Menunggu Kabinet Baru

Senin , 07 Oktober 2019 | 09:30
Menunggu Kabinet Baru
Sumber Foto Inilah.com
Ilustrasi grafis oleh Dendri/Inilah.com
POPULER

Presiden Joko Widodo tak perlu merisaukan gerakan yang bisa menggagalkan pelantikannya sebagai Presiden RI periode kedua (2-19-2024). Hal yang perlu dipikirkan adalah penyusunan tim kabinet yang terdiri tokoh-tokoh yang tepat, cakap dan kredibel, sehingga mampu bekerja efektif dalam mewujudkan program-program pemerintah.

Preiden Jokowi harus belajar dari lima tahun pemerintahannya yang ternyata tidak sepenuhnya mampu merealisasikan janji-janji politiknya. Sangat sedikit target pemerintah yang bisa dicapai. Misalnya, sasaran pertumbuhan ekonomi tak mampu dicapai karena hampir semua sector pendukungnya bergerak melemah.

Pemerintahan bersih dan terbebas dari praktek korusi juga tidak sepenuhnya tercapai, terbukti dengan banyaknya pejabat tinggi, pejabat daerah dan BUMN yang terjerat kasus korupsi. Hari-hari belakangan ini masih terjadi penangkapan terhadap sejumlah direksi BUMN dan Bupati yang diduga terlibat suap menyuap dan korupsi.

Masyarakat umumnya masih mendukung pemberantasan korupsi terus digencarkan. Dalam sebuah survey yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terlihat kepercayaan public sangat tinggi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka (76,3%) bahkan mendukung Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu UU KPK yang belum lama ini disahkan DPR dan menyulut protes luas dari para mahasiswa.

Perhatian publik kini tertuju pada susunan kabinet yang akan diumumkan Presiden dalam waktu dekat. Beberapa hari terakhir sudah beredar nama-nama calon menteri dan nomenklatur kementerian yang akan dibentuk Jokowi. Muncul perkiraan bahwa Jokowi akan menambah pos Wakil Menteri (Wamen) sehingga postur kabinet baru akan menjadi lebih gemuk dari yang sekarang.

Publik dan pelaku pasar mengharapkan terbentuknya kabinet dengan komposisi tokoh yang mampu mengatasi persoalan-persoalan mendasar ekonomi Indonesia. Jika hal tersebut tidak tercapai karena, misalnya, Jokowi terjebak oleh kepentingan partai pendukungnya, maka bukan tidak mungkin kinerja ekonomi tidak akan lebih baik, bahkan bisa memburuk.

Direktur Strategi dan Kepala Makro Ekonomi Bahana TCW Budi Hikmat mengatakan kepastian kabinet yang akan diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode selanjutnya semestinya lebih berpihak pada FDI dan peningkatan daya saing. "Paling tidak investor akan menunggu susunan kabinet yang lebih mendukung FDI, reformasi hukum, daya saing dan produktivitas," kata Budi kepada CNBC Indonesia, Jumat (4/10).

Jokowi harus mengevaluasi secara menyeluruh langkah-langkah pemerintahannya yang ternyata kurang berhasil memenuhi target. Selama lima tahun periode pertama, pemerintah telah mengeluarkan 16 Paket Kebiakan Ekonomi (PKE). Tujuan PKE adalah sebagai penangkal dampak perlambatan ekonomi global dengan berusaha menggairahkan kembali industri dalam negeri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan ekspor.

Namun pelaksanaannya tidak sebagus rancangannya. Terbukti hingga saat ini masih muncul keluhan mengenai hambatan investasi, perijinan yang berbelit-belit dan birokrasi yang tidak efisien. Kita juga masih menghadapi persoalan keamanan, problem sosial politik serta kepastian hukum, padahal faktor-faktor ini, yang menurut riset Bank Dunia, menjadi perhatian utama investor asing.

Buktinya bisa kita lihat, yang sekaligus merupakan pukulan telak, ketika tidak satupun dari 33 perusahaan China yang merelokasi pabriknya, mau pindah ke Indonesia. Mereka memilih Vietnam, Malaysia, Kamboja dan  beberapa negara lain. Ini satu bukti bahwa kita kalah bersaing dengan para tetangga di Asean dalam memanfaatkan imbas perang dagang China-AS.

Lee Ju Ye, ekonom asal Singapura,  mengatakan Vietnam telah muncul sebagai "penerima manfaat terbesar", dengan lonjakan arus modal asing langsung (foreign direct investment / FDI) masuk dari China dan Hong Kong. “Indonesia telah kehilangan kesempatan, dan saya pikir ini adalah peringatan bagi pemerintah untuk berbuat lebih banyak,” tambahnya.

Maka kita berharap Presiden Jokowi menyadari realita itu. Maka hendaknya ia mampu memilih tokoh yang tepat untuk menjawab tantangan yang makin berat dan kompleks. Pemilihan tokoh yang salah, apalagi hanya mempertimbangkan jatah parpol pendukung, adalah keputusan yang keliru dan akan menjadi beban tambahan sehingga ke depan kinerja kabinet tidak akan lebih bagus.

Pemilihan figure yang tepat tidak hanya diperlukan di sektor ekonomi, melainkan juga politik dan bidang lainnya. Lima tahun pemerintahan Jokowi terjadi sangat banyak persoalan politik dan keamanan serta masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan denhan baik oleh pejabat yang berwenang. Ini harus dievaluasi dan Jokowi tidak boleh mengulangi kesalahan serupa. Bila tidak, maka lima tahun kedepan keadaan tidak akan bertambah solid dengan integrasi nasional yang makin mantap, namun bisa terjadi sebaliknya. Ini tentu bukan kondisi yang kita harapkan bersama.



Sumber Berita:Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load