaikkan popularitas mereka di kalangan warga Papua.

Berbagai rangkaian kejahatan mereka lakukan, termasuk melakukan aksi demo di berbagai kota yang menyiratkan makin kuatnya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun kejahatan yang mereka pertontonkan makin keras dan tidak bisa dihadapi dengan sikap lunak lagi. Dalam satu tahun terakhir KKB Papua melakukan dua kali tindakan besar, yaitu penyanderaan tahun lalu terhadap ratusan pencari limbah tambang emas di Mimika dan kali ini pembantaian massal.

Pada November tahun lalu mereka menyandera lebih 300 penambang emas di Mimika yang baru bisa dibebaskan setelah pemerintah menerjunkan pasukan Kopassus. Persis satu tahun kemudian mereka membantai pekerja proyek pemerintah, menewaskan 31 orang. Mereka juga menembaki  helicopter dan juga markas tentara.

Beberapa karyawan yang berhasil melarikan diri melukiskan betapa sadis tindakan para pemberontak tersebut menggiring korbannya dengan tangan terikat menuju perbukitan dan kemudian memberondong mereka dengan senjata otomatis. Beberapa korban yang berpura-pura tergeletak mati bisa menyelamatkan diri.

Presiden Joko Widodo menyebut tindakan mereka biadab dan harus ditangkap. "Saya juga telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengejar, menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut. Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di Tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air," katanya.

Dikabarkan bahwa aparat gabungan TNI-Polri telah menguasai Distrik Mbua, Kabupaten Nduga dan menemukan sejumlah jenazah para korban. Kita berharap aparat segera mampu menguasaai keadaan dan menangkap para penjahat sesuai permintaan Presiden.

Namun kita ingin pemerintah dan elita politiki melakukan pemikiran ulang lebih komprehensif, bagaimana menangani Papua ke depan. Pemerintah sudah menggelontorkan dana sangat besar untuk otonomi khusus ke Papua, namun berbagai persoalan sosial politik terus muncul, seolah tidak ada selesainya. 

Papua dengan demikian rawan bagi pendatang yang menjalankan aktifitas ekonomi, tersebar di berbagai pelosok. Mereka  umumnya memiliki ketrampilan lebih baik sehingga memperoleh kemajuan ekonomis yang menimbulkan kecemburuan. Dibumbui dengan berbagai sentimen primordial, seperti perbedaan suku, budaya dan agama, menjadi alasan kelompok-kelompok kriminal melakukan penyerangan. Hal tersebut pernah kita saksikan di Tolikara beberapa waktu lalu ketika sejumlah orang membakar rumah dan sarana ekonomi milik pendatang.

Kita sangat khawatir karena di Papua terlihat kuatnya anasir separatis yang ingin memaksakan kehendak untuk merdeka. Mereka ini berada di balik kelompok kriminal bersenjata tersebut yang membaur di tengah warga sehingga mampu mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat. Bahkan sikap pejabat setempat juga sangat mungkin terpengaruh, seperti dikeluhkan oleh pejabat keamanan mengenai adanya pejabat yang kurang peduli terhadap pengungsi.

Kita mengkhawatirkan Papua akan terus bergejolak bila pendekatannya tidak tepat dan pemerintah lembek membiarkan kondisi tidak menentu disana. Mengapa aparat bersikap keras di wilayah lain terhadap kelompok radikal, namun tidak terhadap anasir separatis di Papua?

Ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Kita terlalu takut dengan opini internasional yang  diciptakan oleh kelompok kepentingan tertentu dan sayangnya kita terjebak di dalamnya. Seharusnya kita mampu berpikir jernih karena Papua hanya sebuah bagian dari negara kesatuan, dimana hukum harus tegak dan dilaksanakan dengan baik. Kita tidak ingin pemerintah terus menerus tersandera oleh ketakutannya sendiri, seolah wilayah itu penuh tabu, sehingga kendali kita terus menerus lemah, bahkan tidak berdaya.

 



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR