Pasanglah Banyak Cermin di DPR

Rabu , 02 Oktober 2019 | 11:41
Pasanglah Banyak Cermin di DPR
Sumber Foto PoskotaNews
Suasana sebuah persidangan DPR
POPULER

Menyedihkan. Baru saja dilantik dan diambil sumpah, para anggota DPR sudah memperlihatkan kedisiplinan yang rendah. Dalam rapat paripurna untuk memilih Ketua dan wakil ketua DPR pada Selasa (1/10/2019) petang, anggota DPR yang hadir hanya 285 dari 575 anggota. Hanya sekitar separoh dari jumlah anggota, meski seluruh fraksi terwakili.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR yang hadir hari ini 285 dari 575 anggota DPR," kata Abdul Wahab Dalimunthe, anggota DPR tertua yang menjadi pemimpin sidang.

Betapa rendah disiplin para anggota DPR yang baru saja dilantik. Mereka sama saja dengan para pendahulunya. Sulit diharapkan kinerja parlemen akan berubah. Tampaknya akan sama saja dengan periode lalu; disiplin rendah, produktivitasnya juga, belum lagi soal integritas yang bisa kita ukur dari banyaknya wakil rakyat yang terjerat perkara korupsi.

Lembaga perwakilan rakyat ini memiliki tiga fungsi utama. Yaitu legislasi, budgeting dan pengawasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, tolok ukur DPR dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut adalah kepentingan rakyat, bukan pribadi atau partai. Fakta memperlihatkan berbeda, jauh dari peran ideal sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Menurut catatan, selama kurun lima tahun lalu (2014-2019) DPR hanya menghasilkan 80 UU, atau 40% dari target Prolegnas. "Kinerja legislasi DPR 2014 - 2019 boleh dikatakan sangat mengecewakan," kata ahli Hukum Tata Negara, Bayu Dwi Anggono, Minggu (29/9/2019).

Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember itu menyodorkan beberapa fakta. Pertama, target legislasi dalam Program Legislasi Nasional (Prolgenas) yang tidak pernah terpenuhi. Dari 189 RUU target selama 5 tahun DPR baru mengesahkan 80 an UU (40% an). Kedua, aspek kualitas pembentukan UU juga menunjukkan permasalahan. Lahir sejumlah UU yang kontroversial, seperti terlihat akhir-akhir ini, karena pembahasannya terburu-buru, tertutup dan bertolak belakang dengan kehendak publik. Ketiga, soal keberpihakan atau politik hukum dalam pembentukan UU.

Menurut Bayu, DPR yang lalu condong lebih fokus mengurus legislasi yang terkait kepentingan dan bagi-bagi kekuasaan. Sebagai contoh, katanya, UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) mencatatkan rekor sebagai UU yang paling sering direvisi. Sampai saat ini UU MD3 sudah tiga (3) kali dilakukan revisi.

Selain rendahnya produktifitas DPR, paling mengkhawatirkan adalah gelagat rendahnya integritas para wakil rakyat, berkaitan dengan praktek korupsi seperti sering terjadi selama ini. Transparency International (TI) beberapa waktu lalu mempublikasikan hasil surveinya, menempatkan DPR sebagai lembaga yang dipersepsi paling tinggi tingkat korupsinya.

Survei TI tersebut terkonfirmasi dalam sejumlah perkara korupsi. Paling menghebohkan adalah praktek penggelembungan anggaran pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) yang perkaranya sudah disidangkan di pengadilan. Rakyat menyaksikan betapa jorok para anggota DPR merancang penggelembungan anggaran sedemikian rupa.

Praktek semacam ini terus terjadi. Dari dulu sampai sekarang praktek serupa terus berlangsung. Dalam kasus e-KTP, anggaran negara Rp 6 trilyun ternyata hasil penggelembungan yang gila-gilaan. Anggaran efektifnya hanya sekitar 65%, selebihnya untuk bancakan para anggota yang terhormat, sebagian masuk ke kas parpol.

Bayangkan, kalau praktek serupa juga dilakukan dalam merancang dan mensahkan proyek-proyek pemerintah lainnya, bisa diperkirakan sekitar sepertiga anggarannya bocor. Alangkah rakusnya para koruptor itu.

Rakyat sangat dirugikan karena pajak yang mereka bayar bukan untuk membiayai pembangunan, demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, melainkan masuk ke kantong pribadi. Padahal lapisan rakyat yang miskin dan tertinggal masih sangat tebal. Mereka adalah para pemilih yang dilupakan.

Kalau sudah begini, tak usahlah berharap fungsi pengawasan DPR bisa berjalan baik dan efektif. Ini ironi dalam sistem politik kita. Atas nama harmoni pemerintah dan parlemen, fungsi kontrol dan pengawasan DPR tak berjalan. Yang ada adalah keselarasan, termasuk dalam merancang penggelembungan anggaran.

Sistem kita tak mampu memastikan seluruh fungsi dalam ketatanegaraan bisa berjalan secara efektif dan maksimal. Semua bisa dinegosiasi dan dikompromikan. Praktek semacam itu terus dibiarkan sehingga kerusakan makin parah.

Maka, apakah parlemen yang dikomandani oleh Puan Maharani akan mampu menjalankan fungsi-fungsi utamanya secara maksimal? Semoga saja bisa. Tapi banyak yang meragukannya. Kepemimpinan baru DPR, dilihat dari komposisinya, sangat mungkin lebih “menjaga harmoni” ketimbang cerewet dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

Menarik juga, sebuah saran untuk dipertimbangkan. Pasanglah banyak cermin di dinding-dinding gedung parlemen. Bukan hanya tempat para wakil rakyat mematut diri, melainkan lebih penting lagi, tempat mereka berkaca sambil merenung, “Apakah saya pantas mengemban amanah sebagai wakil rakyat?” Ini proses introspeksi yang setiap anggota DPR perlu melakukannya.

Bila tingkat kepatutan lahir dan batin mereka sudah baik, bisalah diharapkan DPR berperan lebih baik pula. Bila tidak, maka tak banyak lagi yang bisa kita harapkan.



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load