Membujuk PNS Menjelang Pilpres

Rabu , 20 Maret 2019 | 06:25
Membujuk PNS Menjelang Pilpres
Sumber Foto JDIH BSSN
Ilustrasi
POPULER

Para pegawai negeri sipil (PNS) dan calon pegawan negeri sipil (CPNS) akan memasuki kotak suara pada 17 April nanti dengan senang hati karena mereka baru saja menerima rapel kenaikan gaji. Keputusan kenaikan gaji tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan dipastikan akan segera dibayar.

Terlepas dari kritik mengenai tepat atau tidaknya keputusan tersebut, apakah merupakan “iming-iming” untuk menarik suara atau tidak, yang pasti pemerintah sudah menyiapkan uangnya. Menteri Keuangan memastikan kesiapan uang pembayaran kenaikan gaji tersebut, walaupun sejak Januari lalu deficit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 terus membengkak.

Kenaikan gaji tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019 tentang gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang juga mencakup anggota TNI dan Polri. "Semua kenaikan sama semuanya, untuk seluruh ASN, TNI, Polri," tandas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (19/3).

Dananya sudah disiapkan pemerinah. Anggarannya sebanyak Rp2,66 triliun untuk membayar rapel kenaikan gaji tersebut. Sedangkan untuk kenaikan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pemerintah daerah, anggaran yang disiapkan dari pagu belanja dana transfer ke daerah. Pembayarannya akan dilakukan awal April, beberapa hari menjelang pencoblosan Pemilu/Pilpres. "Jadi, pas awal April 2019, tidak hanya gaji April, tapi rapelan kenaikan gaji dari Januari 2019," ujar dia.

Pemerintah juga akan mencairkan dana tunjangan hari raya (THR) kepada seluruh PNS di akhir Mei 2019 sebelum cuti bersama dan perayaan Idul Fitri 2019. "THR tetap dilakukan, nanti peraturan presiden (perpres) akan dikeluarkan. Pembayarannya sebelum Lebaran. Nanti, kalau tanggal 5 Juni, Lebaran, maka ada libur bersama pada akhir Mei, maka dibayarkan sebelum libur bersama itu," katanya.

Ini berita gembira bagi PNS dan CPNS yang jumlah semuanya mencapai sekitar 5 juta orang. Bagaimana konsekuensinya terhadap anggaran Negara, pemerintah tentu sudah menghitungnya. Kalau harus menanggung tambahan deficit, ini bukan hal baru. Toh pemerintah bisa menutupnya dengan utang baru.

Yang pasti jumlah deficit terus membengkak. Hingga akhir Februari lalu saja deficit APBN 2019 sudah mencapai Rp54,6 triliun atau naik sebanyak Rp6,3 trilyun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sepanjang 2018 lalu defisitnya hamper Rp 300 trilyun. Itu tidak mengapa, pemerintah masih bisa menutupnya dengan utang.

Data resmi menunjukkan total utang pemerintah pusat sampai dengan Januari 2019 sebesar Rp4.566,26 triliun. Utang pemerintah mengalami kenaikan Rp531,46 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4.034,80 triliun.

Maka jumlah Rp 2,6 trilyun untuk membayar rapel kenaikan gaji PNS, TNI/Polri yang hanya sekitar 5% dari gaji pokok, tidak seberapa dan pasti bisa dibayar. Kita berharap angka kenaikan sebesar itu cukup menyenangkan bagi PNS dan CPNS menjelang keberangkatan mereka menuju bilik suara pada Pilpres nanti.

Persoalan yang paling dikhawatirkan para pengkritik, sebagian utang baru digunakan untuk membayar cicilan dan biaya-biaya rutin pemerintah. Situasi saat ini dinilai bukan lagi cyclical deficit yang bersifat sementara, melainkan bersifat struktural (structural deficit).   Artinya, pendapatan negara sebenarnya tidak mampu membiayai bunga utang dan cicilannya. Kondisi ini sering disebut sebagai Fisher’s Paradox. Yaitu, semakin banyak cicilan pokok beserta bunga utang yang harus dibayar, bertambah banyak pula utang yang menumpuk.

Kita tak bosan-bosannya mengingatkan pemerintah mengenai beberapa hal. Pertama, berhematlah membelanjakan uang pajak, jangan boros apalagi berfoya-foya menghamburkan uang rakyat. Kedua, tutup semua lubang kebocoran sehingga tikus-tikus tak lagi bisa menggerogoti uang negara, Ketiga, buatlah prioritas yang realistis dan menyasar peningkatan kesejahteraan rakyat. Jangan bermimpi muluk-muluk, tapi buatlah kebijakan yang masuk akal. Keempat, berhati-hatilah membelanjakan uang hasil utang karena harus dikembalikan, bahkan  sampai kapanun.

Kalau pemerintah tidak mampu menunjukkan politik anggaran yang realistis dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka kesenjangan (gap) antara ambisi dan kenyataan lapangan juga terus melebar.



Sumber Berita:Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load