Perlu Revisi Total UU Pemilu

Kamis , 25 April 2019 | 10:10
Perlu Revisi Total UU Pemilu
Sumber Foto Kabar3.com
Ilustrasi
POPULER

Pelaksanaan Pemilu serentak menyisakan berbagai persoalan yang menuntut penyelenggara negara untuk memikirkan dan mengatur ulang. Selain biayanya yang sangat mahal dan ratusan korban jiwa berjatuhan, penghitungan suaranya pun bertele-tele. Pemilu serentak kali ini menimbulkan kontroversi berkelanjutan, bahkan mengarah pada situasi yang makin tidak kondusif.

Saat ini makin banyak pihak yang menginginkan pemilu serentak ditinjau kembali agar lebih mudah pelaksanaannya, lebih murah biayanya, lebih cepat penyelesaiannya. Pengalaman demokrasi yang sudah berpuluh tahun di Indonesia semestinya pelaksanaannya tidak bertambah ruwet, tapi seharusnya lebih efisien dan efektif sehingga memperlihatkan bahwa Indonesia memang benar-benar sudah matang dalam berdemokrasi.

Sayangnya, apa yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Pemilih makin bingung, petugas makin berat bebannya, pengamanan perlengkapan Pemilu makin rawan, penghitungan hasil makin lama dan bertele, konflik antar pendukung makin terbuka. Hampir tidak ada poin plus yang memperlihatkan kualitas demokrasi makin tinggi, tetapi justru mundur  dan mutunya makin rendah.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo setuju dilakukan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dia menyebut beberapa poin yang perlu direvisi, antara lain, pemisahan waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres). "Saya setuju kembali seperti dulu. Pileg seperti DPR RI, DPD RI, DPRD dan Pilpres terpisah dengan waktu masa kampanye maksimal tiga bulan," kata Bambang di Jakarta, Kamis.

Bambang mengatakan ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pemilu serentak, yang terlalu rumit dan mempersulit pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain itu, menurut politisi Partai Golkar ini, pemilu serentak menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) semakin besar. Beban kerja ini yang menyebabkan banyak anggota KPPS dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia setelah pemungutan suara.

Sesuai data Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pekan ini tercatat 144 orang petugas KPPS yang meninggal dunia. Mereka yang sakit sebanyak 883. Selain itu ada belasan petugas polisi yang sakit dan meninggal.

Pemilu serentak menjadi malapetaka yang tampaknya sama sekali tidak dibayangkan atau diantisipasi oleh para perancang UU Pemilu, juga oleh KPU sebagai pelaksananya. Para petugas itu mengalami kelelahan fisik yang sangat hebat dalam menjalankan beban; mulai dari pendataan pemilih, pendistribusian surat suara, pelaksanaan pencoblosan hingga penghitungan suara. Banyak KPPS yang pada hari pencoblosan harus bekerja hingga larut, bahkan pagi hari berikutnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, juga memberikan beberapa catatan mengenai pelaksanaan Pemilu serentak ini. Ia menyoroti banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di berbagai daerah, juga kasus surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia. Artinya, UU dan aturan lain berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu serentak ini masih menyisakan banyak sekali lobang terjadinya kecurangan.

Riza menyebut ada beberapa opsi untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Salah satunya opsi Pilpres dan pemilihan DPD bersamaan sementara Pileg terpisah. Nantinya evaluasi tersebut akan disampaikan pada rapat Komisi II dengan KPU pada masa sidang bulan Mei.  

Kita meminta semua pihak yang berkompeten dalam pembahasan dan perumusan UU Pemilu, terutama DPR dan pemerintah, untuk memikirkan secara serius perubahan UU tersebut. Para akademisi dan ahli hukum tata Negara harus dilibatkan agar UU Pemilu yang baru nanti lebih komprehensif dan kredibel. Segala macam pengalaman buruk yang terjadi saat ini harus dijadikan pertimbangan untuk merumuskan aturan baru yang lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Perlu dipertimbangkan pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disatukan dengan pemilihan Gubernur di satu daerah. Gubernur semestinya juga menjadi anggota DPD karena ia sangat menguasai persoalan daerahnya  sehingga merupakan figur utama yang harus memperjuangkan kepentingan daerahnya. Bila dalam satu provinsi dipilih empat orang anggota DPD, maka hendaknya ketentuan UU diubah, misalnya,  suara terbanyak pertama dan kedua menjadi Gubernur dan wakilnya, sedangkan terbanyak ketiga dan keempat menjadi anggota DPD.

Banyak hal bisa difikirkan dalam merancang UU yang lebih komprehensif, transparan dan kredibel, sehingga pelaksanaan demokrasi kita makin berkualitas. Rakyat harus dibebaskan dari model Pemilu yang penuh “akal-akalan” melainkan harus disusun UU yang lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara, bukan pertimbangan hasrat kekuasaan.

UU yang buruk menghasilkan praktek berdemokrasi bermutu rendah. Sebaliknya, UU yang dipersiapkan dan dirancang matang, baik dan komprehensif akan menghasilkan output yang lebih bagus dan berkualitas.

 



Sumber Berita:Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load