ICOR Indonesia Tertinggi di ASEAN (3-Habis)

Rabu , 16 Oktober 2019 | 13:07
ICOR Indonesia Tertinggi di ASEAN (3-Habis)
Sumber Foto Dok/Ist
Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Senayan Jakarta beberapa waktu lalu.
POPULER

EKONOMI politik yang terjadi pada institusi KPK rumit dan dirumitkan, yang mungkin bisa menjadi blunder politik. Ada, proses tarik-menarik dan ketegangan yang pertama yaitu antara partai politik dan masyarakat termasuk mahasiswa, pelajar, akademisi dan sebagainya yang beberapa waktu yang lalu berakhir dengan demonstrasi besar-besaran dan sayangnya diakhiri dengan kerusuhan. Statement Presiden yang mengatakan bahwa dia rakyat biasa seakan memperlihatkan adanya tekanan dari elit politik terhadap insitusi kepresidenan.

Tarik-menarik yang kedua adalah antara pendukung Presiden dan bukan pendukungnya. Mereka yang mendukung Presiden terlihat yakin bahwa RUU KPK itu adalah jalan yang terbaik untuk kemajuan perekonomian Indonesia walaupun pada akhirnya Presiden juga mengeluarkan Perpu untuk merevisi RUU tersebut. Tarik-menarik yang ketiga adalah antara mereka yang menganggap bahwa KPK sudah diselundupi “radikalisme” dan yang sebaliknya. Proses tarik-menarik yang keempat adalah antara pemerintah dan KPK itu sendiri.

Ini sebetulnya ironis. Di satu sisi pemerintah dan parlemen menginginkan perubahan, sedangkan internal KPK justru memiliki pemikiran yang berbeda. Penyelesaian persoalan ekonomi politik menjadi lebih besar tantangannya ketika dalam proses pemilihan pemimpin tertingggi lembaga negara memerlukan biaya yang sangat besar. Sesungguhnya sangat ironis ketika wakil rakyat banyak didemo oleh rakyat itu sendiri.

Ini adalah kontradiksi sekaligus tarik-menarik. Yang sesungguhnya terjadi parlemen bersama pemerintah memang telah bersama melakukan gerilya perubahan UU KPK yang kemudian isinya melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Pengaruh ekonomi politik ke depan akan kembali seperti Orde Baru di mana oligarki menguat lagi dan kesenjangan tetap lestari.

Seharusnya, para pejuang demokrasi terus menuntut adanya UU KPK yang menjamin independensi dan bahkan lebih diperkuat dari yang ada. Perubahan UU KPK sudah melemahkan lembaga KPK itu sendiri. Lebih jauh untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat perlu pembangunan ekonomi politik yang memastikan adanya perpajakan yang adil, persaingan usaha yang sehat yang dapat berdampak kepada harga yang wajar dan penciptaan entrepreneur, persoalan lahan, peningkatan investasi hingga efektivitas kebijakan moneter yang berorientasi kepada publik tanpa melupakan yang privat.

Hampir di semua ranah ekonomi itu menuntut keseriusan pemberantasan korupsi. Jika korupsi diberantas tetapi tidak memberikan dampak kepada kemudahan transmisi makro tersebut kepada masyarakat tentu itu juga merupakan kontradiksi karena secara apriori bukan tidak mungkin pemberantasan korupsi justru digunakan untuk kepentingan mengalahkan lawan dan mengabaikan persoalan ekonomi. Di sini, berbagai informasi memerlihatkan tarik-menarik antara elit politik otoritas ekonomi, otoritas keamanan dan entitas bisnis.

Kita tentu tidak mau negara menjadi predator yang mengorbankan masyarakatnya sehingga pertama, tarik-menarik ekonomi politik mesti lebih efektif dan efisien serta berorientasi kepada pembangunan dan bukan kelompok tertentu. Kedua, ekonomi politik KPK melihat bahwa dalam jangka pendek perlu negosiasi antara elit politik dan masyarakat agar berbagai kontradiksi berkurang. UU KPK harus dikembalikan kepada asalnya, tidak lagi dilemahkan seperti sekarang. Dalam jangka menengah, perlu penyelesaian kasus demi kasus dan harus berorientasi makro. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan dalam rangka pemberantasan korupsi dan mewujudkan negara yang bekerja sesuai fungsinya.(Fachru Nofrian, Ph.D)

Penulis adalah Ekonom di LP3ES dan alumni maison des sciences économique, centre d’économie de la sorbonne, Paris, Prancis.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load