Pemerintah Stop Impor Solar. Kapan Stop Impor Garam?

Senin , 13 Mei 2019 | 09:43
Pemerintah Stop Impor Solar. Kapan Stop Impor Garam?
Sumber Foto Merdeka
Ilustrasi
POPULER

Rencana pemerintah untuk menstop impor avtur dan solar merupakan langkah berani karena tindakan tersebut akan mengurangi deficit neraca transaksi berjalan (current account deficit—CAD). Namun pemerintah harus konsisten melaksanakan kebijakan tersebut dan tidak mudah diintervensi kepentingan tertentu yang lebih memilih impor ketimbang mengolahnya di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pekan lalu bahwa impor migas berperan besar dalam CAD yang tetap tinggi. Oleh karena itu, lanjut dia, penggunaan migas produksi dalam negeri ini akan mampu mengurangi impor migas dalam waktu dekat. "Pertamina sepertinya sudah bisa mengolah crude oil menjadi avtur dan solar sesuai kebutuhan dalam negeri dari segi jumlah maupun kualitas," katanya.

Kebijakan ini dilakukan mulai bulan depan, sejalan dengan kebijakan lain untuk meningkatkan ekspor nonmigas yang selama ini belum sepenuhnya membantu penguatan neraca perdagangan. "Ini akan menolong transaksi
berjalan, di samping upaya-upaya mendorong ekspor. Jadi oke memburuk sedikit triwulan I, tapi triwulan berikutnya tidak," ujar Darmin.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan I 2019 sebesar US$7,0 miliar atau 2,6 persen dari PDB. Defisit ini lebih rendah dari triwulan sebelumnya 9,2 miliar dolar AS atau 3,6 persen terhadap PDB, namun lebih tinggi dari periode sama tahun 2018 sebesar 5,19 miliar dolar AS atau 2,01 persen dari PDB. "Penurunan defisit neraca transaksi berjalan terutama didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang sejalan dengan peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas dan perbaikan defisit
neraca perdagangan migas," tulis keterangan resmi BI.

Neraca perdagangan migas dalam kuartal I lalu masih defisit sebesar US$2 miliar. "Kita mau pakai produk kita di dalam yang diolah di sini,"tegas Darmin. Produk dalam negeri yang dimaksud Darmin adalah minyak yang dibeli Pertamina dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Menurut Darmin, langkah tersebut dapat memperbaiki kinerja perdagangan RI di kuartal kuartal II-2019 dan membuat CAD lebih membaik.

Kita menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Kebijkan tersebut, sekaligus, juga akan menolong Pertamina dalam mengatasi problem keuangannya. Maka kebijakan seperti ini semestinya diterapkan pada komoditi lain dengan menstop impornya. Pemerintah seharusnya mengerahkan segala daya upaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas berbagai komoditi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Impor beras, garam, bawang putih, gula dan bermacam komoditi sejenis sebenarnya lebih merupakan permainan pedagang, bukan disebabkan kelangkaan pasokan. Kalau pun pasokan langka atau tidak sesuai standar kebutuhan pasar, maka tugas pemerintah untuk membina petani agar produksinya meningkat dan mutunya juga bagus.

Langkah menstop impor migas tadi tentu membutuhkan kesiapan tinggi Pertamina untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Kilang-kilang produksi solar dan avtur milik Pertamina tentu akan semakin sibuk guna
memenuhi rencana pemerintah tersebut. Namun jangan sampai penugasan baru tersebut kemudian mengurangi aktivitas produksi BBM lainnya, terutama bensin yang kebutuhannya juga sangat tinggi.

Penghentian impor solar juga memberikan peluang lebih besar terhadap pengembangan bio solar atau energy terbarukan yang bisa menghemat belanja Negara sangat besar. "Pembangunan energi terbarukan, seperti
pembangkit listrik tenaga air, akan mengurangi konsumsi energy fosil yang boros dan polutif," kata Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sonny Keraf.

Kebijakan tersebut patut didukung. Kita juga bisa melepaskan diri dari jaringan kartel yang sudah terlalu lama mencengkeram perdagangan migas sehingga kita mengalami kerugian besar selama bertahun-tahun. Langkah penyetopan solar dan avtur sangat tepat, bahkan jika industry dalam negeri sudah siap, semestinya jenis-jenis BBM lainnya juga distop impornya.

Kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengelola perekonomian lebih mandiri, namun selama ini terjerat mafia dagang dan pemburu rente ekonomi. Maka, kebijakan pemerintah tersebut sangat penting sebagai
pijakan untuk melangkah lebih jauh dengan menstop impor beras, gula, garam, bawang putih dan sebagainya yang seharusnya bisa lebih mandiri dan sekaligus sebagai perlindungan kepada para petani sendiri.



Sumber Berita:Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load